Kompas.com - 06/01/2017, 18:31 WIB
|
EditorFidel Ali

JAKARTA, KOMPAS.com - Salah satu warga terdampak penertiban Bukit Duri, Yudi (46), mengaku sudah tidak percaya lagi dengan janji pejabat, tokoh politik, maupun jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Hal itu dikarenakan pengalaman selama empat bulan lalu hingga penertiban dilaksanakan, di mana banyak yang sudah berjanji kepada warga tetapi malah mengingkarinya.

"Dari zaman Pak Jokowi, Pak Ahok, sampai polisi juga enggak ada yang benar janjinya. Kami ini bukan warga liar loh, kami orang lama. Kami juga enggak anarkistis," kata Yudi kepada Kompas.com, Jumat (6/1/2017).

Yudi menceritakan, salah satu janji aparat kepada warga yang diingkari adalah saat penertiban. Beberapa hari sebelum penertiban, warga meminta kepada salah satu pejabat Polda Metro Jaya agar tidak mengikutsertakan Satpol PP, melainkan polisi saja.

Hal itu diminta karena menurut warga, Satpol PP terkenal bertindak kasar. Sehingga mereka lebih nyaman jika penertiban itu dikawal sepenuhnya oleh pihak kepolisian.

"Sudah diiyakan. Pas penertiban itu, paginya, yang masuk malah (personel) Satpol PP semua," tutur Yudi.

Dia juga membandingkan bagaimana kerabatnya yang memilih tinggal di Rusun Rawa Bebek, tempat Pemprov DKI merelokasi warga terdampak penertiban Bukit Duri, dengan dirinya. Yudi bersama 18 kepala keluarga (KK) di RW 12 mengontrak sebuah rumah di dekat lokasi penertiban, empat bulan lalu sampai sekarang.

"Di sana, minimal sebulan harus keluar duit Rp 700.000. Itu paling ngirit. Buat bayar sewa (rusun), bayar air, bayar listrik pakai token. Belum kalau kerja jauh. Enggak percaya kami sama iming-iming gratis berapa bulan di sana, enggak ada yang gratis," ujar Yudi. (Baca: Warga Bukit Duri Menang di PTUN, Pemprov DKI Harus Ganti Rugi)

Bersama dengan warga yang bertahan tinggal di Bukit Duri, Yudi berpartisipasi dalam sebuah koperasi yang dikelola langsung oleh mereka. Melalui koperasi itu, masing-masing saling membantu untuk memenuhi kehidupan dan modal dagang sehari-hari.

Terlepas dari banyaknya janji kepada warga, Yudi dan warga lain melihat apa yang dikerjakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memang baik, yakni untuk melancarkan aliran Sungai Ciliwung.

Tetapi, mereka juga menyayangkan tidak ada pengertian dari pemerintah karena warga di sana punya surat berupa akta jual-beli, sertifikat tanah, PBB, dan sebagainya. (Baca: Empat Bulan Pasca-penggusuran, Begini Kondisi Bukit Duri)

Kompas TV Penggusuran yang Terjadi di Jakarta
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cara ke Stasiun Gambir dari Bandara Soekarno Hatta

Cara ke Stasiun Gambir dari Bandara Soekarno Hatta

Megapolitan
Rute Kereta Argo Parahyangan dan Jadwalnya 2022

Rute Kereta Argo Parahyangan dan Jadwalnya 2022

Megapolitan
Cara ke Stasiun Gambir dari Bekasi Naik Transportasi Umum

Cara ke Stasiun Gambir dari Bekasi Naik Transportasi Umum

Megapolitan
18 Rekomendasi Tempat Ngopi di Jakarta Selatan

18 Rekomendasi Tempat Ngopi di Jakarta Selatan

Megapolitan
Lokasi Vaksin Booster di Jabodetabek 13 dan 14 Agustus 2022

Lokasi Vaksin Booster di Jabodetabek 13 dan 14 Agustus 2022

Megapolitan
100 Penyandang Tunanetra di Jakarta Barat Akan Dilatih Jadi Penyiar Podcast

100 Penyandang Tunanetra di Jakarta Barat Akan Dilatih Jadi Penyiar Podcast

Megapolitan
Berawal dari Seperempat Potongan Pil Ekstasi di Jakarta, Lebih dari 100.000 Butir Gagal Diselundupkan

Berawal dari Seperempat Potongan Pil Ekstasi di Jakarta, Lebih dari 100.000 Butir Gagal Diselundupkan

Megapolitan
100.000 Butir Lebih Pil Ekstasi Kualitas Terbaik Jaringan Malaysia Gagal Diselundupkan ke Jakarta

100.000 Butir Lebih Pil Ekstasi Kualitas Terbaik Jaringan Malaysia Gagal Diselundupkan ke Jakarta

Megapolitan
Hasil Pemeriksaan Komnas HAM: Ferdy Sambo Akui Adanya 'Obstruction of Justice' Pembunuhan Brigadir J

Hasil Pemeriksaan Komnas HAM: Ferdy Sambo Akui Adanya "Obstruction of Justice" Pembunuhan Brigadir J

Megapolitan
Istri Ferdy Sambo Belum Stabil, Komnas HAM Tunda Pemeriksaan

Istri Ferdy Sambo Belum Stabil, Komnas HAM Tunda Pemeriksaan

Megapolitan
Pria Diduga ODGJ Dilaporkan ke Polisi Lantaran Menombak Pintu Rumah Warga Cengkareng

Pria Diduga ODGJ Dilaporkan ke Polisi Lantaran Menombak Pintu Rumah Warga Cengkareng

Megapolitan
Bangku Taman Terbengkalai dan Tanpa Alas, Camat Jatiasih-Bina Marga Koordinasi untuk Perbaikan

Bangku Taman Terbengkalai dan Tanpa Alas, Camat Jatiasih-Bina Marga Koordinasi untuk Perbaikan

Megapolitan
Penjual Pohon Pinang di Jatinegara Kebanjiran Pesanan Menjelang HUT RI

Penjual Pohon Pinang di Jatinegara Kebanjiran Pesanan Menjelang HUT RI

Megapolitan
3 Anggota Partainya Usul Bentuk Pansus JIS, Gerindra DKI Sebut Tetap Dukung Anies

3 Anggota Partainya Usul Bentuk Pansus JIS, Gerindra DKI Sebut Tetap Dukung Anies

Megapolitan
Polisi Sebut Tidak Ada Korban Tawuran Antar-remaja Bersenjata Tajam di Cakung

Polisi Sebut Tidak Ada Korban Tawuran Antar-remaja Bersenjata Tajam di Cakung

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.