Muncul Petisi "Online" Minta Jokowi Tegur Sumarsono

Kompas.com - 17/01/2017, 23:07 WIB
Pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta Sumarsono KOMPAS.com / ANDRI DONNAL PUTERAPelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta Sumarsono
|
EditorIndra Akuntono


JAKARTA, KOMPAS.com —
 Sejumlah kebijakan yang diambil Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono mendapat penentangan.

Muncul petisi "Usut dan Pidanakan Plt Gubernur DKI Jakarta Sumarsono atas Penyalahgunaan Wewenang" yang dibuat Indra Krishnamurti di change.org.

Hingga Selasa (17/1/2017) malam, petisi tersebut telah mendapat lebih dari 300 dukungan. Petisi ditujukan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi teguran keras kepada Sumarsono. Sumarsono diminta berhenti mengambil kebijakan yang berada di luar wewenangnya.

Sumarsono dianggap tidak berwenang mengambil keputusan penting karena statusnya sebagai Plt Gubernur.

Adapun keputusan yang dipermasalahkan dalam petisi itu ialah merombak SKPD DKI Jakarta, serta memutuskan memberikan dana hibah untuk Bamus Betawi sejumlah Rp 2,5 miliar dari APBD-P DKI 2016 dan Rp 5 miliar dari APBD DKI 2017.

Keputusan lain ialah menghentikan sementara 14 proyek lelang dini dengan alasan menjaga psikologis politik DPRD DKI serta mengubah Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara DKI Jakarta.

Tak hanya itu, dalam petisinya, Indra meminta Jokowi melakukan pengusutan hingga pemidanaan terhadap Sumarsono karena dianggap melanggar Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

(Baca: Sumarsono Persilakan Ahok Kembali Rombak Struktur Pejabat DKI)

Saat diminta menanggapi, Sumarsono mengatakan apa yang dia lakukan dengan statusnya sebagai Plt Gubernur telah tepat.

Sumarsono menjelaskan, Plt Gubernur DKI Jakarta berwenang merombak hingga menetapkan APBD DKI Jakarta. Dia menilai, pihak yang mempermasalahkan hal itu merupakan pihak yang tidak mengerti aturan.

"Di mana pun enggak ada yang permasalahkan, yang permasalahkan itu orang yang enggak mengerti. Kalau APBD enggak diselesaikan Plt, ya nunggu bulan Juni siapa yang mau teken?" ujar Sumarsono, saat ditemui di Jakarta Pusat, Selasa.

Terkait perombakan SKPD DKI Jakarta, Sumarsono mengatakan telah melakukan amanat presiden sesuai PP 18 Tahun 2016. Isinya, selama enam bulan, semua gubernur definitif atau pelaksana tugas melaksanakan tugas gubernur, yaitu perombakan penataan organisasi maupun personel.

"Kalau tidak menata organisasi, malah justru melanggar pemerintah pusat. Jadi dibalik, saya melaksanakan tugas itu," ungkap Sumarsono.

(Baca: Sumarsono Jamin 99,9 Persen Susunan APBD DKI 2017 Bersih Tanpa Titipan)

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Buruh Bangunan Kaget Namanya Dipakai Kepemilikan Mobil Rolls Royce Phantom

Buruh Bangunan Kaget Namanya Dipakai Kepemilikan Mobil Rolls Royce Phantom

Megapolitan
Keluarga Sebut Tersangka Kasus Bendera Bintang Kejora Sedang Sakit Saat Dilimpahkan

Keluarga Sebut Tersangka Kasus Bendera Bintang Kejora Sedang Sakit Saat Dilimpahkan

Megapolitan
Istri Surya Anta Pastikan Suaminya Ditahan di Ruang Isolasi Mako Brimob

Istri Surya Anta Pastikan Suaminya Ditahan di Ruang Isolasi Mako Brimob

Megapolitan
Antisipasi DBD Saat Musim Hujan, PMI Tangsel Jaga Ketersediaan Stok Trombosit

Antisipasi DBD Saat Musim Hujan, PMI Tangsel Jaga Ketersediaan Stok Trombosit

Megapolitan
Gerindra Ajukan 4 Cawagub DKI, Seperti Apa Rekam Jejaknya?

Gerindra Ajukan 4 Cawagub DKI, Seperti Apa Rekam Jejaknya?

Megapolitan
Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta Tolak 1.488 WNA Masuk Indonesia, Terbanyak dari India

Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta Tolak 1.488 WNA Masuk Indonesia, Terbanyak dari India

Megapolitan
WNA Penyelundup Narkoba Terafiliasi Jaringan di Empat Negara

WNA Penyelundup Narkoba Terafiliasi Jaringan di Empat Negara

Megapolitan
Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi Butuh Damkar Sektor Pondok Gede

Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi Butuh Damkar Sektor Pondok Gede

Megapolitan
Camat Mengaku Sempat Ajak Warga Sunter Agung Tinjau Lokasi Usaha Baru, tetapi...

Camat Mengaku Sempat Ajak Warga Sunter Agung Tinjau Lokasi Usaha Baru, tetapi...

Megapolitan
Mayat Laki-laki Ditemukan Terapung di Danau Setu Pedongkelan

Mayat Laki-laki Ditemukan Terapung di Danau Setu Pedongkelan

Megapolitan
Beredar Foto Jalur Sepeda di Cikini Dibongkar, Ini Penjelasan Pemprov DKI

Beredar Foto Jalur Sepeda di Cikini Dibongkar, Ini Penjelasan Pemprov DKI

Megapolitan
Narkoba yang Diselundupkan 4 WNA Disebut untuk Stok Tahun Baru

Narkoba yang Diselundupkan 4 WNA Disebut untuk Stok Tahun Baru

Megapolitan
Dampak Dua Proyek Flyover, Macet di Poltangan dan Depan Kampus IISIP

Dampak Dua Proyek Flyover, Macet di Poltangan dan Depan Kampus IISIP

Megapolitan
WNA Afrika Ditangkap karena Selundupkan Narkoba di Balik Pakaian Dalam

WNA Afrika Ditangkap karena Selundupkan Narkoba di Balik Pakaian Dalam

Megapolitan
Normalisasi Situ dan Sungai Jadetabek, Sampah Rumah Tangga dan Lumpur Dikeruk

Normalisasi Situ dan Sungai Jadetabek, Sampah Rumah Tangga dan Lumpur Dikeruk

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X