Pihak Forum RT/RW Jakarta Bersyukur Kewajiban Melapor via Qlue Dihapus

JAKARTA, KOMPAS.com – Sekjen Forum RT/RW DKI Jakarta, Lukmanul Hakim, mensyukuri penghapusan kewajiban bagi ketua RT/RW melapor lewat aplikasi Qlue.

Menurut dia, aturan yang mewajibkan ketua RT/RW untuk melapor itu sama dengan mengeksploitasi tenaga ketua RT/RW.

“Lewat kasus ini kami minta pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, berikan kami positioning. Jadikan kami mitra. Kami bisa diberdayakan, jangan dieksploitasi,” ujar Lukmanul saat dihubungi Kompas.com, Rabu (18/1/2017).

Selain itu, ia menyebut aturan tersebut menghargai rendah kinerja ketua RT/RW.

Berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 903 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT/RW di DKI Jakarta, setiap laporan di Qlue dihargai insentif sebesar Rp 10.000 untuk ketua RT dan Rp 12.000 untuk ketua RW.

Mereka diwajibkan melapor tiga kali dalam sehari. Kemudian, dana operasional untuk RT/RW dihitung sejumlah laporan dalam Qlue.

Kendati demikian, lanjut dia, penolakan terhadap peraturan ini bukan sekadar persoalan besaran insentif.

“Bukan soal biayanya, kami merasa dikecilkan. Cek dulu deh ke kawasan Jakarta Timur, Pulomas, tempat saya. RW 03 dipasang CCTV dari dana pribadi dan masyarakat, bukan uang operasional,” ujar dia.

(Baca juga: Ahok Cabut Pergub soal Laporan ke Qlue karena RT/RW Tidak Siap)

Ia juga menyampaikan, ada tiga hal yang diharapkan dari Forum RT/RW DKI Jakarta ini. Pertama, deklarasi bahwa ketua RT dan RW adalah pelayanan masyarakat setelah lurah dalam birokrasi pemerintah provinsi.

Kedua, ketua RT/RW diberi kewenangan untuk turut serta mengevaluasi apa yang sudah dilakukan pemerintah provinsi, baik melalui peraturan atau kebijakan lain.

Ketiga, Lukmanul mengharapkan bahwa ketua RT dan RW bisa diberi penghormatan. “Caranya lewat uang operasional. Begitu saja supaya ada posisi tawar,” ujar dia.

Pekerja sosial

Secara terpisah, Ketua RW 012 Kelurahan Duri Kosambi, Alisan (57), menyambut positif penghapusan kewajiban RT/RW melapor via Qlue ini.

Menurut Alisan, ketua RT atau RW adalah orang-orang sosial. Pekerjaannya tak bisa dihitung secara kuantitas. “Kerjanya kalau mau tahu lebih dari 24 jam melayani masyarakat,” kata dia.

Setali tiga uang, Ketua RW 04 Kelurahan Tanjung Duren Utara, Suzanto Sumaryono, menyampaian hal senada.

Menurut dia, tak tepat apabila ketua RT/RW diatur seperti itu. Lagi pula, kata dia, dana operasional yang diberikan nilainya tidak bombastis.

“Kalau lewat Qlue yang dilihat kuantitas. Artinya, kualitasnya tak bisa dipertanggungjawabkan. Lagi pula, berapa yang kami dapat? Dana operasional tak bernilai bombastis sejak dulu. Sudahlah biar kami menjalankan amanah ini tanpa hitung-hitungan seperti itu,” ujar Suzanto yang juga menjawabat Ketua Forum RW Tanjung Duren Utara itu. 

(Baca juga: Tanggapan RW atas Penghapusan Kewajiban Lapor via Qlue)

Karena itu, kata Suzanto, dia yakin bahwa semua ketua RT/RW mendukung dan senang kalau pergub tersebut dicabut.

Sejak sosialisasi peraturan dilakukan, kata dia, banyak yang menentang aturan ini.

Ia menilai, akan lebih efektif pertanggungjawaban RT/RW disampaikan dalam bentuk surat pertanggungjawaban (SPJ) dibanding pelaporan via Qlue.

Sebelum ada peraturan mengenai kewajiban melapor via Qlue, dana operasional didapat ketua RT/RW lewat SPJ per tiga bulan.