Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sudah di Rumah Lembang, Pasukan Oranye Gagal Mengadu ke Ahok

Kompas.com - 18/01/2017, 14:48 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 14 Pekerja Harian Lepas (PHL) dari Kecamatan Jatinegara Suku Dinas Kebersihan Jakarta Timur mendatangi Rumah Lembang, Rabu (18/1/2017). Mereka berencana mengadukan nasib mereka kepada Gubernur non aktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Mereka yang datang dengan menggunakan seragam berwarna oranye khas PHL Dinas Kebersihan masuk melalui pintu samping Rumah Lembang untuk menemui Ahok. Hanya saja, ada petugas dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang meminta para pasukan oranye untuk mengadu kepada Ahok tanpa atribut Dinas Kebersihan DKI Jakarta.

Dengan demikian, saat berada di Rumah Lembang, pasukan oranye hanya menceritakan nasib mereka kepada awak media. Sedangkan Ahok masih melayani permintaan foto warga yang datang membeludak ke Rumah Lembang.

Bahkan, saat Wakil Gubernur non aktif DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat keluar dari pintu samping, para pasukan oranye terlihat berlari ke luar. Mereka tidak mencoba mengadu kepada Djarot.

"Eh udah pulang.. Saya mau pulang," kata seorang pasukan oranye.

Suadji, seorang PHL asal Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, yang sudah bekerja sejak tahun 2013 mengaku kontraknya diputus secara sepihak pada 3 Januari 2017.

"Nilai kami dibilang tidak cukup untuk memenuhi persyaratan. Padahal kami sudah lengkapi semua berkas dan ikut tes urinenya segala macam," kata Suadji.

Suadji menceritakan, sudah mengurus perpanjangan kontrak dengan membawa dokumen. Seperti KTP, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), hingga uang sebesar Rp 300.000 untuk tes urine pada 27 Desember.

Kemudian, pada 31 Desember, kata dia, sudah diumumkan PHL yang lulus tes. Termasuk Suadji sendiri. Selain itu, sudah ada undangan untuk mendiskusikan gaji yang diterima tiap bulannya.

Suadji dan rekan-rekannya juga sudah diminta bekerja pada malam tahun baru 2017. Namun, pada 3 Januari 2017, Suadji dan beberapa rekannya diberitahu bahwa tak lulus tes. Suadji tak terima karena sudah bekerja sejak lama.

"PHL yang baru diterima itu PHL yang baru bekerja," kata Suadji. (Baca: "Giliran Gaji Pasukan Oranye Jadi Rp 4 Juta, Kami Dibuang...")

Di sisi lain, Suadji dan rekan-rekannya mengaku sudah bertemu dengan Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Timur. Mereka dijanjikan kembali bekerja pada bulan Maret. Selain itu, ia mengaku sudah mencoba bertemu dengan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono di Balai Kota DKI Jakarta.

"Kami enggak puas. Nanti kalau pergub ganti gimana macam-macam, kami mau makan apa," ujar Suadji.

Kompas TV Pasukan Oranye Bersih-Bersih Usai Doa Bersama
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Dua Anggota TNI yang Tersambar Petir di Cilangkap Sedang Berteduh di Bawah Pohon

Dua Anggota TNI yang Tersambar Petir di Cilangkap Sedang Berteduh di Bawah Pohon

Megapolitan
Imam Budi Hartono dan Partai Golkar Jalin Komunikasi Intens untuk Pilkada Depok 2024

Imam Budi Hartono dan Partai Golkar Jalin Komunikasi Intens untuk Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Baru 2 Bulan Indekos di Bekasi

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Baru 2 Bulan Indekos di Bekasi

Megapolitan
Dua Anggota TNI Tersambar Petir di Cilangkap, Satu Orang Meninggal Dunia

Dua Anggota TNI Tersambar Petir di Cilangkap, Satu Orang Meninggal Dunia

Megapolitan
Pasien DBD Meningkat, PMI Jakbar Minta Masyarakat Gencar Jadi Donor Darah

Pasien DBD Meningkat, PMI Jakbar Minta Masyarakat Gencar Jadi Donor Darah

Megapolitan
Sembilan Tahun Tempati Rusunawa Muara Baru, Warga Berharap Bisa Jadi Hak Milik

Sembilan Tahun Tempati Rusunawa Muara Baru, Warga Berharap Bisa Jadi Hak Milik

Megapolitan
Fraksi PSI: Pembatasan Kendaraan di UU DKJ Tak Cukup untuk Atasi Kemacetan

Fraksi PSI: Pembatasan Kendaraan di UU DKJ Tak Cukup untuk Atasi Kemacetan

Megapolitan
Polisi Pesta Narkoba di Depok, Pengamat: Harus Dipecat Tidak Hormat

Polisi Pesta Narkoba di Depok, Pengamat: Harus Dipecat Tidak Hormat

Megapolitan
Belajar dari Kasus Tiktoker Galihloss: Buatlah Konten Berdasarkan Aturan dan Etika

Belajar dari Kasus Tiktoker Galihloss: Buatlah Konten Berdasarkan Aturan dan Etika

Megapolitan
Cari Calon Wakil Wali Kota, Imam Budi Hartono Sebut Sudah Kantongi 6 Nama

Cari Calon Wakil Wali Kota, Imam Budi Hartono Sebut Sudah Kantongi 6 Nama

Megapolitan
Sepakat Koalisi di Pilkada Bogor, Gerindra-PKB Siap Kawal Program Prabowo-Gibran

Sepakat Koalisi di Pilkada Bogor, Gerindra-PKB Siap Kawal Program Prabowo-Gibran

Megapolitan
Foto Presiden-Wapres Prabowo-Gibran Mulai Dijual, Harganya Rp 250.000

Foto Presiden-Wapres Prabowo-Gibran Mulai Dijual, Harganya Rp 250.000

Megapolitan
Pemprov DKI Diingatkan Jangan Asal 'Fogging' buat Atasi DBD di Jakarta

Pemprov DKI Diingatkan Jangan Asal "Fogging" buat Atasi DBD di Jakarta

Megapolitan
April Puncak Kasus DBD, 14 Pasien Masih Dirawat di RSUD Tamansari

April Puncak Kasus DBD, 14 Pasien Masih Dirawat di RSUD Tamansari

Megapolitan
Bakal Diusung Jadi Cawalkot Depok, Imam Budi Hartono Harap PKS Bisa Menang Kelima Kalinya

Bakal Diusung Jadi Cawalkot Depok, Imam Budi Hartono Harap PKS Bisa Menang Kelima Kalinya

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com