Kompas.com - 03/01/2017, 11:48 WIB
Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengikuti persidangan lanjutan di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa (3/1/2017). Ahok menjalani sidang lanjutan dengan agenda pemeriksaan saksi dari pihak Jaksa Penuntut Umum terkait dugaan penodaan agama yang dilakukannya di Kepulauan Seribu. POOL / GATRA / DHARMA WIJAYANTOGubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengikuti persidangan lanjutan di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa (3/1/2017). Ahok menjalani sidang lanjutan dengan agenda pemeriksaan saksi dari pihak Jaksa Penuntut Umum terkait dugaan penodaan agama yang dilakukannya di Kepulauan Seribu.
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com - Sidang kasus penodaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama tidak diperkenankan disiarkan langsung. Alasannya, untuk menghindari saksi lain mengetahui keterangan dari saksi yang tengah dimintai keterangan.

Trimoelja D Soerjadi, salah satu anggota tim penasihat hukum Ahok, menyatakan, bila media diizinkan meliput langsung materi sidang keempat yang beragendakan keterangan saksi ini, dikhawatirkan bisa mempengaruhi keterangan para saksi selanjutnya yang akan dihadirkan dalam persidangan.

"Supaya mereka (saksi lain) enggak mendengarkan keterangan saksi yang sedang diperiksa. Maka biasanya, itu hakim yang berpengalaman bilang, 'saksi yang belum mendengar keterangan saksi lain, yang masih ada di dalam ruangan, silakan keluar'. Supaya mereka tidak saling mencocokkan satu sama lain," katanya kepada wartawan, Jakarta, Selasa (3/1/2017).

TRIBUNNEWS / IRWAN RISMAWAN Gubenur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menjalani persidangan lanjutan atas kasusnya di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa (3/1/2017). Ahok menjalani sidang lanjutan dengan agenda pemeriksaan saksi dari pihak Jaksa Penuntut Umum terkait dugaan penodaan agama yang dilakukannya di Kepulauan Seribu.

Apabila wartawan ingin kembali meliput secara langsung sidang perkara dugaan penodaan agama, ada baiknya hal itu dilakukan usai sidang dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi.

"Mungkin nanti yang diperbolehkan live (langsung) itu nanti pas tuntutan, pembelaan, replik, duplik, dan putusan," kata dia.

Menurut Trimoelja, perkara ini sangat sensitif. Jika disiarkan langsung, ada kekhawatiran para saksi dari pihak terdakwa ketakutan. Juga faktor keamanan para saksi.

"Tapi, yang paling utama itu tadi, saksi yang belum mendengarkan keterangan di persidangan enggak boleh ada di ruang sidang," ujar dia. (Amriyono Prakoso)

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ironi Pandemi di Jakarta: RS Diklaim Mulai Lengang, tapi Kematian Pasien Covid-19 Tetap Tinggi

Ironi Pandemi di Jakarta: RS Diklaim Mulai Lengang, tapi Kematian Pasien Covid-19 Tetap Tinggi

Megapolitan
Lurah Larang Warga yang Belum Vaksin Ambil Bansos, Pemkot Jakpus: Itu Inovasi

Lurah Larang Warga yang Belum Vaksin Ambil Bansos, Pemkot Jakpus: Itu Inovasi

Megapolitan
Pemprov DKI Imbau Pasien Covid-19 Isoman untuk Pindah ke Lokasi Isolasi Terkendali, Ini Prosedurnya

Pemprov DKI Imbau Pasien Covid-19 Isoman untuk Pindah ke Lokasi Isolasi Terkendali, Ini Prosedurnya

Megapolitan
Kejari Kota Tangerang Bentuk Tim Usut Pungli Bansos Tunai

Kejari Kota Tangerang Bentuk Tim Usut Pungli Bansos Tunai

Megapolitan
GOR Pulogadung Disiapkan Jadi Tempat Isolasi, Bisa Tampung 100 Pasien OTG

GOR Pulogadung Disiapkan Jadi Tempat Isolasi, Bisa Tampung 100 Pasien OTG

Megapolitan
Polisi Usut Kasus Pungutan Bansos Tunai di Beji Depok

Polisi Usut Kasus Pungutan Bansos Tunai di Beji Depok

Megapolitan
Depok Ingin Buat Lembaga Konsultasi untuk Anak Yatim Piatu Korban Covid-19

Depok Ingin Buat Lembaga Konsultasi untuk Anak Yatim Piatu Korban Covid-19

Megapolitan
Larang Warga yang Belum Vaksin Ambil Bansos, Lurah Utan Panjang: Bukan untuk Mempersulit

Larang Warga yang Belum Vaksin Ambil Bansos, Lurah Utan Panjang: Bukan untuk Mempersulit

Megapolitan
Sasar 3 Juta Warga Jakarta, Vaksinasi Covid-19 Merdeka Ditargetkan Rampung 17 Agustus

Sasar 3 Juta Warga Jakarta, Vaksinasi Covid-19 Merdeka Ditargetkan Rampung 17 Agustus

Megapolitan
Depok Kembali Jadi 'Kota Layak Anak' Predikat Nindya

Depok Kembali Jadi "Kota Layak Anak" Predikat Nindya

Megapolitan
Shalat Jumat Berjamaah di Masjid Dilarang di Jabodetabek Selama PPKM Level 4

Shalat Jumat Berjamaah di Masjid Dilarang di Jabodetabek Selama PPKM Level 4

Megapolitan
PPKM Level 4 di Tangsel: Kasus Covid-19 Harian Masih Melonjak

PPKM Level 4 di Tangsel: Kasus Covid-19 Harian Masih Melonjak

Megapolitan
Pasien di RS Wisma Atlet Terus Berkurang, Kini 2.925 Orang dalam Perawatan

Pasien di RS Wisma Atlet Terus Berkurang, Kini 2.925 Orang dalam Perawatan

Megapolitan
Roy Suryo Sodorkan 4 Poin jika Lucky Alamsyah Ingin Berdamai

Roy Suryo Sodorkan 4 Poin jika Lucky Alamsyah Ingin Berdamai

Megapolitan
Banyak Kasus Warga Meninggal di Rumah, Pemprov DKI Minta Pasien Isoman Pindah ke Tempat Isolasi

Banyak Kasus Warga Meninggal di Rumah, Pemprov DKI Minta Pasien Isoman Pindah ke Tempat Isolasi

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X