Kompas.com - 10/01/2017, 20:23 WIB
|
EditorEgidius Patnistik

JAKARTA, KOMPAS.com — Irena Handono, saksi pelapor dalam kasus penodaan agama dengan tersangka Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, sempat menyinggung soal sanksi berdasarkan hukum Islam bila diterapkan kepada Ahok.

Saat itu, salah satu penasihat hukum Ahok bertanya soal tabayyun atau klarifikasi dalam pelaporan Irena. Menurut Irena, tabayyun memang ada dalam hukum Islam, tetapi pada kasus Ahok dianggap lebih tepat menggunakan hukum yang berlaku di Indonesia.

"Kalau pakai hukum Islam, terdakwa diusir," kata Irena saat memberikan kesaksian di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Selasa (10/1/2017).

Irena melanjutkan, dia sangat taat pada hukum di Indonesia. Soal klarifikasi, hal itu sepenuhnya diserahkan kepada polisi.

"Tugas saya sebagai warga negara melaporkan," kata Irena.

Penasihat hukum kemudian menyinggung soal Pendapat dan Sikap Keagamaan MUI terkait kasus Ahok. Hal ini disinggung lantaran juga dijadikan dasar laporan oleh Irena.

"Apakah tidak sebaiknya MUI klarifikasi?" tanya penasihat hukum.

"Tidak relevan ditanya kepada saya," kata Irena.

"Kalau pakai (Pendapat dan Sikap Keagamaan) MUI, kenapa tidak ke MUI?" tanya penasihat hukum Ahok.

"Sebaiknya ditanya ke MUI," jawab dia.

"Betul, tanya ke MUI saja," kata Ketua Majelis Hakim, Budi Dwiarso.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PT MRT Jakarta Hendak Akusisi PT KCI, Pemprov DKI Ungkap Dampak Positifnya

PT MRT Jakarta Hendak Akusisi PT KCI, Pemprov DKI Ungkap Dampak Positifnya

Megapolitan
Pembangunan Jalan Layang Citayam Temui Hambatan, Ridwan Kamil: Pembebasan Lahannya Rumit

Pembangunan Jalan Layang Citayam Temui Hambatan, Ridwan Kamil: Pembebasan Lahannya Rumit

Megapolitan
Pemprov DKI Cari Investor untuk Lanjutkan Proyek LRT Jakarta

Pemprov DKI Cari Investor untuk Lanjutkan Proyek LRT Jakarta

Megapolitan
Pj Gubernur DKI Disebut Bakal Hadapi 4 Tugas Berat

Pj Gubernur DKI Disebut Bakal Hadapi 4 Tugas Berat

Megapolitan
Pengamat: Pj Gubernur DKI Jangan Politis

Pengamat: Pj Gubernur DKI Jangan Politis

Megapolitan
Saat SPBU Vivo Lebih Dipilih ketimbang Pertamina, Pembeli Tetap Ramai Meski Harga Naik...

Saat SPBU Vivo Lebih Dipilih ketimbang Pertamina, Pembeli Tetap Ramai Meski Harga Naik...

Megapolitan
Protes Harga Kedelai Naik, Pengrajin di Sunter Banting dan Hancurkan Tempe

Protes Harga Kedelai Naik, Pengrajin di Sunter Banting dan Hancurkan Tempe

Megapolitan
Pemprov DKI Ingin Akuisisi PT KCI Terealisasi, Sesuai Amanat Jokowi

Pemprov DKI Ingin Akuisisi PT KCI Terealisasi, Sesuai Amanat Jokowi

Megapolitan
2 Pelaku Perampas Motor dengan Modus 'Debt Collector' Diringkus Polisi

2 Pelaku Perampas Motor dengan Modus "Debt Collector" Diringkus Polisi

Megapolitan
Terobos Palang Pelintasan Stasiun, Seorang Pria Tertabrak KRL di Cisauk

Terobos Palang Pelintasan Stasiun, Seorang Pria Tertabrak KRL di Cisauk

Megapolitan
Pemprov DKI Sebut Konstruksi LRT Jadi Penyebab Kemacetan di Jakarta

Pemprov DKI Sebut Konstruksi LRT Jadi Penyebab Kemacetan di Jakarta

Megapolitan
Sejumlah Pengunjung Samsat Polres Jaksel Tak Tahu Cek Fisik Kendaraan Gratis

Sejumlah Pengunjung Samsat Polres Jaksel Tak Tahu Cek Fisik Kendaraan Gratis

Megapolitan
Hindari Air Tanah Tercemar 'E.coli', Masyarakat Diminta Kelola Sarana MCK dengan Baik

Hindari Air Tanah Tercemar "E.coli", Masyarakat Diminta Kelola Sarana MCK dengan Baik

Megapolitan
12 Juta Motor Masuk Jakarta pada Hari Kerja, Dishub DKI Koordinasi dengan BPTJ Sediakan Transportasi Umum

12 Juta Motor Masuk Jakarta pada Hari Kerja, Dishub DKI Koordinasi dengan BPTJ Sediakan Transportasi Umum

Megapolitan
Roy Suryo Dijerat Pasal UU ITE, Ini Alasan Persidangan Digelar di Jakarta Barat

Roy Suryo Dijerat Pasal UU ITE, Ini Alasan Persidangan Digelar di Jakarta Barat

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.