Polisi Limpahkan Berkas Sri Bintang, Jamran dan Rizal ke Kejaksaan

Kompas.com - 09/01/2017, 18:44 WIB
Mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Ketua Umum Partai Uni Demokrasi Indonesia (PUDI) Sri Bintang Pamungkas hadir dan memberi kesaksian pada sidang gugatan terhadap Partai Golongan Karya di Gedung Mahkamah Agung, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Kamis (5/7/2001). Kompas/Agus Susanto Mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Ketua Umum Partai Uni Demokrasi Indonesia (PUDI) Sri Bintang Pamungkas hadir dan memberi kesaksian pada sidang gugatan terhadap Partai Golongan Karya di Gedung Mahkamah Agung, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Kamis (5/7/2001).
|
EditorIndra Akuntono


JAKARTA, KOMPAS.com -
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono menyatakan berkas tiga tersangka kasus dugaan makar, Sri Bintang Pamungkas, Jamran dan Rizal telah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

Kini polisi masih menunggu Kejaksaan menyatakan berkas ketiga tersangka itu lengkap (P-21) atau dikembalikan untuk perbaikan.

"Sri Bintang Pamungkas tanggal 6 Januari kemarin sudah kami limpahkan ke Kejaksaan Tinggi ya, untuk berkas Jamran dengan Rizal sudah kami limpahkan juga minggu yang lalu," kata Argo di Mapolda Metro Jaya, Senin (9/1/2017).

Sri Bintang, Rizal dan Jamran ditangkap penyidik Polda Metro Jaya pada 2 Desember 2016, terkait dugaan makar maupun penyeberannya melalui internet.

Ahmad Dhani, Eggi Sudjana, dan Ratna Sarumpaet telah diperiksa sebagai saksi Sri Bintang. Dalam pemeriksaan, para saksi ditanya soal pidato Sri Bintang di Kolong Tol Kalijodo yang diduga mengajak makar.

Selain pidato, Sri Bintang juga ditangkap atas suratnya ke MPR yang meminta Sidang Istimewa untuk menumbangkan pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Setelah ditangkap di kediamannya di Cibubur, Sri Bintang disangkakan dengan Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik jo atas penghasutan masyarakat menggunakan media sosial, juncto Pasal 107 KUHP tentang makar, juncto Pasal 110 KUHP tentang pemufakatan jahat.

Adapun Jamran dan Rizal, diduga menyebarluaskan ujaran kebencian terkait isu suku, agama, ras dan antar-golongan (SARA). Keduanya disangka melanggar Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik jo Pasal 107 jo Pasal 110 jo Pasal 55 ayat 2 KUHP. 

Jamran yang merupakan Ketua Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI), ditangkap di Hotel Bintang Baru pada 2 Desember.

Gde Sardjana, suami calon wakil gubernur DKI Jakarta, Sylviana Murni, sempat diperiksa atas kaitannya dengan Jamran. Polisi menduga ada aliran dana makar dari Gde Sardjana melalui Jamran.

Gde adalah salah satu orang yang memberikan uang ke Jamran sebanyak Rp 30 juta. Polisi menyebut hubungan Jamran dengan Gde adalah posisi Jamran yang berada pada tim sukses atau relawan cagub-cawagub DKI Jakarta, Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni.

"Intinya bahwa dia sekarang sudah kami ajukan berkas untuk UU ITE. Untuk yang berkaitan dengan tim sukses, kami kurang jelas," kata Argo.

Saudara kandung, Jamran, Rizal, juga bernasib sama. Rizal merupakan Ketua Komando Barisan Rakyat (Kobar). Dia ditangkap pada 2 Desember dini hari di Seven Eleven Gambir, Jakarta Pusat.

Sri Bintang, Jamran, dan Rizal, ditahan polisi hingga hari ini.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

DPD APDI Jakarta Tak Akan Larang Pedagang Daging Sapi Berjualan

DPD APDI Jakarta Tak Akan Larang Pedagang Daging Sapi Berjualan

Megapolitan
70 Persen Pedagang Daging Sapi di Jakarta Disebut Masih Mogok Besok

70 Persen Pedagang Daging Sapi di Jakarta Disebut Masih Mogok Besok

Megapolitan
Sekda DKI Rangkap Jabatan, Wagub DKI Bilang Tentukan Pejabat Ada Mekanismenya

Sekda DKI Rangkap Jabatan, Wagub DKI Bilang Tentukan Pejabat Ada Mekanismenya

Megapolitan
Pemkot Bogor Masih Pertimbangkan Jenis Sanksi untuk RS Ummi

Pemkot Bogor Masih Pertimbangkan Jenis Sanksi untuk RS Ummi

Megapolitan
Tiga Rumah Hangus Terbakar di Kalibata

Tiga Rumah Hangus Terbakar di Kalibata

Megapolitan
Inspeksi ke Simpang Lima Senen, Anies Berfoto Bareng Ojol

Inspeksi ke Simpang Lima Senen, Anies Berfoto Bareng Ojol

Megapolitan
Bima Arya Bilang Belum Paham dengan Usulan Anies agar Pusat Ambil Alih Koordinasi Penanganan Covid-19 di Jabodetabek

Bima Arya Bilang Belum Paham dengan Usulan Anies agar Pusat Ambil Alih Koordinasi Penanganan Covid-19 di Jabodetabek

Megapolitan
Jakarta Catat Pertambahan Tertinggi Covid-19, Hari Ini Tambah 3.792 Kasus

Jakarta Catat Pertambahan Tertinggi Covid-19, Hari Ini Tambah 3.792 Kasus

Megapolitan
DKI Siapkan Lahan Seluas 1,2 Hektar di Srengseng Sawah untuk Pemakaman Jenazah Pasien Covid-19

DKI Siapkan Lahan Seluas 1,2 Hektar di Srengseng Sawah untuk Pemakaman Jenazah Pasien Covid-19

Megapolitan
Pedagang Daging Sapi Kembali Berjualan Besok, Disperindag Tangsel Akan Pantau Pasar

Pedagang Daging Sapi Kembali Berjualan Besok, Disperindag Tangsel Akan Pantau Pasar

Megapolitan
Polisi Selidiki Adanya Korban Lain pada Kasus Pencurian Motor di Tegal Alur

Polisi Selidiki Adanya Korban Lain pada Kasus Pencurian Motor di Tegal Alur

Megapolitan
Wakil Wali Kota Tangsel: Ruang ICU untuk Pasien Covid-19 Memang Terisi 100 Persen

Wakil Wali Kota Tangsel: Ruang ICU untuk Pasien Covid-19 Memang Terisi 100 Persen

Megapolitan
Buru Pasangan Berbuat Mesum di Halte Kramat Raya, Polisi Periksa CCTV

Buru Pasangan Berbuat Mesum di Halte Kramat Raya, Polisi Periksa CCTV

Megapolitan
Depok Catat Jumlah Pasien Covid-19 Terbanyak Selama Pandemi

Depok Catat Jumlah Pasien Covid-19 Terbanyak Selama Pandemi

Megapolitan
Ombudsman: Ada Potensi Kenaikan Pelanggaran Prokes dengan Dihapusnya Denda Progresif

Ombudsman: Ada Potensi Kenaikan Pelanggaran Prokes dengan Dihapusnya Denda Progresif

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X