Janji Agus, Ahok, dan Anies Hidupkan Industri Perfilman

JAKARTA, KOMPAS.com - Banyak pekerjaan rumah yang belum selesai dalam dunia perfilman di Indonesia, termasuk Jakarta. Dalam acara Kumpul Masyarakat Kreatif, Digital, dan Perfilman, Sabtu (14/1/2017) lalu, ketiga calon gubernur DKI Jakarta pada Pilkada DKI 2017, yaitu Agus Harimurti Yudhoyono, Basuki Tjahaja Purnama, dan Anies Baswedan, menyampaikan janji mereka di hadapan para pekerja film.

Agus Harimurti

Agus mengatakan Jakarta sebagai Ibu Kota RI memiliki kepentingan besar dalam perfilman. Ia menekankan pentingnya berpihak pada film nasional, yang kini masih kalah dengan penetrasi Hollywood, Bollywood, dan Korea.

Dengan ada keberpihakan pemerintah pada dunia perfilman, diharapkan industri film akan tumbuh subur.

"Di sini kembali ditekankan pentingnya lokasi yang dibuka dan disiapkan khusus untuk memutar film nasional. Kami revitalisasi Taman Ismail Marzuki. Di level lokal kami ingin hadirkan film-film nasional," kata Agus.

Nasib festival film di Jakarta yang kadang muncul kadang hilang juga diyakini Agus tidak akan terjadi jika ia terpilih sebagai gubernur. Perfilman dinilai Agus dapat menghidupkan wisata domestik dan mancanegara. Karena itu harus didukung oleh pemerintah.

Hal itu diharapkan dapat mendatangkan pemasukan yang besar bagi daerah. Ia mempertanyakan keberpihakan Pemprov DKI selama ini yang tidak membantu pendanaan festival film.

"Apa benar karena tidak ada anggaran, atau sekedar goodwill yang tidak hadir situ?," kata Agus.

Ketua Umum Asosiasi Produser Film Indonesia (APROFI) Fauzan Zidni juga sempat mengeluh kepada Agus soal Jakarta yang tak ramah lokasi shooting. Kata Fauzan, meski kedai kopi Filosofi Kopi sudah dimiliki secar pribadi, shooting di depan Filosofi Kopi membutuhkan hingga Rp 20 juta per hari lantaran ada dua organisasi massa yang mengatasnamakan agama dan suku tertentu.

Jika tak memberi uang ke ormas itu, shooting akan diganggu hingga dibubarkan. Saat mendengar persoalan itu, Agus mengaku senang. Menurut dia, di bawah kepemimpinannya kelak, urusan keamanan dijamin lancar.

Ia mengatakan, jika terpilih sebagai Gubernur, prioritas kerjanya adalah memastikan tidak ada pungutan liar oleh ormas atau pihak mana pun.

"Negara kita kan negara hukum. Panglima tertinggi kan hukum. Jadi kita harus menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Tidak pilih kasih," kata dia.

"Kami lakukan komunikasi baik-baik, tapi semua warga negara harus dapat perlindungan," ujarnya.

"Itu 20 juta per hari?" tanya Agus melanjutkan pertanyaannya.

"Kenapa enggak SMS dari awal ke saya?" kata Agus berkelakar.

Ahok

Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang ayahnya sempat menjadi pengusaha bioskop di Belitung, mengaku paham tentang industri perfilman Indonesia yang banyak masalah. Di sektor produksi, Ahok menaruh perhatian besar pada film indie (independen) dan film pendek yang banyak digawangi anak muda.

Ahok menyatakan niatnya untuk mendanai produksi film indie dan menyiapkan dewan untuk menyeleksinya. Ahok mengaku ingin bekerjasama dengan Perusahaan Film Negara (PFN) yang memiliki tanah di Otista, Jakarta Timur, untuk membangun pusat perfilman.

Pusat perfilman itu akan dilengkapi dengan peralatan yang bisa digunakan oleh siapapun.

"Jadi orang bikin film di Jakarta dia tinggal bawa orang, kamera semua bisa sewa sudah ada kelasnya sehingga Jakarta juga jadi pusat pembuatan film ke depan," kata Ahok.

Ahok mengaku sempat mencopot Kepala Unit Pengelola Monas karena terlalu kaku dalam hal perizinan shooting film di Monas.

Di sektor eksebisi, Ahok mengaku juga banyak mencopot anak buahnya di Dinas Pariwisata lantaran tak becus mengurus festival film. Ahok mengatakan, dana besar bagi festival film yang berasal dari APBD masih belum dikelola dengan baik oleh pihaknya.

Ahok bermimpi bisa membeli rumah-rumah tua di Menteng dan Kebayoran Baru sebagai pusat-pusat kebudayaan, tak terkecuali tempat pemutaran film. Ia mengatakan bahwa dominasi 21 Cineplex membuat industri perfilman nasional terkatung-katung dalam menayangkan filmnya.

Waktu masih aktif sebagai gubernur, Ahok menyediakan tempat di Balai Kota untuk memutar film nasional di akhir pekan.

"Bioskop rakyat sudah kami tawarkan. Boleh pakai gedung-gedung pemerintah kami. Kan enggak usah sewa, AC sudah kami tanggung, syaratnya film nasional," kata Ahok.

Untuk mendorong bioskop-bisokop kecil tetap ramai, Ahok mengatakan pemegang KJP nantinya akan disubsidi untuk menonton film-film nasional, khususnya yang bertema sejarah.

"Film Cokroaminoto sudah ajak. Jadi film-film sejarah yang mungkin tidak bisa nutupin (modal) karena penonton yang enggak banyak, tapi ini sejarah, ini harus didorong anak-anak sekolah untuk nonton supaya orang mau produksi," kata Ahok.

Anies Baswedan

Pajak perfilman merupakan kedua terbesar penyumbang pajak hiburan DKI. Ketika ditanya bagaimana mengembalikan pajak itu untuk mendorong perfilman, Anies menekankan pada menumbuhkan generasi baru perfilman.

Anies ingin membuka kejuruan film di SMK di Jakarta. Meski perfilman mesti ditopang oleh kebijakan nasional, Anies berjanji akan mengusahakan agar Jakarta ramah bagi kegiatan perfilman.

"Bagi insan perfilman, ada kesempatan belajar dan kesempatan mengundang anda. Kami bisa mengundang siapa saja datang ke Jakarta. Di dini pentingnya menumbuhkan interaksi, dialog antara mereka yang sudah bermain di level dunia dengan mereka yang bermain di level lokal, sehingga standar kita meningkat," kata Anies.

Anies juga berjanji akan menyisihkan sebagian APBD untuk menyiapkan tempat dan program yang sesuai dengan kebutuhan para insan perfilman. Pajak film Jakarta dari bioskop, kata Anies, akan dikembalikan untuk pembiayaan film indie (independen).

"Kalau di sini akan ada insentif pengurangan pajak. Ketika diputar di Jakarta, Pemda bisa mengurangi pajaknya, beda dari film impor," kata Anies.

Sulitnya shooting di Jakarta juga dikeluhkan Wanda Hamidah kepada Anies Baswedan. Anies berjanji ke depan akan menjadikan seluruh ruang publik ramah bagi kegiatan seni dan budaya.