Beda dengan Ahok, Agus Sebut Pokir Anggota DPRD Itu Penting

Kompas.com - 29/12/2016, 14:21 WIB
Calon gubernur DKI Jakarta Agus Harimurti Yudhoyono berkampanye di kawasan Tanah Sereal, Tambora, Jakarta Barat, Kamis (29/12/2016). Kompas.com/Kurnia Sari AzizaCalon gubernur DKI Jakarta Agus Harimurti Yudhoyono berkampanye di kawasan Tanah Sereal, Tambora, Jakarta Barat, Kamis (29/12/2016).
|
EditorIcha Rastika

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon gubernur DKI Jakarta, Agus Harimurti Yudhoyono, berpendapat, penting bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menerima usulan anggaran melalui pokok pikiran anggota DPRD.

Sejak penyusunan APBD DKI 2015, Gubernur DKI Jakarta non-aktif, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, tidak menerima pokok pikiran DPRD.

Hal itu pula yang menyebabkan APBD DKI 2015 disahkan melalui peraturan gubernur (Pergub).

"(Pokok pikiran DPRD) penting sekali. Wakil rakyat kan dia," kata Agus, di Tanah Sereal, Tambora, Jakarta Barat, Kamis (29/12/2016).

(Baca juga: Apa Kata Agus soal Besaran Alokasi untuk Anggota DPRD pada APBD DKI 2017?)

Dia mengatakan, penting menjaga hubungan antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta. Sebab, sebuah pemerintahan terdiri dari eksekutif dan legislatif.

Meski demikian, lanjut dia, ada azas kepatutan yang menjadi dasar dalam penyusunan anggaran.

"Segala sesuatunya yang kami berikan untuk rakyat dan harus ada prinsip efektivitas dan efisiensi yang harus dipenuhi dalam mengelola anggaran," kata Agus.

Ahok pernah menyebut dirinya tidak lagi menerima titipan pokir dari DPRD. Ia juga mengatakan, DPRD masih bisa mengusulkan pokir kepada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sebelum pembahasan RAPBD DKI, yaitu pada musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) yang berlangsung awal tahun.

Namun, fakta yang kerap terjadi adalah mereka menitipkan berbagai program dalam bentuk pokir seusai paripurna pengesahan APBD.

Pokir seperti itulah yang dianggap oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai anggaran siluman.

"Saya sudah sampaikan pada DPRD, 1 sen pun tidak bisa titip pokir lagi di DKI kalau saya jadi gubernur," kata Ahok, medio 2015 lalu.

(Baca juga: Kemendagri Coret Dana Renovasi Rumah Dinas Ketua DPRD Rp 1,4 Miliar)

Adapun pokir DPRD kembali masuk ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) DKI 2017.

Masuknya pokir itu melalui proses yang benar menurut Pemprov DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta.

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Syarat Berakhirnya PSBB Jakarta, Kasus Menurun dan Tak Ada Penularan di Area Baru

Syarat Berakhirnya PSBB Jakarta, Kasus Menurun dan Tak Ada Penularan di Area Baru

Megapolitan
Ibadah Haji 2020 Dibatalkan, Kemenag Tangsel Terima Banyak Pertanyaan Calon Jemaah

Ibadah Haji 2020 Dibatalkan, Kemenag Tangsel Terima Banyak Pertanyaan Calon Jemaah

Megapolitan
Saat New Normal Berlaku, Jam Operasional Museum di Kota Tua Jakarta Dibatasi

Saat New Normal Berlaku, Jam Operasional Museum di Kota Tua Jakarta Dibatasi

Megapolitan
Pemohon SIM di Satpas Jaktim Datang sejak Pukul 05.00 WIB

Pemohon SIM di Satpas Jaktim Datang sejak Pukul 05.00 WIB

Megapolitan
Penataan Stasiun Tanah Abang, Angkutan Umum Punya Jalur Khusus Naik Turunkan Penumpang

Penataan Stasiun Tanah Abang, Angkutan Umum Punya Jalur Khusus Naik Turunkan Penumpang

Megapolitan
Pemohon Perpanjangan SIM di Satpas Jaktim Membeludak, Ini Penjelasan Polisi

Pemohon Perpanjangan SIM di Satpas Jaktim Membeludak, Ini Penjelasan Polisi

Megapolitan
Satu RW Masih Zona Merah, 200 Warga Pisangan Baru Jalani Rapid Test Covid-19

Satu RW Masih Zona Merah, 200 Warga Pisangan Baru Jalani Rapid Test Covid-19

Megapolitan
Saat New Normal, Orang Sakit Dilarang Kunjungi Taman Margasatwa Ragunan

Saat New Normal, Orang Sakit Dilarang Kunjungi Taman Margasatwa Ragunan

Megapolitan
1.700 Calon Jemaah Haji Kota Tangerang Batal Berangkat Tahun Ini

1.700 Calon Jemaah Haji Kota Tangerang Batal Berangkat Tahun Ini

Megapolitan
1.285 Calon Jemaah Haji 2020 di Tangsel Batal Berangkat

1.285 Calon Jemaah Haji 2020 di Tangsel Batal Berangkat

Megapolitan
Pengunjung Museum di Kota Tua Akan Dibatasi Saat New Normal Berlaku

Pengunjung Museum di Kota Tua Akan Dibatasi Saat New Normal Berlaku

Megapolitan
Kasus Covid-19 DKI Jakarta: Tertinggi April, PSBB Berakhir 4 Juni

Kasus Covid-19 DKI Jakarta: Tertinggi April, PSBB Berakhir 4 Juni

Megapolitan
Penataan Stasiun Tanah Abang Selesai, Dishub Lakukan Uji Coba Operasional

Penataan Stasiun Tanah Abang Selesai, Dishub Lakukan Uji Coba Operasional

Megapolitan
Tak Punya SIKM, 82 Penumpang Bus Dikarantina di GOR Pulogadung

Tak Punya SIKM, 82 Penumpang Bus Dikarantina di GOR Pulogadung

Megapolitan
Jika New Normal Berlaku, Taman Margasatwa Ragunan Terapkan Pembelian Tiket Online

Jika New Normal Berlaku, Taman Margasatwa Ragunan Terapkan Pembelian Tiket Online

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X