Apa yang Akan Diubah dalam Revisi UU Kekhususan DKI?

Kompas.com - 20/01/2017, 16:05 WIB
Ilustrasi kemacetan ibukota. SHUTTERSTOCKIlustrasi kemacetan ibukota.
Penulis Jessi Carina
|
EditorFidel Ali

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang merencanakan revisi Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Asisten Sekda bidang Pemerintahan, Bambang Sugiono, mengatakan revisi ini akan mengatur soal pembagian kewenangan pemerintah pusat dan Pemprov DKI.

"Ada 11 urusan, di antaranya kelembagaan, lingkungan, tata ruang, budaya, dan ada beberapa lagi," ujar Bambang di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (20/1/2017).

Bambang mencontohkan masalah kewenangan pengelolaan terminal. Seharusnya, terminal tipe A seperti Terminal Pulogebang dikelola oleh pemerintah pusat. Namun, akhirnya kewenangan itu diberikan kepada Pemprov DKI.

"Kemudian banyak kewenangan sampah. Bantargebang itu daerah orang, kenapa enggak DKI yang punya kewenangan untuk itu?" ujar Bambang. (Baca: Dalam Pertemuan dengan Sri Sultan HB X, Sumarsono Bahas soal Daerah Khusus)

Contoh lain seperti masalah pengelolaan jalanan di Jakarta. Bambang mengatakan ada beberapa jalan yang kewenangannya sudah diberikan kepada Pemprov DKI, tetapi ada juga yang belum. Aturan lain yang lebih rinci masih didiskusikan.

"Kami diskusi dulu mana yang boleh. Jangan sampai kita masukin, tapi di Kemendagri dibedel juga, karena awal April harus dikirim ke Kemendagri," ujar Bambang.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 21 Oktober di Tangsel: Bertambah 25 Kasus Positif, 160 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE 21 Oktober di Tangsel: Bertambah 25 Kasus Positif, 160 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Upaya Bioskop Bangkit Lagi meski Dibatasi Aturan-aturan Menonton Saat Pandemi

Upaya Bioskop Bangkit Lagi meski Dibatasi Aturan-aturan Menonton Saat Pandemi

Megapolitan
Pemprov DKI Kejar Target Tingkatkan Tes Covid-19 hingga 10.000 Orang Per Hari

Pemprov DKI Kejar Target Tingkatkan Tes Covid-19 hingga 10.000 Orang Per Hari

Megapolitan
Waspada Begal yang Mulai Mengincar Pesepeda di Jalan-jalan Protokol Jakarta...

Waspada Begal yang Mulai Mengincar Pesepeda di Jalan-jalan Protokol Jakarta...

Megapolitan
Bawaslu Catat Pelanggaran Protokol Kesehatan Saat Kampanye Pilkada Depok, Ini Kata Tim Pradi-Afifah

Bawaslu Catat Pelanggaran Protokol Kesehatan Saat Kampanye Pilkada Depok, Ini Kata Tim Pradi-Afifah

Megapolitan
Kasus Covid-19 di Tangsel Sempat Melonjak, Wali Kota Airin: Itu Kasus Lama yang Baru Ter-input

Kasus Covid-19 di Tangsel Sempat Melonjak, Wali Kota Airin: Itu Kasus Lama yang Baru Ter-input

Megapolitan
10 Hari PSBB Transisi, Bagaimana Perbandingannya dengan Kasus Covid-19 Saat PSBB Ketat?

10 Hari PSBB Transisi, Bagaimana Perbandingannya dengan Kasus Covid-19 Saat PSBB Ketat?

Megapolitan
Pjs Wali Kota Sebut Depok Dapat Jatah 392.000 Vaksin Covid-19 pada Tahap Pertama

Pjs Wali Kota Sebut Depok Dapat Jatah 392.000 Vaksin Covid-19 pada Tahap Pertama

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Pasien Positif Covid-19 Loncat dari Ambulans dan Berbaur dengan Demonstran | UMP DKI Jakarta 2021 Kemungkinan Tak Naik

[POPULER JABODETABEK] Pasien Positif Covid-19 Loncat dari Ambulans dan Berbaur dengan Demonstran | UMP DKI Jakarta 2021 Kemungkinan Tak Naik

Megapolitan
Kesulitan RS Swasta di Bekasi Biayai Penanganan Covid-19 hingga Pinjam Uang ke Bank...

Kesulitan RS Swasta di Bekasi Biayai Penanganan Covid-19 hingga Pinjam Uang ke Bank...

Megapolitan
Universitas Indonesia Lantik 3 Wakil Rektor Baru Kemarin

Universitas Indonesia Lantik 3 Wakil Rektor Baru Kemarin

Megapolitan
Bioskop di Jakarta Dibuka, Warga Soroti Ketersediaan Film yang Diputar

Bioskop di Jakarta Dibuka, Warga Soroti Ketersediaan Film yang Diputar

Megapolitan
[UPDATE] Grafik Covid-19 21 Oktober: Depok Catat Total 6.456 Kasus sejak Maret

[UPDATE] Grafik Covid-19 21 Oktober: Depok Catat Total 6.456 Kasus sejak Maret

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG: Sebagian Jakarta, Bogor, dan Depok Hujan Nanti Siang

Prakiraan Cuaca BMKG: Sebagian Jakarta, Bogor, dan Depok Hujan Nanti Siang

Megapolitan
APBD-P DKI Diproyeksikan Defisit 31,04 Persen akibat Covid-19

APBD-P DKI Diproyeksikan Defisit 31,04 Persen akibat Covid-19

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X