Soal Penggunaan Monas untuk Kegiatan Keagamaan, Ini Kata Sumarsono

Kompas.com - 16/01/2017, 17:17 WIB
Elemen masyarakat dari berbagai kalangan saat melaksanakan shalat Jumat di kawasan silang Monas, Jakarta Pusat, Jumat (2/12/2016). Masyarakat menggelar doa bersama serta mendoakan kesatuan Indonesia dan massa juga mendesak pihak terkait agar segera menuntaskan kasus dugaan penistaan agama. KOMPAS.com / GARRY ANDREW LOTULUNGElemen masyarakat dari berbagai kalangan saat melaksanakan shalat Jumat di kawasan silang Monas, Jakarta Pusat, Jumat (2/12/2016). Masyarakat menggelar doa bersama serta mendoakan kesatuan Indonesia dan massa juga mendesak pihak terkait agar segera menuntaskan kasus dugaan penistaan agama.
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Sumarsono mengaku tidak mengetahui payung hukum yang melarang pelaksanaan kegiatan keagamaan di sekitar kawasan Monumen Nasional, Jakarta Pusat.

"Kalau misalnya ada peraturan tersendiri, saya tidak begitu tahu. Selama ini memang tidak boleh untuk aktifitas keagamaan," ujar Soni di Balai Kota, Senin (16/1/2017).

Soni mengatakan, jika benar aturan pelarangan aktivitas keagaman di Monas diatur dalam Keputusan Preside (Keppres) seperti pernyataan Gubernur Non Aktif Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, maka Gubernur DKI Jakarta bisa mengusulkan kepada presiden untuk merevisi aturan itu. Ini karena kewenangan melalui Keppres diatur oleh pemerintah pusat.

"Kecuali kemudian ada kebijakan yang baru, bisa saja gubernur mengusulkan kepada presiden. Mengusulkan saja karena itu bukan kewenangan kami, tapi dokumen pemerintah," ujar Soni.

Saat debat calon gubernur-calon wakil gubernur DKI yang diadakan Jumat (13/1/2017), Ahok dan cagub nomor pemilih tiga Anies Baswedan sempat silang pendapat terkait penggunaan Monas untuk tempat keagamaan.

Ahok mengatakan, gubernur Jakarta tidak memiliki wewenang memberi izin kegiatan keagamaan digelar di Monumen Nasional (Monas).

Seperti diberitakan tribunnews.com, calon gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, berjanji akan membuka akses Monas agar bisa digunakan untuk kegiatan keagamaan. Anies menilai Monas adalah wilayah publik yang seharusnya boleh digunakan untuk acara keagamaan.

"Jadi aturan yang dibuat oleh pak Gubernur Basuki nanti akan saya ubah, kembali seperti sebelumnya. Sebelumnya boleh," ujar Anies di Masjid Al-Azhar, Jakarta, Minggu.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anak Berkebutuhan Khusus yang Dipasung dan Terbakar di Tangsel Pernah Ditangani Dinas Sosial

Anak Berkebutuhan Khusus yang Dipasung dan Terbakar di Tangsel Pernah Ditangani Dinas Sosial

Megapolitan
Selain karena Digugat Cerai Istri, Ini Motif Lain HF Nekat Bakar Diri

Selain karena Digugat Cerai Istri, Ini Motif Lain HF Nekat Bakar Diri

Megapolitan
Kasatpol PP Jakbar Benarkan Ada Anak Buahnya Diduga Bobol Dana Bank DKI

Kasatpol PP Jakbar Benarkan Ada Anak Buahnya Diduga Bobol Dana Bank DKI

Megapolitan
Tak ingin Terburu-buru, DPRD DKI Belum Jadwalkan Rapat Anggaran

Tak ingin Terburu-buru, DPRD DKI Belum Jadwalkan Rapat Anggaran

Megapolitan
Warga Korban Penggusuran di Sunter Mengaku Tidak Pernah Ditawari Rusun

Warga Korban Penggusuran di Sunter Mengaku Tidak Pernah Ditawari Rusun

Megapolitan
Perjalanan Kereta Ditambah Mulai Desember 2019, Selang Waktu Tiba KRL Bekasi pada Jam Sibuk 11 Menit

Perjalanan Kereta Ditambah Mulai Desember 2019, Selang Waktu Tiba KRL Bekasi pada Jam Sibuk 11 Menit

Megapolitan
Per Desember 2019, KCI Tambah 112 Perjalanan KRL secara Bertahap

Per Desember 2019, KCI Tambah 112 Perjalanan KRL secara Bertahap

Megapolitan
Punya Anak Berkebutuhan Khusus, Keluarga Korban Kebakaran di Tangsel Sempat Sulit Cari Kontrakan

Punya Anak Berkebutuhan Khusus, Keluarga Korban Kebakaran di Tangsel Sempat Sulit Cari Kontrakan

Megapolitan
Kadishub DKI: Semua Ruas Jalan Protokol di Jakarta Layak Diterapkan ERP

Kadishub DKI: Semua Ruas Jalan Protokol di Jakarta Layak Diterapkan ERP

Megapolitan
Pelaku Penyiraman Air Keras Diduga Sasar Perempuan karena Kurang Perhatian sang Kakak

Pelaku Penyiraman Air Keras Diduga Sasar Perempuan karena Kurang Perhatian sang Kakak

Megapolitan
Polresta Tangerang Bentuk Satgas untuk Cegah Judi Pilkades

Polresta Tangerang Bentuk Satgas untuk Cegah Judi Pilkades

Megapolitan
Anggota Fraksi PDI-P Sebut Penggusuran di Sunter Tak Sesuai Janji Kampanye Anies

Anggota Fraksi PDI-P Sebut Penggusuran di Sunter Tak Sesuai Janji Kampanye Anies

Megapolitan
Pembongkaran di Sunter Agung Terus Berlangsung, Warga dan Satpol PP Terlibat Cekcok

Pembongkaran di Sunter Agung Terus Berlangsung, Warga dan Satpol PP Terlibat Cekcok

Megapolitan
Iuran BPJS Kesehatan Naik Tahun 2020, Ini Syarat dan Cara Pindah Kelas

Iuran BPJS Kesehatan Naik Tahun 2020, Ini Syarat dan Cara Pindah Kelas

Megapolitan
Pemkot Tangerang Alokasikan 25 Persen APBD di Sektor Pendidikan

Pemkot Tangerang Alokasikan 25 Persen APBD di Sektor Pendidikan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X