JAKARTA, KOMPAS.com — Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Sumarsono menjelaskan, biaya pendidikan merupakan salah satu anggaran tertinggi yang dianggarkan Pemprov DKI pada APBD DKI 2017.
Anggaran pendidikan di DKI mencapai Rp 17 triliun. Adapun APBD DKI 2017 yang telah disahkan sebesar Rp 70,19 triliun.
Sumarsono menjelaskan, anggaran tersebut digunakan untuk gaji guru, pembangunan sekolah, rehab sekolah, hingga pembiayaan Kartu Jakarta Pintar (KJP).
"Dinas pendidikan (cukup tinggi), gaji guru, KJP termasuk rehab sekolah di dalamnya. Intinya kebutuhan sektor pendidikan," ujar Sumarsono di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (3/1/2017).
Ditemui secara terpisah, Kepala Bappeda DKI Tuty Kusumawati menjelaskan, selain pendidikan, ada sejumlah pos sektor yang membutuhkan biaya cukup besar.
Beberapa kegiatan itu di antaranya adalah anggaran kesehatan sebesar Rp 8,3 triliun serta biaya pembangunan dan rehab rusun sebesar Rp 4,2 triliun. Semua anggaran itu akan segera dipublikasikan di situs resmi Pemprov DKI.
"Saya minta waktu karena saya ingin melengkapi," ujar Tuty.
Sumarsono mengesahkan APBD DKI 2017 pada akhir Desember 2016. Kemendagri sempat mencoret sejumlah anggaran yang diajukan Sekretariat Dewan (Sekwan) karena dianggap tidak mendesak.
Beberapa di antaranya adalah anggaran gaji sopir anggota DPRD Rp 4,6 miliar, rehab rumah dinas ketua DPRD DKI Rp 1,4 miliar, dan renovasi kolam ikan di Gedung DPRD DKI sebesar Rp 579 juta.