Kompas.com - 06/01/2017, 10:20 WIB
|
EditorIcha Rastika

JAKARTA, KOMPAS.com — Penyidikan kasus dugaan makar yang menjerat sejumlah aktivis terus dilakukan.

Sudah lebih dari 30 saksi dimintai keterangan soal aktivitas dan pertemuan yang diduga sebagai bagian dari upaya makar tersebut. 

Mereka yang dimintai keterangan mulai dari satpam, pemilik bus, hingga suami seorang calon wakil gubernur.

Awalnya, para tersangka kasus ini mengaku memperjuangkan hal yang sama, yakni menginginkan calon gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, dipenjara.

Mereka juga menginginkan Undang-Undang Dasar 1945 dikembalikan ke naskah sebelum diamandemen.

Namun, semakin dalam polisi menyelidiki kasus ini, mereka menyatakan tak terlibat atau tak banyak tahu soal perjuangan itu.

Minta SP3

Salah satunya adalah Ratna Sarumpaet yang mengajukan permohonan penerbitan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) atas kasusnya pada Kamis (5/1/2017).

Kuasa hukum Ratna Sarumpaet, Alamsyah Hanafiah, menyatakan bahwa kliennya tidak pernah ikut konferensi pers tanggal 1 Desember 2016 di Hotel Sari Pan Pacific bersama tersangka lainnya.

Hanafiah menyebut Ratna memang ada di hotel itu pada malam menjelang aksi 2 Desember.

Namun, kata dia, ketika itu Ratna ke hotel tersebut untuk menginap, atau bukan untuk menghadiri konferensi pers bersama tokoh lainnya.

"Betul dalam press release yang beredar di WhatsApp tercantum nama klien kami, tetapi hal tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin klien kami," ujar Alamsyah di Mapolda Metro Jaya, Kamis.

(Baca juga: Ratna Sarumpaet Ajukan Permohonan SP3 Kasus Dugaan Makar)

Soal tuduhan para tersangka akan menunggangi aksi 2 Desember untuk melancarkan agenda makarnya, Alamsyah juga berargumen bahwa organisasi Ratna, Gerakan Selamatkan Indonesia, tidak terafiliasi sama sekali dengan Gerakan Selamatkan NKRI yang menyelenggarakan konferensi pers tersebut.

Ratna tidak memiliki kepentingan apa pun dengan Gerakan Selamatkan NKRI. Ratna juga mengelak pernah hadir dalam konsolidasi tokoh nasional di Universitas Bung Karno pada 20 November 2016 yang dihadiri ratusan orang.

Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satpol PP Segel Holywings Tanjung Duren: Operasionalnya Tak Sesuai Perizinan

Satpol PP Segel Holywings Tanjung Duren: Operasionalnya Tak Sesuai Perizinan

Megapolitan
Laporan Dugaan Penistaan Agama oleh Roy Suryo di Bareskrim Dilimpahkan ke Polda Metro Jaya

Laporan Dugaan Penistaan Agama oleh Roy Suryo di Bareskrim Dilimpahkan ke Polda Metro Jaya

Megapolitan
Polisi Periksa Manajemen Holywings Terkait Promosi Miras Bernada Penistaan Agama

Polisi Periksa Manajemen Holywings Terkait Promosi Miras Bernada Penistaan Agama

Megapolitan
Satpol PP Belum Pastikan Apakah 'Outlet' Holywings di Gunawarman Ditutup Permanen

Satpol PP Belum Pastikan Apakah "Outlet" Holywings di Gunawarman Ditutup Permanen

Megapolitan
Pelapor Roy Suryo soal Meme Patung di Candi Borobudur Diperiksa di Mapolda Metro Jaya

Pelapor Roy Suryo soal Meme Patung di Candi Borobudur Diperiksa di Mapolda Metro Jaya

Megapolitan
825 Hewan Ternak di Kota Tangerang Terjangkit PMK, Terbanyak di Cipondoh

825 Hewan Ternak di Kota Tangerang Terjangkit PMK, Terbanyak di Cipondoh

Megapolitan
Keluarga Bangga Nama Tino Sidin Dipilih Gantikan Jalan Cikini VII

Keluarga Bangga Nama Tino Sidin Dipilih Gantikan Jalan Cikini VII

Megapolitan
Motif Pembunuh Wanita di Rumah Kos Serpong, Ketahuan Saat Curi HP Korban

Motif Pembunuh Wanita di Rumah Kos Serpong, Ketahuan Saat Curi HP Korban

Megapolitan
'Outlet' Holywings Gunawarman Disegel, Satpol PP: Setelah Ditutup, Tak Boleh Beroperasi

"Outlet" Holywings Gunawarman Disegel, Satpol PP: Setelah Ditutup, Tak Boleh Beroperasi

Megapolitan
Jemput Bola, Dukcapil Bakal Data Warga di Wilayah Terdampak Penggantian Nama Jalan

Jemput Bola, Dukcapil Bakal Data Warga di Wilayah Terdampak Penggantian Nama Jalan

Megapolitan
Tuntutan soal RKUHP Belum Dipenuhi, Mahasiswa Siap Bikin Demo yang Lebih Besar dari 2019

Tuntutan soal RKUHP Belum Dipenuhi, Mahasiswa Siap Bikin Demo yang Lebih Besar dari 2019

Megapolitan
Holywings Vendetta di Jalan Gatot Subroto Resmi Disegel Satpol PP DKI, Manajemen Tak Ada di Lokasi

Holywings Vendetta di Jalan Gatot Subroto Resmi Disegel Satpol PP DKI, Manajemen Tak Ada di Lokasi

Megapolitan
Mahasiswa Demo di Depan Gedung Parlemen Siang Ini, Desak Presiden dan DPR Buka Draf Terbaru RKUHP

Mahasiswa Demo di Depan Gedung Parlemen Siang Ini, Desak Presiden dan DPR Buka Draf Terbaru RKUHP

Megapolitan
Sekitar 50.000 Orang Harus Ubah Data Kependudukan Setelah Anies Ganti Nama Jalan

Sekitar 50.000 Orang Harus Ubah Data Kependudukan Setelah Anies Ganti Nama Jalan

Megapolitan
Kasus Penistaan Agama, Polisi Bidik Tersangka Lain yang Posisinya Lebih Tinggi di Holywings

Kasus Penistaan Agama, Polisi Bidik Tersangka Lain yang Posisinya Lebih Tinggi di Holywings

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.