Kompas.com - 06/01/2017, 07:32 WIB
Penulis Jessi Carina
|
EditorIcha Rastika

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengadilan Tata Usaha Negara mengabulkan gugatan warga Bukit Duri terhadap surat peringatan yang dikeluarkan Pemerintah Kota Jakarta Selatan kepada mereka.

Majelis Hakim membatalkan SP 1, 2, dan 3 tersebut karena dinilai melanggar undang-undang.  Adapun kawasan Bukit Duri sudah digusur pada September 2016.

Rumah-rumah warga yang memenangi gugatan sudah rata dengan tanah. Kuasa hukum warga Bukit Duri, Vera Wenny Soemarwi, mengatakan bahwa hakim mewajibkan Pemprov DKI untuk memberikan ganti rugi.

"Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib memberikan ganti rugi yang layak kepada warga Bukit Duri akibat dari diterbitkannya SP 1, 2, dan 3, dihancurkannya rumah-rumah warga, dan dirampasnya tanah-tanah warga tanpa kompensasi yang layak," ujar Vera melalui keterangan tertulis di www.ciliwungmerdeka.org, Kamis (5/1/2017).

(Baca juga: Sejumlah Warga Bukit Duri Tolak SP-3 Penertiban)

Vera mengatakan, hakim juga menyatakan bahwa pembebasan lahan warga Bukit Duri tidak berdasarkan tahapan dalam UU Pengadaan Tanah.

Penggusuran Bukit Duri juga disebut melanggar asas kemanusiaan, keadilan, kemanfaatan, kepastian, keterbukaan, kesepakatan, keikutsertaan, kesejahteraan, keberlanjutan dan keselarasan.

Hakim juga mewajibkan Pemprov DKI Jakarta untuk memulihkan hak-hak warga Bukit Duri

"Majelis hakim PTUN juga membatalkan SP 1, 2, dan 3 dan mewajibkan Pemprov DKI Jakarta untuk memulihkan hak-hak warga yang telah dilanggar dan memberikan ganti rugi atas kerugian yang telah dialami oleh warga Bukit Duri," ujar dia.

Vera mengatakan, putusan PTUN ini telah membawa keadilan bagi korban penggusuran. Selama ini, banyak yang pesimistis bahwa korban penggusuran bisa melawan penguasa.

Putusan hakim PTUN yang mengabulkan gugatan warga Bukit Duri menunjukkan hal sebaliknya.

"Sikap pesimistis dari korban gusuran bila melawan penguasa tidak akan pernah menang berubah menjadi optimistis," ujar Vera.

(Baca juga: Sandiaga: Pemprov DKI Harusnya Tunggu Landasan Hukum untuk Menggusur Warga Bukit Duri)

Sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga telah mengabulkan gugatan class action yang diajukan warga Bukit Duri.

Gugatan warga Bukit Duri adalah menuntut penghentian normalisasi Sungai Ciliwung dan menggusur rumah warga.

Kompas TV 227 Warga Bukit Duri Tempati Rusun Rawa Bebek
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi Selidiki Temuan Plastik Klip dan Alat Isap Sabu yang Berserakan di Jalan Kawasan Cipete

Polisi Selidiki Temuan Plastik Klip dan Alat Isap Sabu yang Berserakan di Jalan Kawasan Cipete

Megapolitan
Indra Kenz Ajukan Eksepsi atas Dakwaan JPU, Pengacara: Yang Jadi Terdakwa Harusnya Pengelola Binomo

Indra Kenz Ajukan Eksepsi atas Dakwaan JPU, Pengacara: Yang Jadi Terdakwa Harusnya Pengelola Binomo

Megapolitan
Korban Investasi Binomo Geram: Datang Jauh dari Palembang, Disambut Karangan Bunga Dukung Indra Kenz di PN Tangerang

Korban Investasi Binomo Geram: Datang Jauh dari Palembang, Disambut Karangan Bunga Dukung Indra Kenz di PN Tangerang

Megapolitan
Elektrifikasi Armada Transjakarta Dilakukan Bertahap hingga 2030

Elektrifikasi Armada Transjakarta Dilakukan Bertahap hingga 2030

Megapolitan
LRT Jakarta Sediakan Wahana 'Train to Apocalypse', 8.000 Tiket hingga 17 Agustus Ludes Terjual

LRT Jakarta Sediakan Wahana "Train to Apocalypse", 8.000 Tiket hingga 17 Agustus Ludes Terjual

Megapolitan
Epidemiolog Sebut PTM Tetap Bisa Dilaksanakan di Tengah Lonjakan Kasus Covid-19

Epidemiolog Sebut PTM Tetap Bisa Dilaksanakan di Tengah Lonjakan Kasus Covid-19

Megapolitan
Periksa Ferdy Sambo dan Bharada E, Rombongan Komnas HAM Tiba di Mako Brimob Depok

Periksa Ferdy Sambo dan Bharada E, Rombongan Komnas HAM Tiba di Mako Brimob Depok

Megapolitan
Pelajar SMP Temukan Plastik Klip dan Alat Isap Sabu Berserakan di Jalan Kawasan Cipete

Pelajar SMP Temukan Plastik Klip dan Alat Isap Sabu Berserakan di Jalan Kawasan Cipete

Megapolitan
JPU Jelaskan Cara Korban Indra Kenz Bergabung dan Melakukan Deposit Trading Binomo

JPU Jelaskan Cara Korban Indra Kenz Bergabung dan Melakukan Deposit Trading Binomo

Megapolitan
BBWSCC: Kapasitas Kali Ciliwung Kurang Besar sehingga Perlu Normalisasi

BBWSCC: Kapasitas Kali Ciliwung Kurang Besar sehingga Perlu Normalisasi

Megapolitan
Jakarnaval 2022 di Sirkuit Formula E, Ada Parade Kendaraan Hias hingga Pertunjukan Seni Budaya

Jakarnaval 2022 di Sirkuit Formula E, Ada Parade Kendaraan Hias hingga Pertunjukan Seni Budaya

Megapolitan
Jakarnaval 2022 di Sirkuit Formula E Bisa Dikunjungi Gratis, Hanya Bayar Tiket Masuk Ancol

Jakarnaval 2022 di Sirkuit Formula E Bisa Dikunjungi Gratis, Hanya Bayar Tiket Masuk Ancol

Megapolitan
Transjakarta Segera Uji Coba Mikrotrans Listrik pada September Mendatang

Transjakarta Segera Uji Coba Mikrotrans Listrik pada September Mendatang

Megapolitan
Partai Buruh 'Long March' ke Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol Arah Bundaran HI Ditutup

Partai Buruh "Long March" ke Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol Arah Bundaran HI Ditutup

Megapolitan
Sopir Taksi Cabuli Bocah di Kebayoran Lama, Pelaku Disebut Tak Ada Kelainan Seksual

Sopir Taksi Cabuli Bocah di Kebayoran Lama, Pelaku Disebut Tak Ada Kelainan Seksual

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.