Plt Gubernur: Tak Ada "Deal-Deal" pada Penyusunan APBD DKI 2017

Kompas.com - 28/12/2016, 11:44 WIB
Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Sumarsono (pakai kemeja putih) bersama Kepala Dinas Tata Air DKI Jakarta Teguh Hendarwan (pakai batik hijau) saat meninjau rumah pompa Waduk Pluit, Jakarta Utara, Jumat (23/12/2016). Kompas.com/Kurnia Sari AzizaPelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Sumarsono (pakai kemeja putih) bersama Kepala Dinas Tata Air DKI Jakarta Teguh Hendarwan (pakai batik hijau) saat meninjau rumah pompa Waduk Pluit, Jakarta Utara, Jumat (23/12/2016).
|
EditorEgidius Patnistik

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono, membantah telah menerima seluruh anggaran yang diajukan DPRD sebagai cara untuk memuluskan APBD DKI 2017. Sumarsono menjelaskan, anggota DPRD berhak memberikan masukan terkait anggaran apa saja yang dibutuhkan.

Namun Sumarsono menyebutkan bahwa seluruh anggaran nantinya akan dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Tidak ada deal-deal. Kalau saya secara umum kebijakan apa yang dibuat oleh gubernur petahana silahkan lanjutkan. Kalau DPRD ada aspirasi masukan saja, toh nanti kalau melanggar masih ada koreksi dari Kemendagri," kata Sumarsono di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (28/12/2016).

Sumarsono menambahkan, sebagai Plt Gubernur, dia tidak bisa memeriksa satu per satu APBD DKI sebesar Rp 70 triliun. Sumarsono menyebut dirinya memercayakan seluruh pemeriksaan anggaran terhadap staf seperti Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) dan Bappeda.

Sumarsono menilai, kedua instansi itu yang lebih tahu pemeriksaan anggaran.

"Jangan kami yang koreksi terlalu detil. Karena yang bisa mengatakan iya dan tidak adalah Kemendagri. Kalau kami bilang tidak dan DPRD iya, kan deadlock, lebih baik cantumkan saja toh ini kan belum jadi anggaran tapi masih usulan," kata Sumarsono.

Kemendagri telah mencoret anggaran yang diusulkan untuk sopir para anggota DPRD sebesar Rp 4 miliar karena tidak memiliki payung hukum. Kemendagri juga memotong anggaran rehab kolam ikan di Gedung DPRD yang sebelummya sebesar Rp 579 juta menjadi hanya Rp 300 juta.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kompas TV Ahok: Lahan Bekas Kedubes Inggris Milik Pemerintah Inggris
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cegah Massa 212, Akan Ada Filterisasi Pengguna Jalan di Sejumlah Lokasi

Cegah Massa 212, Akan Ada Filterisasi Pengguna Jalan di Sejumlah Lokasi

Megapolitan
Cara Daftar Kartu Pekerja Jakarta

Cara Daftar Kartu Pekerja Jakarta

Megapolitan
Kekerasan Anak di Depok Meningkat, Pemkot Singgung Impitan Ekonomi karena Pandemi

Kekerasan Anak di Depok Meningkat, Pemkot Singgung Impitan Ekonomi karena Pandemi

Megapolitan
Komisi A DPRD DKI Desak BPN Evaluasi Penerbitan Sertifikat Tanah lewat PTSL karena Marak Pungli

Komisi A DPRD DKI Desak BPN Evaluasi Penerbitan Sertifikat Tanah lewat PTSL karena Marak Pungli

Megapolitan
34 Pasien Akan Dipindahkan ke Rumah Lawan Covid-19 Tangsel

34 Pasien Akan Dipindahkan ke Rumah Lawan Covid-19 Tangsel

Megapolitan
Daftar Upah Minimum di Jabodetabek, Mana yang Paling Cuan?

Daftar Upah Minimum di Jabodetabek, Mana yang Paling Cuan?

Megapolitan
Polda Metro: Polantas Penembak di Exit Tol Bintaro Mengenal Warga yang Lapor Dibuntuti

Polda Metro: Polantas Penembak di Exit Tol Bintaro Mengenal Warga yang Lapor Dibuntuti

Megapolitan
Munarman: Kasus Saya Fitnah Besar

Munarman: Kasus Saya Fitnah Besar

Megapolitan
Anggota DPRD DKI: Penunjukan Bendahara Nasdem Jadi Ketua Pelaksana Formula E Bersifat Politis

Anggota DPRD DKI: Penunjukan Bendahara Nasdem Jadi Ketua Pelaksana Formula E Bersifat Politis

Megapolitan
Seminggu Terakhir, Jumlah Tes Covid-19 di Jakarta Turun hingga 25 Persen

Seminggu Terakhir, Jumlah Tes Covid-19 di Jakarta Turun hingga 25 Persen

Megapolitan
Azas Tigor Minta Status Kota Layak Anak Depok Dicabut, Ini Jawaban Pemkot

Azas Tigor Minta Status Kota Layak Anak Depok Dicabut, Ini Jawaban Pemkot

Megapolitan
Lapaknya di Kolong Flyover Arif Rahman Hakim Dibongkar, Pedagang Minta Solusi Pemkot Depok

Lapaknya di Kolong Flyover Arif Rahman Hakim Dibongkar, Pedagang Minta Solusi Pemkot Depok

Megapolitan
Jakarta PPKM Level 2, Simak Aturan 'Ngantor' di Ibu Kota

Jakarta PPKM Level 2, Simak Aturan "Ngantor" di Ibu Kota

Megapolitan
Polisi Tutup Jalan di Kawasan Monas dan Patung Kuda untuk Cegah Reuni 212, Berikut Lokasinya

Polisi Tutup Jalan di Kawasan Monas dan Patung Kuda untuk Cegah Reuni 212, Berikut Lokasinya

Megapolitan
Antisipasi Varian Omicron, Wali Kota Tangsel Minta Puskesmas Waspada dan Bersiap Diri

Antisipasi Varian Omicron, Wali Kota Tangsel Minta Puskesmas Waspada dan Bersiap Diri

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.