Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemprov DKI Kirim Desain Baru Lokomotif MRT ke Jokowi

Kompas.com - 20/01/2017, 16:23 WIB
David Oliver Purba

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com -
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengirimkan desain baru lokomotif MRT ke Presiden Joko Widodo. Diharapkan Jokowi memberi masukan mengenai desain lokomotif MRT tersebut.

Adapun sebelumnya, desain lokomotif MRT yang telah disepakati dirasa kurang menarik. Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Sumarsono bahkan menilai bentuk lokomotif MRT itu mirip jangkrik.

"Nggak tahu apa sudah (ada masukan), yang penting sudah dikirim ke sana (Presiden)," ujar Sumarsono, di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (20/1/2017).

(Baca: "Desain MRT Nomor Dua, yang Penting Keselamatan dan Kenyamanan")

Sumarsono masih menunggu jawaban Jokowi melalui Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg). Soni yakin Jokowi akan memberikan pertimbangan terkait desain transportasi massal tersebut.

Tak hanya Jokowi, Sumarsono mengatakan Gubernur-Wakil Gubernur non aktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat juga diminta memberi masukan terkait desain baru lokomotif MRT.

"Dia akan memberikan alternatif, satu atau dua, bahkan kemungkinan tiga alternatif. Namanya juga pertimbangan dan masukan, apapun juga kami minta masukan dari Pak Ahok dan Pak Djarot atau orang-orang yang tahu mengenai teknis desain, arsitektur dan struktur MRT," ujar Sumarsono.

Sumarsono mengaku kurang sreg dengan desain lokomotif MRT yang dinilai mirip jangkrik. Pemprov DKI berniat mengganti desain lokomotif tersebut dengan lokomotif MRT yang lebih aerodinamis.

(Baca: Sumarsono Jamin Perubahan Desain Lokomotif MRT Tak Menambah Waktu dan Biaya)

Kompas TV Rubah Bentuk Lokomotif, Biaya MRT "Nambah" Rp 64 Miliar
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

KTP 8,3 Juta Warga Jakarta Bakal Diganti Bertahap Saat Status DKJ Berlaku

KTP 8,3 Juta Warga Jakarta Bakal Diganti Bertahap Saat Status DKJ Berlaku

Megapolitan
Jasad Perempuan Dalam Koper di Bekasi Alami Luka di Kepala, Hidung dan Bibir

Jasad Perempuan Dalam Koper di Bekasi Alami Luka di Kepala, Hidung dan Bibir

Megapolitan
Dukcapil DKI: Penonaktifan NIK Warga Jakarta Bisa Tekan Angka Golput di Pilkada

Dukcapil DKI: Penonaktifan NIK Warga Jakarta Bisa Tekan Angka Golput di Pilkada

Megapolitan
Polisi: Mayat Dalam Koper di Cikarang Bekasi Seorang Perempuan Paruh Baya Asal Bandung

Polisi: Mayat Dalam Koper di Cikarang Bekasi Seorang Perempuan Paruh Baya Asal Bandung

Megapolitan
Pembunuh Wanita di Pulau Pari Curi Ponsel Korban dan Langsung Kabur ke Sumbar

Pembunuh Wanita di Pulau Pari Curi Ponsel Korban dan Langsung Kabur ke Sumbar

Megapolitan
Keluarga Ajukan Rehabilitasi, Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen di BNN Jaksel

Keluarga Ajukan Rehabilitasi, Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen di BNN Jaksel

Megapolitan
Warga Duga Ada Praktik Jual Beli Rusunawa Muara Baru Seharga Rp 50 Juta oleh Oknum Pengelola

Warga Duga Ada Praktik Jual Beli Rusunawa Muara Baru Seharga Rp 50 Juta oleh Oknum Pengelola

Megapolitan
Pemprov DKI: Restorasi Rumah Dinas Gubernur Masih Tahap Perencanaan

Pemprov DKI: Restorasi Rumah Dinas Gubernur Masih Tahap Perencanaan

Megapolitan
Harga Bawang Merah Melonjak, Pedagang Keluhkan Pembelinya Berkurang

Harga Bawang Merah Melonjak, Pedagang Keluhkan Pembelinya Berkurang

Megapolitan
NIK Ratusan Ribu Warga Jakarta yang Tinggal di Daerah Lain Terancam Dinonaktifkan

NIK Ratusan Ribu Warga Jakarta yang Tinggal di Daerah Lain Terancam Dinonaktifkan

Megapolitan
Wakil Ketua DPRD Niat Bertarung di Pilkada Kota Bogor: Syahwat Itu Memang Sudah Ada...

Wakil Ketua DPRD Niat Bertarung di Pilkada Kota Bogor: Syahwat Itu Memang Sudah Ada...

Megapolitan
Saksi Sebut Hujan Tak Begitu Deras Saat Petir Sambar 2 Anggota TNI di Cilangkap

Saksi Sebut Hujan Tak Begitu Deras Saat Petir Sambar 2 Anggota TNI di Cilangkap

Megapolitan
PAN Sebut Warga Depok Jenuh dengan PKS, Imam Budi: Bagaimana Landasan Ilmiahnya?

PAN Sebut Warga Depok Jenuh dengan PKS, Imam Budi: Bagaimana Landasan Ilmiahnya?

Megapolitan
Ketika Kajari Jaksel Lelang Rubicon Mario Dandy, Saksi Bisu Kasus Penganiayaan D di Jaksel

Ketika Kajari Jaksel Lelang Rubicon Mario Dandy, Saksi Bisu Kasus Penganiayaan D di Jaksel

Megapolitan
Warga Jakarta yang NIK-nya Dinonaktifkan Tak Bisa Pakai BPJS Kesehatan

Warga Jakarta yang NIK-nya Dinonaktifkan Tak Bisa Pakai BPJS Kesehatan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com