Kompas.com - 24/01/2017, 13:19 WIB
Nurul Fahmi, tersangka kasus penghinaan lambang negara saat di Mapolres Metro Jakarta Selatan pada Selasa (24/1/2017). Akhdi Martin PratamaNurul Fahmi, tersangka kasus penghinaan lambang negara saat di Mapolres Metro Jakarta Selatan pada Selasa (24/1/2017).
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com - Polres Metro Jakarta Selatan mengabulkan permohonan penangguhan penahanan untuk tersangka penghinaan lambang negara, Nurul Fahmi.

Nurul merupakan simpatisan Front Pembela Islam (FPI) yang kedapatan membawa bendera merah putih dengan tulisa arab saat berdemo di Mabes Polri, Senin (16/1/2017) lalu.

"Sudah empat hari proses penyidikan dan alhamdulillah kita kedatangan ustaz Arifin Ilham dan istrinya mengajukan permohonan penangguhan penahanan," ujar Kabag Mitra Div Humas Polri Kombes Awi Setiyono di Mapolres Metro Jakarta Selatan, Selasa (24/1/2017).

Awi menjelaskan, permohonan penangguhan penahanan tersebut dikabulkan karena alasan subyektif dan objektiv dari penyidik. Untuk alasan subyektifnya, kata Awi, Nurul mendapat jaminan dari pimpinan majelis Az-Zikra, Arifin Ilham.

Selain itu, penangguhan penahanan tersebut karena alasan humanis, yakni Nurul merupakan tulang punggung keluarga. Untuk alasan Objektifnya, Nurul berjanji tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan barang bukti dan tidak akan mengulangi perbuatannya.

"Tentunya dari hal tersebut Kapolres Jaksel mengabulkan dan pada hari ini yang bersangkutan kita tangguhkan (penahanannya)," kata Awi.

Dalam rekaman video yang muncul di medial sosial, seorang pengunjuk rasa FPI di sekitaran Polri, pada Senin (16/1/2017), kedapatan membawa bendera Merah Putih yang dibubuhi tulisan.

Polisi langsung menelusuri identitas pembawa bendera tersebut. Setelah melalui penyelidikan polisi menangkap NF di kawasan Pasar Minggu, Kamis (19/1/2017) malam.

Pemuda asal Klender tersebut mengaku terinspirasi bendera dengan model serupa yang pernah dikibarkan oleh Tentara Keamanan Rakyat pada era perjuangan kemerdekaan dulu.

NF terancam dipenjara lima tahun sesuai dengan Pasal 68 UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Lambang Negara.

Kompas TV Pengusutan Kasus Dugaan Penghinaan Bendera RI
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jakpro dan IMI Terbang ke Diriyah untuk Pelajari Penyelenggaraan Formula E

Jakpro dan IMI Terbang ke Diriyah untuk Pelajari Penyelenggaraan Formula E

Megapolitan
Kasus Covid-19 Terus Menanjak, Pemprov DKI Diminta Jangan Anggap Remeh Tetap Gelar PTM

Kasus Covid-19 Terus Menanjak, Pemprov DKI Diminta Jangan Anggap Remeh Tetap Gelar PTM

Megapolitan
Kasus Covid-19 di Tangerang Meningkat, Pemkot Akan Tambah Rumah Isolasi Terkonsentrasi

Kasus Covid-19 di Tangerang Meningkat, Pemkot Akan Tambah Rumah Isolasi Terkonsentrasi

Megapolitan
Pelaksanaan PTM 100 Persen Dinilai Timbulkan Kecemasan Guru dan Orangtua

Pelaksanaan PTM 100 Persen Dinilai Timbulkan Kecemasan Guru dan Orangtua

Megapolitan
Pembobol Toko Kelontong di Bekasi Gasak Sekarung Rokok dan Uang Rp 20 Juta

Pembobol Toko Kelontong di Bekasi Gasak Sekarung Rokok dan Uang Rp 20 Juta

Megapolitan
Perhimpunan Guru Desak Gubernur DKI Kembalikan PTM Terbatas 50 Persen

Perhimpunan Guru Desak Gubernur DKI Kembalikan PTM Terbatas 50 Persen

Megapolitan
Ada Dugaan Pemerasan oleh Pegawai Bea Cukai Bandara Soetta, Kejati Banten Sita Rp 1,16 Miliar

Ada Dugaan Pemerasan oleh Pegawai Bea Cukai Bandara Soetta, Kejati Banten Sita Rp 1,16 Miliar

Megapolitan
Cegah Keributan Terulang, Lapangan Ingub Muara Angke Akan Dilengkapi Penghalang

Cegah Keributan Terulang, Lapangan Ingub Muara Angke Akan Dilengkapi Penghalang

Megapolitan
Truk Kontainer Mogok, Macet Panjang Terjadi di Jalan Kapuk Kamal Raya Cengkareng

Truk Kontainer Mogok, Macet Panjang Terjadi di Jalan Kapuk Kamal Raya Cengkareng

Megapolitan
Ralat Pernyataan Kabid Humas, Dirreskrimsus Polda Metro Sebut Tak Ada Pegawai Anak-anak di Kantor Pinjol Ilegal PIK

Ralat Pernyataan Kabid Humas, Dirreskrimsus Polda Metro Sebut Tak Ada Pegawai Anak-anak di Kantor Pinjol Ilegal PIK

Megapolitan
Maling Motor di Cakung Babak Belur Dihajar dan Ditelanjangi Warga

Maling Motor di Cakung Babak Belur Dihajar dan Ditelanjangi Warga

Megapolitan
Polda Metro Jaya Tetapkan Manajer Kantor Pinjol Ilegal yang Digerebek di PIK sebagai Tersangka

Polda Metro Jaya Tetapkan Manajer Kantor Pinjol Ilegal yang Digerebek di PIK sebagai Tersangka

Megapolitan
Tenteng Senjata Tajam di Permukiman, Pelajar yang Hendak Tawuran di Tambora Dibubarkan

Tenteng Senjata Tajam di Permukiman, Pelajar yang Hendak Tawuran di Tambora Dibubarkan

Megapolitan
Wali Kota Tangerang Sebut Pemerintah Pusat Tak Lagi Periksa Varian Virus Corona pada Pasien

Wali Kota Tangerang Sebut Pemerintah Pusat Tak Lagi Periksa Varian Virus Corona pada Pasien

Megapolitan
Perhimpunan Guru Minta Dinkes DKI Gencar Lakukan Tes Covid-19 Selama PTM 100 Persen

Perhimpunan Guru Minta Dinkes DKI Gencar Lakukan Tes Covid-19 Selama PTM 100 Persen

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.