PT TransJakarta Koreksi Data Kenaikan Penumpang Versi Sandiaga - Kompas.com

PT TransJakarta Koreksi Data Kenaikan Penumpang Versi Sandiaga

Kompas.com - 14/01/2017, 11:01 WIB
KOMPAS.com / GARRY ANDREW LOTULUNG Bus transjakarta melintas di stasiun bank indonesia di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Sabtu (19/11/2016).

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno sempat menyinggung data kenaikan jumlah penumpang Transjakarta dalam acara debat tadi malam. Sandiaga ingin menyampaikan bahwa belum banyak orang kaya yang mau menaiki transportasi umum.

"Kami lihat bagaimana Transjakarta sudah meningkat dari segi kapasitasnya. Tapi dari segi jumlah penumpang, naiknya baru 6 persen," ujar Sandiaga di Hotel Bidaraka, Jakarta, Jumat (13/1/2017).

KOMPAS TV Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno saat debat pertama Pilkada DKI Jakarta, Jumat (13/1/2016).
Berdasarkan data yang diberikan oleh Humas PT Transjakarta, ternyata kenaikan jumlah penumpang bus Transjakarta bukan 6 persen.

"Pelanggan kami naik 20 persen lebih dibandingkan 2015 lalu," ujar Humas PT Transjakarta, Wibowo, kepada Kompas.com, Sabtu (14/1/2017).

Wibowo menyampaikan, jumlah pelanggan Transjakarta pada tahun 2016 adalah sebesar 123,73 juta orang. Sementara itu, pada tahun 2015, jumlah penumpang Transjakarta 102,95 juta orang. Dengan demikian, kenaikan pelanggan Transjakarta sebesar 20,78 juta orang.

Pembahasan soal jumlah penumpang Transjakarta ini disinggung dalam debat ketika Sandiaga menjawab pertanyaan calon wakil gubernur nomor urut 2, Djarot Saiful Hidayat. Djarot mempertanyakan program moratorium mobil mewah yang dicetuskan oleh Sandiaga.

Menurut Djarot, program itu tidak berpengaruh dalam mengurangi kemacetan. Sandiaga pun menjelaskan bahwa tujuan dari program ini untuk mengajak orang kaya agar mau naik transportasi umum.

Sandiaga mengatakan, program ini bisa memicu agar orang kaya mau menaiki kendaraan umum.

Terkait hal tersebut, Djarot mengatakan sistem transportasi di Jakarta menggunakan subsidi silang. Subsidi tiket bus Transjakarta menggunakan pajak mobil mewah yang dilarang Sandiaga.

Menurut Djarot, cara untuk mengajak orang kaya naik transportasi umum bukan dengan moratorium itu. Melainkan dengan menerapkan jalan berbayar atau ERP.


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorCaroline Damanik

Terkini Lainnya

Ketika 7 Tarian Nusantara Pukau Publik Chile di Peñaflor...

Ketika 7 Tarian Nusantara Pukau Publik Chile di Peñaflor...

Internasional
Di Rusia, Ridwan Kamil Singgung 'One Village One Company' dan 'Happiness Program' untuk Jawa Barat

Di Rusia, Ridwan Kamil Singgung "One Village One Company" dan "Happiness Program" untuk Jawa Barat

Regional
Saudi Akui Jamal Khashoggi Tewas di Gedung Konsulat akibat Bertikai

Saudi Akui Jamal Khashoggi Tewas di Gedung Konsulat akibat Bertikai

Internasional
Kalyana Anjani Jadi Lulusan Termuda ITB pada Usia 18 Tahun, Ini Rahasianya

Kalyana Anjani Jadi Lulusan Termuda ITB pada Usia 18 Tahun, Ini Rahasianya

Regional
'Saya Kaget Pengurusan PTSL Nol Biayanya...'

"Saya Kaget Pengurusan PTSL Nol Biayanya..."

Megapolitan
Longsor di Poncol Magetan Rusak Rumah Warga, Talud Dipasang

Longsor di Poncol Magetan Rusak Rumah Warga, Talud Dipasang

Regional
Komnas HAM: Tak Ada Langkah Konkret Jaksa Agung Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu

Komnas HAM: Tak Ada Langkah Konkret Jaksa Agung Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu

Nasional
Rp 2 Miliar dari Jawa Barat untuk Korban Bencana Sulawesi Tengah

Rp 2 Miliar dari Jawa Barat untuk Korban Bencana Sulawesi Tengah

Regional
5 BERITA POPULER NUSANTARA: Aksi Ngedrift Gagal karena Tabrak Toilet hingga Sandiaga Diminta Keluar Emak-emak

5 BERITA POPULER NUSANTARA: Aksi Ngedrift Gagal karena Tabrak Toilet hingga Sandiaga Diminta Keluar Emak-emak

Regional
Komnas HAM: Perhatian Pemerintah terhadap Kelompok Minoritas Masih Minim

Komnas HAM: Perhatian Pemerintah terhadap Kelompok Minoritas Masih Minim

Nasional
Hujan Disertai Angin dan Petir Diprediksi Melanda Jaktim dan Jaksel Sore Ini

Hujan Disertai Angin dan Petir Diprediksi Melanda Jaktim dan Jaksel Sore Ini

Megapolitan
Kapal-kapal Nelayan di Muara Angke Tak Melaut karena Terkendala Izin

Kapal-kapal Nelayan di Muara Angke Tak Melaut karena Terkendala Izin

Megapolitan
Ketua RT dan RW Diingatkan Tak Pungut Uang Warga yang Buat Sertifikat

Ketua RT dan RW Diingatkan Tak Pungut Uang Warga yang Buat Sertifikat

Megapolitan
Video Dukungan Pasangan Capres Beredar, Bawaslu Panggil Bupati

Video Dukungan Pasangan Capres Beredar, Bawaslu Panggil Bupati

Regional
Salahi Aturan, Bawaslu  Sapu Bersih Alat Peraga Kampanye

Salahi Aturan, Bawaslu Sapu Bersih Alat Peraga Kampanye

Regional

Close Ads X