Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Perjuangan Guru Honorer demi SK CPNS...

Kompas.com - 11/01/2017, 08:19 WIB
Jessi Carina

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Perjuangan 29 guru honorer di Jakarta demi sebuah SK CPNS cukup berliku. Serangkaian proses mereka lewati, termasuk pilihan menempuh jalur hukum dengan cara menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

DPP Federasi Pendidikan dan Aparatur Sipil Negara Serikat Buruh Sejahtera Indonesia merupakan organisasi yang membantu perjuangan para guru itu. Selasa (10/1/2017), mereka mengadu kepada Komisi E DPRD DKI untuk dimediasi dengan Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

Dalam rapat mediasi tersebut, para guru mencurahkan keluh kesah mereka, yang merasa diperlakukan tidak adil oleh Dinas Pendidikan DKI. Salah satu guru yang hadir dalam rapat itu adalah Jobson Aritonang yang mengajar mata pelajaran Matematika di SMKN 23 di Pademangan, Jakarta Utara.

Ketua Umum DPP Federasi Pendidikan dan Aparatur Sipil Negara Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, Muchtar, mengatakan bahwa pengangkatannya ditolak berdasarkan memo dari Kepala Dinas Pendidikan DKI saat itu, Lasro Marbun.

"Maka dari itu, Pak Jobson menggugat ke PTUN pada 2015. Kemudian, ada kesepakatan untuk melakukan perdamaian, dan Lasro berjanji, Jobson diproses jadi PNS 2015," ujar Muchtar dalam rapat di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Selasa.

Akan tetapi, setelah itu, keluar surat dari Kadisdik yang baru, Arie Budiman. Isi surat tersebut menyatakan bahwa 29 guru honorer tidak bisa diangkat menjadi CPNS. Jobson akhirnya kembali menggugat di PTUN. Muchtar mengatakan, kini Jobson malah diberhentikan, dan gajinya tidak dibayar. Hal ini, kata Muchtar, telah memutus pendapatan Jobson.

"Padahal, hakim bilang jangan ubah status orang ini sampai keputusan sidang selesai," ujar Muchtar.

Selain Jobson, ada tiga orang lagi yang menggugat Dinas Pendidikan DKI ke PTUN atas kasus yang tidak jauh berbeda. Tiga orang lainnya adalah Oktoberta Sri Sulastri, Willy Apituley, dan Sugianti.

Mereka merupakan 4 dari 29 guru honorer yang berani menempuh jalur hukum untuk memperjuangkan nasib mereka. (Baca: Tangisan Guru Honorer Saat Ceritakan Sulitnya Diangkat Jadi CPNS)

Jessi Carina Suasana rapat tentang pengangkatan guru honorer di Komisi E DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Selasa (10/1/2017).
Terkendala berkas

Wakil Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Bowo Irianto menjelaskan aturan pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS). Sesuai ketentuan, tenaga honorer di Jakarta yang ingin diangkat harus mengajar atau bertugas di sekolah negeri di Jakarta sejak 2 Januari 2005.

"Jadi bukan di sekolah provinsi lain, itu harus dibuktikan dari surat tugas kepala sekolah," ujar Bowo dalam rapat tersebut.

Selain itu, data-data para tenaga honorer juga harus bisa dipertanggungjawabkan. Bowo mengatakan, kedua data tersebut harus sinkron karena yang sering terjadi adalah data tersebut tidak sinkron.

Misalnya, dalam surat tugas kepala sekolah, tenaga honorer tercatat sebagai sarjana bulan Juni 2003. Padahal, ijazah tenaga honorer tersebut baru terbit pada Oktober 2003. Perbedaan data tersebut sering kali menjadi pertanyaan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Data yang tidak valid bisa saja diduga sebagai tindakan manipulasi data. Sementara itu, kata Bowo, tes CPNS untuk tenaga honorer agak berbeda secara tahapan. Tes pertama adalah tes tertulis terlebih dulu lalu tes berkas administrasi. (Baca: Pengangkatan Guru Honorer Sering Terkendala Masalah Berkas)

Halaman:


Terkini Lainnya

Polisi Selidiki Kasus Kekerasan Seksual yang Diduga Dilakukan Eks Ketua DPD PSI Jakbar

Polisi Selidiki Kasus Kekerasan Seksual yang Diduga Dilakukan Eks Ketua DPD PSI Jakbar

Megapolitan
Ingar-bingar Tradisi Membangunkan Sahur yang Berujung Cekcok di Depok

Ingar-bingar Tradisi Membangunkan Sahur yang Berujung Cekcok di Depok

Megapolitan
KSAL: Setelah Jakarta, Program Pesantren Kilat di Kapal Perang Bakal Digelar di Surabaya dan Makasar

KSAL: Setelah Jakarta, Program Pesantren Kilat di Kapal Perang Bakal Digelar di Surabaya dan Makasar

Megapolitan
Masjid Agung Bogor, Simbol Peradaban yang Dinanti Warga Sejak 7 Tahun Lalu

Masjid Agung Bogor, Simbol Peradaban yang Dinanti Warga Sejak 7 Tahun Lalu

Megapolitan
Duduk Perkara Penganiayaan 4 Warga Sipil oleh Oknum TNI di Depan Polres Jakpus

Duduk Perkara Penganiayaan 4 Warga Sipil oleh Oknum TNI di Depan Polres Jakpus

Megapolitan
45 Orang Jadi Korban Penipuan Jual Beli Mobil Bekas Taksi di Bekasi, Kerugian Capai Rp 3 Miliar

45 Orang Jadi Korban Penipuan Jual Beli Mobil Bekas Taksi di Bekasi, Kerugian Capai Rp 3 Miliar

Megapolitan
Telan Anggaran Rp 113 Miliar, Bima Arya Harap Masjid Agung Bogor Jadi Pusat Perekonomian

Telan Anggaran Rp 113 Miliar, Bima Arya Harap Masjid Agung Bogor Jadi Pusat Perekonomian

Megapolitan
Driver Taksi Online Diduga Berniat Culik dan Rampok Barang Penumpangnya

Driver Taksi Online Diduga Berniat Culik dan Rampok Barang Penumpangnya

Megapolitan
TNI AD Usut Peran Oknum Personelnya yang Aniaya 4 Warga Sipil di Jakpus

TNI AD Usut Peran Oknum Personelnya yang Aniaya 4 Warga Sipil di Jakpus

Megapolitan
Polisi Temukan Dua Luka di Kepala Wanita yang Tewas Bersimbah Darah di Bogor

Polisi Temukan Dua Luka di Kepala Wanita yang Tewas Bersimbah Darah di Bogor

Megapolitan
Pembunuh Wanita di Bogor Ternyata Suaminya Sendiri

Pembunuh Wanita di Bogor Ternyata Suaminya Sendiri

Megapolitan
Diduga Korban Pembunuhan, Wanita di Bogor Ditemukan Tewas Bersimbah Darah

Diduga Korban Pembunuhan, Wanita di Bogor Ditemukan Tewas Bersimbah Darah

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Polisi Hentikan Kasus Aiman Witjaksono | Pengakuan Sopir Truk yang Tabrakan di GT Halim Utama

[POPULER JABODETABEK] Polisi Hentikan Kasus Aiman Witjaksono | Pengakuan Sopir Truk yang Tabrakan di GT Halim Utama

Megapolitan
Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Jumat 29 Maret 2024, dan Besok: Tengah Malam ini Cerah Berawan

Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Jumat 29 Maret 2024, dan Besok: Tengah Malam ini Cerah Berawan

Megapolitan
Tarif Tol Jakarta-Pekalongan untuk Mudik 2024

Tarif Tol Jakarta-Pekalongan untuk Mudik 2024

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com