Pemprov DKI Evaluasi Nilai PHL yang Tak Diperpanjang Kontraknya

Kompas.com - 20/01/2017, 18:03 WIB
PHL dari Kecamatan Jatinegara mendatangi Balai Kota untuk mengadu kepada Plt Gubernur DKI Jakarta Sumarsono terkait tidak diperpanjangngnya kontrak mereka, Kamis (19/1/2017) Kompas.com/David Oliver PurbaPHL dari Kecamatan Jatinegara mendatangi Balai Kota untuk mengadu kepada Plt Gubernur DKI Jakarta Sumarsono terkait tidak diperpanjangngnya kontrak mereka, Kamis (19/1/2017)
|
EditorFidel Ali

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Biro Tata Pemerintahan (Tapem) DKI Jakarta Premi Lasari telah berkomunikasi dengan Wakil Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Ali Maulana terkait polemik perekrutan petugas harian lepas (PHl) DKI Jakarta.

Adapun Ali dimintai penjelasan mengenai sistem perekrutan serta solusi untuk permasalahan tersebut. Salah satunya PHL dari Kecamatan Jatinegara yang Kamis kemarin mengadu ke Plt Gubernur DKI Sumarsono.

Dari diskusi yang dilakukan, Dinas Lingkungan Hidup akan kembali mengevaluasi nilai para PHL yang tak diperpanjang kontraknya. Nilai para PHL itu akan diurutkan dengan PHL lain yang telah sebelumnya telah mendapatkan perpanjangan kontrak.

"Jadi hasil pertemuan kemarin, Wakil Dinas Pendidikan akan melihat kembali nilai mereka. Misalnya ada 100 pelamar yang daftar, sedangkan yang dibutuhkan 90, 10 urutan terbawah pasti tidak diterima," ujar Premi kepada Kompas.com di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (20/1/2017).

Premi menambahkan, jika nantinya diantara PHL tersebut memiliki nilai tinggi, maka petugas itu akan diberikan prioritas dalam perekrutan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup pada April 2017.

"Nanti ada evaluasi terhadap yang sudah bekerja dan pasti akan ada pengurangan. Mereka akan ikut seleksi dan diprioritaskan untuk bulan Maret," ujar Premi. (Baca: Dipecat Tanpa Penjelasan Setelah 20 Tahun Jadi PHL...)

Pekan ini, sejumlah PHL dari berbagai daerah sepert Marunda, Johar Baru, Jatinegara, dan Matraman datang ke Balai Kota untuk mengadu kepada Plt Gubernur DKI Jakarta Sumarsono.

PHL tersebut merasa ada kejanggalan dalam sistem perekrutan yang sekarang dilimpahkan ke pihak kelurahan. Sebelumnya sistem perekrutan dilakukan suku dinas masing-masing daerah. (Baca: Pemprov DKI Selidiki Indikasi Kecurangan Perekrutan PHL)



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pantau Langsung Operasi Yistisi di Bogor, Kapolda Jabar Lihat Masih Banyak Warga Tak Pakai Masker

Pantau Langsung Operasi Yistisi di Bogor, Kapolda Jabar Lihat Masih Banyak Warga Tak Pakai Masker

Megapolitan
Politisi PDI-P Kritik Pemprov DKI soal Kebijakan Isolasi Mandiri Pasien Covid-19 yang Berubah-ubah

Politisi PDI-P Kritik Pemprov DKI soal Kebijakan Isolasi Mandiri Pasien Covid-19 yang Berubah-ubah

Megapolitan
Seorang Pria yang Bawa Sabu Ditangkap Saat Operasi Yustisi

Seorang Pria yang Bawa Sabu Ditangkap Saat Operasi Yustisi

Megapolitan
PHRI Ajak Pengusaha agar Bersedia Hotelnya Jadi Tempat Isolasi Pasien Covid-19

PHRI Ajak Pengusaha agar Bersedia Hotelnya Jadi Tempat Isolasi Pasien Covid-19

Megapolitan
Wali Kota Depok dan Wakilnya Cuti Kampanye 71 Hari, Pemprov Jabar Tunjuk Pejabat Sementara

Wali Kota Depok dan Wakilnya Cuti Kampanye 71 Hari, Pemprov Jabar Tunjuk Pejabat Sementara

Megapolitan
Keluh Kesah Mereka yang Tak Bisa Kerja dari Rumah Selama PSBB...

Keluh Kesah Mereka yang Tak Bisa Kerja dari Rumah Selama PSBB...

Megapolitan
Rekam Jejak Terpidana Mati Cai Changpan, Kabur 2 Kali dari Sel Tahanan

Rekam Jejak Terpidana Mati Cai Changpan, Kabur 2 Kali dari Sel Tahanan

Megapolitan
Lihat Pelanggaran Protokol Kesehatan, Lapor ke Hotline Polisi 0822-1666-6911

Lihat Pelanggaran Protokol Kesehatan, Lapor ke Hotline Polisi 0822-1666-6911

Megapolitan
PHRI: Protokol di Hotel untuk Isolasi Pasien OTG Akan Ketat seperti Wisma Atlet

PHRI: Protokol di Hotel untuk Isolasi Pasien OTG Akan Ketat seperti Wisma Atlet

Megapolitan
Selama Pengetatan PSBB, 211 Restoran di Jakarta Ditutup Sementara

Selama Pengetatan PSBB, 211 Restoran di Jakarta Ditutup Sementara

Megapolitan
Ruko di Kebayoran Baru Terbakar, 2 Mobil Pemadam Dikerahkan

Ruko di Kebayoran Baru Terbakar, 2 Mobil Pemadam Dikerahkan

Megapolitan
Jadi Calon Wakil Wali Kota Tangsel, Kekayaan Rahayu Saraswati Senilai Rp 23,7 Miliar

Jadi Calon Wakil Wali Kota Tangsel, Kekayaan Rahayu Saraswati Senilai Rp 23,7 Miliar

Megapolitan
3.000 Pasangan Bercerai di Jakut Setiap Tahunnya

3.000 Pasangan Bercerai di Jakut Setiap Tahunnya

Megapolitan
Wagub DKI: Aparat Pengawas PSBB 20.000 Tak Sebanding dengan 11 Juta Warga Jakarta

Wagub DKI: Aparat Pengawas PSBB 20.000 Tak Sebanding dengan 11 Juta Warga Jakarta

Megapolitan
Tersangka Pelecehan dan Pemerasan di Bandara Soetta Ditangkap Saat Bersama Istri

Tersangka Pelecehan dan Pemerasan di Bandara Soetta Ditangkap Saat Bersama Istri

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X