Muncul Petisi "Online" Minta Jokowi Tegur Sumarsono

Kompas.com - 17/01/2017, 23:07 WIB
Pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta Sumarsono KOMPAS.com / ANDRI DONNAL PUTERAPelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta Sumarsono
|
EditorIndra Akuntono


JAKARTA, KOMPAS.com —
 Sejumlah kebijakan yang diambil Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono mendapat penentangan.

Muncul petisi "Usut dan Pidanakan Plt Gubernur DKI Jakarta Sumarsono atas Penyalahgunaan Wewenang" yang dibuat Indra Krishnamurti di change.org.

Hingga Selasa (17/1/2017) malam, petisi tersebut telah mendapat lebih dari 300 dukungan. Petisi ditujukan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi teguran keras kepada Sumarsono. Sumarsono diminta berhenti mengambil kebijakan yang berada di luar wewenangnya.

Sumarsono dianggap tidak berwenang mengambil keputusan penting karena statusnya sebagai Plt Gubernur.

Adapun keputusan yang dipermasalahkan dalam petisi itu ialah merombak SKPD DKI Jakarta, serta memutuskan memberikan dana hibah untuk Bamus Betawi sejumlah Rp 2,5 miliar dari APBD-P DKI 2016 dan Rp 5 miliar dari APBD DKI 2017.

Keputusan lain ialah menghentikan sementara 14 proyek lelang dini dengan alasan menjaga psikologis politik DPRD DKI serta mengubah Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara DKI Jakarta.

Tak hanya itu, dalam petisinya, Indra meminta Jokowi melakukan pengusutan hingga pemidanaan terhadap Sumarsono karena dianggap melanggar Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

(Baca: Sumarsono Persilakan Ahok Kembali Rombak Struktur Pejabat DKI)

Saat diminta menanggapi, Sumarsono mengatakan apa yang dia lakukan dengan statusnya sebagai Plt Gubernur telah tepat.

Sumarsono menjelaskan, Plt Gubernur DKI Jakarta berwenang merombak hingga menetapkan APBD DKI Jakarta. Dia menilai, pihak yang mempermasalahkan hal itu merupakan pihak yang tidak mengerti aturan.

"Di mana pun enggak ada yang permasalahkan, yang permasalahkan itu orang yang enggak mengerti. Kalau APBD enggak diselesaikan Plt, ya nunggu bulan Juni siapa yang mau teken?" ujar Sumarsono, saat ditemui di Jakarta Pusat, Selasa.

Terkait perombakan SKPD DKI Jakarta, Sumarsono mengatakan telah melakukan amanat presiden sesuai PP 18 Tahun 2016. Isinya, selama enam bulan, semua gubernur definitif atau pelaksana tugas melaksanakan tugas gubernur, yaitu perombakan penataan organisasi maupun personel.

"Kalau tidak menata organisasi, malah justru melanggar pemerintah pusat. Jadi dibalik, saya melaksanakan tugas itu," ungkap Sumarsono.

(Baca: Sumarsono Jamin 99,9 Persen Susunan APBD DKI 2017 Bersih Tanpa Titipan)



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 1 Maret 2021: Tambah 2.058 Kasus, 9.756 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE 1 Maret 2021: Tambah 2.058 Kasus, 9.756 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
UPDATE 1 Maret: Bertambah 77 Kasus Positif, 2 Pasien Covid-19 Meninggal di Tangsel

UPDATE 1 Maret: Bertambah 77 Kasus Positif, 2 Pasien Covid-19 Meninggal di Tangsel

Megapolitan
Jennife Jill Direhab, Polisi Pastikan Proses Hukum Tetap Berjalan

Jennife Jill Direhab, Polisi Pastikan Proses Hukum Tetap Berjalan

Megapolitan
Sering Jadi Lahan Parkir Liar, Rel Petak Jalan Nambo-Cibinong Disterilkan dari Aktivitas Warga

Sering Jadi Lahan Parkir Liar, Rel Petak Jalan Nambo-Cibinong Disterilkan dari Aktivitas Warga

Megapolitan
13.000 Pelayan Publik Terima Vaksin CoronaVac, Hari Ini Khusus Pedagang di Pasar dan Mal

13.000 Pelayan Publik Terima Vaksin CoronaVac, Hari Ini Khusus Pedagang di Pasar dan Mal

Megapolitan
GeNose Berlaku 1 April di Bandara Soekarno-Hatta, AP II Masih Lakukan Persiapan

GeNose Berlaku 1 April di Bandara Soekarno-Hatta, AP II Masih Lakukan Persiapan

Megapolitan
Penyebab Pengendalian Banjir Kali Cakung di Bekasi Tak Selesai Tahun Ini

Penyebab Pengendalian Banjir Kali Cakung di Bekasi Tak Selesai Tahun Ini

Megapolitan
Ada Pajak 0 Persen Mobil Baru, Fraksi PDI-P Pertanyakan Anies Soal Larangan Penggunaan Mobil di Atas 10 Tahun

Ada Pajak 0 Persen Mobil Baru, Fraksi PDI-P Pertanyakan Anies Soal Larangan Penggunaan Mobil di Atas 10 Tahun

Megapolitan
23,6 Ton Garam Sudah Ditebar di Atas Selat Sunda demi Cegah Banjir di Jabodetabek

23,6 Ton Garam Sudah Ditebar di Atas Selat Sunda demi Cegah Banjir di Jabodetabek

Megapolitan
Dinkes DKI: Data Covid-19 yang Tertunda dari Kemenkes Sudah Otomatis Masuk

Dinkes DKI: Data Covid-19 yang Tertunda dari Kemenkes Sudah Otomatis Masuk

Megapolitan
Millen Cyrus Diserahkan ke BNN, Polisi: Obat Benzo Sesuai Resep Dokter

Millen Cyrus Diserahkan ke BNN, Polisi: Obat Benzo Sesuai Resep Dokter

Megapolitan
Kembali Diamankan Polisi, Millen Cyrus Klaim Diberi Benzo oleh BNN

Kembali Diamankan Polisi, Millen Cyrus Klaim Diberi Benzo oleh BNN

Megapolitan
Sebut Jalur Sepeda Permanen sebagai Awal yang Baik, MTI: Perjalanan Masih Panjang

Sebut Jalur Sepeda Permanen sebagai Awal yang Baik, MTI: Perjalanan Masih Panjang

Megapolitan
Wagub DKI Sebut Penjualan Saham Perusahaan Bir Belum Direspons DPRD

Wagub DKI Sebut Penjualan Saham Perusahaan Bir Belum Direspons DPRD

Megapolitan
Penjambret Ponsel Remaja di Tangsel Ditangkap, Begini Perannya

Penjambret Ponsel Remaja di Tangsel Ditangkap, Begini Perannya

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X