Gugatan terhadap Sumber Waras Ditolak, Candra Naya Akan Ajukan Banding

Kompas.com - 10/01/2017, 13:47 WIB
Sidang putusan gugatan Perhimpunan Sosial Candra Naya (PSCN) melawan Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW) dan Pemprov DKI Jakarta di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Selasa (10/1/2017). Nibras Nada NailufarSidang putusan gugatan Perhimpunan Sosial Candra Naya (PSCN) melawan Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW) dan Pemprov DKI Jakarta di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Selasa (10/1/2017).
|
EditorIndra Akuntono


JAKARTA, KOMPAS.com -
Usai gugatannya ditolak majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Kuasa Hukum Perhimpunan Sosial Candra Naya (PSCN), Amor Tampubolon, mengungkapkan kekecewaannya terhadap putusan tersebut dan berencana mengajukan banding.

"Ya tentu saja kecewa, tapi ini belum akhir. Kami akan ajukan upaya banding," kata Amor di Gedung PN Jakarta Barat, Selasa (10/1/2017).

(Baca: Hakim Tolak Gugatan Candra Naya terhadap Sumber Waras dan Pemprov DKI)

Ketua majelis Hakim M. Arifin sebelumnya membacakan hasil perundingan keputusan pekan lalu yang tertuang dalam putusan bernomor 330Pdt/G/2013/PN.JAK.BAR, yang menyebut gugatan PSCN ditolak.

Artinya, PSCN tidak memiliki kewenangan dalam penjualan lahan Rumah Sakit Sumber Waras di Grogol ke Pemprov DKI Jakarta, sebab lahan itu dimiliki oleh Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW).

"Jadi ya dari awal kami meneliti gugatan kami mendasar dengan bukti, cuma kami berbeda," kata Amor.

Menanggapi itu, YKSW mempersilakan PSCN mengajukan banding.

"Kami akan mengajukan kontra memori banding," ujar Kuasa Hukum YKSW, Nyoman Rai.
 
Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat menolak gugatan PSCN dan memutuskan YKSW sah menjual lahan Rumah Sakit Sumber Waras ke Pemprov DKI Jakarta.

 

"Mengadili dalam eksepsi menolak eksepsi tergugat dan turut tergugat, menolak gugatan penggugat, menghukum biaya perkara hingga berlakunya putusan ini sebesar Rp 516.000," kata ketua majelis hakim M Arifin membacakan putusan, Selasa (10/1/2017).

PSCN menggugat agar pengalihan tanah dari YKSW kepada Pemprov DKI itu dibatalkan. Pemprov DKI dianggapnya tidak cermat melakukan transaksi.

Menurut dia, lahan yang dibeli Pemprov DKI merupakan milik PSCN. Maka, PSCN menggugat YKSW dan turut menggugat Pemprov DKI pada Juni 2016.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jabodetabek Panas Beberapa Hari Terakhir, Suhu Paling Tinggi di Area Bandara Soetta dan Kemayoran

Jabodetabek Panas Beberapa Hari Terakhir, Suhu Paling Tinggi di Area Bandara Soetta dan Kemayoran

Megapolitan
Di Hadapan Emil dan Pepen, Jokowi Puji Kota Bekasi Berhasil Tekan Penularan Covid-19

Di Hadapan Emil dan Pepen, Jokowi Puji Kota Bekasi Berhasil Tekan Penularan Covid-19

Megapolitan
Pemalsu SIKM Bakal Dijerat Pidana, Ancaman hingga 12 Tahun Penjara

Pemalsu SIKM Bakal Dijerat Pidana, Ancaman hingga 12 Tahun Penjara

Megapolitan
Anies: Kalau Masyarakat Tidak Taat, Terpaksa PSBB Diperpanjang...

Anies: Kalau Masyarakat Tidak Taat, Terpaksa PSBB Diperpanjang...

Megapolitan
Lucinta Luna Jalani Sidang Perdana di PN Jakbar secara Virtual Rabu Besok

Lucinta Luna Jalani Sidang Perdana di PN Jakbar secara Virtual Rabu Besok

Megapolitan
Merasa Gerah Beberapa Hari Terakhir? Ini Penjelasan BMKG

Merasa Gerah Beberapa Hari Terakhir? Ini Penjelasan BMKG

Megapolitan
Petugas Mulai Periksa SIKM Penumpang yang Hendak Masuk Jakarta dari Bandara Soetta

Petugas Mulai Periksa SIKM Penumpang yang Hendak Masuk Jakarta dari Bandara Soetta

Megapolitan
Tak Punya SIKM, Pendatang di Terminal Pulo Gebang Akan Dipulangkan atau Dikarantina

Tak Punya SIKM, Pendatang di Terminal Pulo Gebang Akan Dipulangkan atau Dikarantina

Megapolitan
Anggota DPRD DKI Minta Pemprov DKI Serius Atur Kegiatan di Pasar untuk Cegah Covid-19

Anggota DPRD DKI Minta Pemprov DKI Serius Atur Kegiatan di Pasar untuk Cegah Covid-19

Megapolitan
Kota Bekasi Akan Mengikuti Jakarta Soal Pembukaan Kembali Mal

Kota Bekasi Akan Mengikuti Jakarta Soal Pembukaan Kembali Mal

Megapolitan
6.347 Warga Ajukan SIKM untuk Keluar Masuk Jakarta, Mayoritas Ditolak Pemprov DKI

6.347 Warga Ajukan SIKM untuk Keluar Masuk Jakarta, Mayoritas Ditolak Pemprov DKI

Megapolitan
Satu Keluarga di Bekasi Positif Covid-19, Sempat Ikut Shalat Id di Masjid

Satu Keluarga di Bekasi Positif Covid-19, Sempat Ikut Shalat Id di Masjid

Megapolitan
Operasi Ketupat Akan Berakhir, Jangka Waktu Pemeriksaan SIKM Tunggu Keputusan Pemprov DKI

Operasi Ketupat Akan Berakhir, Jangka Waktu Pemeriksaan SIKM Tunggu Keputusan Pemprov DKI

Megapolitan
Memaksa Masuk Jakarta Tanpa SIKM, Siap-siap Putar Balik atau Karantina 14 Hari

Memaksa Masuk Jakarta Tanpa SIKM, Siap-siap Putar Balik atau Karantina 14 Hari

Megapolitan
Depok Sangat Rentan Penularan Lokal Covid-19

Depok Sangat Rentan Penularan Lokal Covid-19

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X