KPU DKI Diminta Perbaiki Format Pelaksanaan Debat Cagub-Cawagub

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta diminta memperbaiki format pelaksanaan debat pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta pada Pilkada DKI 2017.

Pengamat politik Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Syamsuddin Haris menilai debat pertama yang diselenggarakan pada Jumat (13/1/2017) kurang substantif.

"KPUD kita itu kalau saya bilang sih tidak PD (percaya diri). Mestinya bisa lebih PD untuk melaksanakan debat yang sungguh-sungguh bisa menggali substansi persoalan Jakarta," ujar Haris, Kamis (19/1/2017).

Dia menyampaikan hal tersebut dalam diskusi bertajuk "Dinamika Pilgub Pasca-Debat Kandidat" di Gedung Widya Graha LIPI, Jalan Jendral Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Kamis (19/1/2017).

Selain itu, Haris juga menyayangkan karena panelis dalam debat tidak muncul. Padahal, panelis merupakan pihak yang dapat menggali kebijakan-kebijakan yang akan dijalankan pasangan cagub-cawagub jika terpilih. Haris berharap KPU DKI akan menampilkan panelis dalam debat kedua dan ketiga yang akan diselenggarakan nanti.

"Yang namanya debat kandidat memang mesti ada panelis. Sebab bagaimana pun dia bisa menggali apa sih yang dijanjikan paslon, apa bentuk kebijakannya,dari mana sumber dananya, itu harus digali oleh panelis," kata dia.

Hal serupa juga disampaikan sosiolog sekaligus Ketua Yayasan Interseksi Hikmat Budiman. Dia menuturkan, sebaiknya tema debat yang diangkat spesifik dan digali dengan detail. Kedalaman program pasangan cagub-cawagub tidak terlihat dalam debat pertama tersebut.

"Sebaiknya debat itu dibatasi saja, satu debat bahas satu tema, itu yang digali dalam sekali debat. Kita bisa melakukan pendidikan bahwa pasangan calon bisa bergelut sampai detail. Kalau tidak, omong kosong semua," ucap Hikmat dalam kesempatan yang sama. (Baca: Debat Terakhir Pilkada DKI Dinilai Paling Pengaruhi "Undecided Voters")

Hikmat mengatakan, visi-misi pasangan cagub-cawagub juga sebaiknya tidak perlu disampaikan lagi dalam debat. Dengan begitu, penggunaan waktu akan lebih efektif. Pemilih juga bisa memiliki gambaran program-program pasangan calon yang akan mereka pilih.

Sementara itu, Direktur Populi Center Usep S Ahyar mengingatkan, jangan sampai debat dilaksanakan hanya untuk memenuhi kewajiban KPU DKI sebagai penyelenggara pemilu. Debat juta memberikan pendidikan politik bagi masyarakat.

"Ini juga harus terukur, tujuan pendidikan lain, gagasan yang lebih cerdas, pilihan politik, kemampuan calon memimpin Jakarta seperti apa. Itu beban debat seharusnya," tutur Usep. (Baca: Agus-Sylvi dan Anies-Sandi Dinilai Gagal Manfaatkan Momentum Debat)

Menurut Usep, instrumen pendukung dalam pelaksanaan debat harus dikurangi. Salah satunya seperti iklan. Usep menuturkan, seharusnya iklan dalam debat berkaitan dengan debat dan pemilu itu sendiri.

"Iklan yang harus menyesuaikan debat. Pembawa acara, panelis, menyesuaikan debat. Iklan harus dibuat bagaimana iklan ada hubungannya dengan pilkada. Jadi tujuan utama debat jangan dilupakan," kata dia.