Pemprov DKI Tegaskan Surat Bermeterai 27 PHL Jatinegara Bukan Kontrak

Kompas.com - 25/01/2017, 07:19 WIB
PHL dari Kecamatan Jatinegara mendatangi Balai Kota untuk mengadu kepada Plt Gubernur DKI Jakarta Sumarsono terkait tidak diperpanjangngnya kontrak mereka, Kamis (19/1/2017) Kompas.com/David Oliver PurbaPHL dari Kecamatan Jatinegara mendatangi Balai Kota untuk mengadu kepada Plt Gubernur DKI Jakarta Sumarsono terkait tidak diperpanjangngnya kontrak mereka, Kamis (19/1/2017)
Penulis Jessi Carina
|
EditorIndra Akuntono


JAKARTA, KOMPAS.com —
Wakil Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Ali Maulana mengakui pekerja harian lepas (PHL) diminta menandatangani sebuah surat bermeterai. Dalam surat tersebut tertulis nominal gaji yang akan mereka terima jika lolos seleksi periode kerja berikutnya.

"Kan mereka mau kontrak nih mau kerja, masa enggak tahu gajinya. Jadi, itu pemberitahuan kesanggupan gaji untuk mereka adalah sekian," ujar Ali kepada Kompas.com, Selasa (24/1/2017).

Namun, kata Ali, surat yang ditandatangani itu bukanlah surat kontrak. Gaji tersebut juga merupakan gaji yang akan mereka terima jika mereka lulus dalam seleksi penerimaan PHL.

Ali yakin para PHL mengetahui mekanisme tersebut. Sebab, mekanisme itu sudah digunakan setiap tahun.

"Jadi, bukan kontrak. Enggak semua yang pakai meterai itu kontrak, surat pernyataan juga pakai meterai. Mana mungkin kontrak, orang belum lulus masa kontrak," ujar Ali.

(Baca: PHL Jatinegara yang Diputus Kontraknya Bisa Jadi Pengganti)

Surat bermeterai itu sempat menimbulkan harapan kosong terhadap 27 PHL di Jatinegara yang kini diputus kontraknya. Mereka sempat berbahagia karena akan mendapatkan gaji sebesar Rp 4 juta.

Namun, gaji sebesar itu tidak akan mereka dapatkan karena tidak diterima bekerja kembali. Meski demikian, Ali mengatakan, mereka bisa kembali bekerja jika PHL yang dikontrak tahun ini tidak memuaskan.

"Kalau pegawai baru enggak cocok ya bisa diganti dan prioritasnya adalah mereka," ujar Ali.

Sebab, 27 PHL yang diputus kontrak itu memiliki nilai yang bagus, yaitu 90. Adapun standar nilai agar PHL bisa diterima adalah 70. Meski mendapatkan nilai 90, mereka tidak bisa diterima karena masih ada PHL yang memiliki nilai lebih tinggi.

Ali juga mengatakan jumlah PHL baru yang diterima Dinas Lingkungan Hidup untuk seluruh Jakarta pada 2017 sekitar 10.000 orang. Dari jumlah itu, hanya sekitar 400 orang yang merupakan PHL baru dan sisanya adalah PHL lama.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anak-anak yang Lakukan Pornoaksi Pura-pura Belajar Online untuk Mengelabui Orangtua

Anak-anak yang Lakukan Pornoaksi Pura-pura Belajar Online untuk Mengelabui Orangtua

Megapolitan
'Orang-orang Memang Pakai Masker, tapi Mengapa saat Ngobrol Malah Dilepas?'

"Orang-orang Memang Pakai Masker, tapi Mengapa saat Ngobrol Malah Dilepas?"

Megapolitan
Pertamina Periksa Sampel Gumpalan Minyak di Pulau Pari

Pertamina Periksa Sampel Gumpalan Minyak di Pulau Pari

Megapolitan
Pemkot Jaktim Ingin Bangun Tugu Peti Mati untuk Ingatkan Bahaya Covid-19

Pemkot Jaktim Ingin Bangun Tugu Peti Mati untuk Ingatkan Bahaya Covid-19

Megapolitan
Terekam Kamera CCTV, Begini Detik-detik Penembakan Pria di Kelapa Gading

Terekam Kamera CCTV, Begini Detik-detik Penembakan Pria di Kelapa Gading

Megapolitan
Ada Sidang Tahunan MPR, Polisi: Tidak Usah Demo, Lagi Covid-19

Ada Sidang Tahunan MPR, Polisi: Tidak Usah Demo, Lagi Covid-19

Megapolitan
Cekcok di Pesawat, Pimpinan KPK Nawawi Pomolango Laporkan Putra Amien Rais ke Polisi

Cekcok di Pesawat, Pimpinan KPK Nawawi Pomolango Laporkan Putra Amien Rais ke Polisi

Megapolitan
Mendiang Kadis Parekraf di Mata Anies dan Ariza: Pribadi yang Baik serta Berdedikasi

Mendiang Kadis Parekraf di Mata Anies dan Ariza: Pribadi yang Baik serta Berdedikasi

Megapolitan
Pemprov DKI Diminta Sediakan Banyak Alternatif Pengganti Kantong Plastik

Pemprov DKI Diminta Sediakan Banyak Alternatif Pengganti Kantong Plastik

Megapolitan
Fakta Kantor BMKG Ditutup Sementara akibat Covid-19: WFH Diterapkan, Peringatan Dini Bencana Tetap Berjalan

Fakta Kantor BMKG Ditutup Sementara akibat Covid-19: WFH Diterapkan, Peringatan Dini Bencana Tetap Berjalan

Megapolitan
Ada Sidang Tahunan di DPR, Polisi Buat Rekayasa Lalu Lintas

Ada Sidang Tahunan di DPR, Polisi Buat Rekayasa Lalu Lintas

Megapolitan
PSBB Transisi DKI Jakarta Diperpanjang Lagi: Positivity Rate 8,7 Persen, Kini CFD Ditiadakan

PSBB Transisi DKI Jakarta Diperpanjang Lagi: Positivity Rate 8,7 Persen, Kini CFD Ditiadakan

Megapolitan
Fakta-fakta Pengusaha Pelayaran Tewas Ditembak di Kelapa Gading

Fakta-fakta Pengusaha Pelayaran Tewas Ditembak di Kelapa Gading

Megapolitan
UPDATE 13 Agustus: Bertambah 34, Kasus Positif Covid-19 di Kota Bekasi Capai 682

UPDATE 13 Agustus: Bertambah 34, Kasus Positif Covid-19 di Kota Bekasi Capai 682

Megapolitan
Pembangunannya Sempat Terhambat, Jalur DDT Manggarai-Cikarang Diharapkan Rampung 2021

Pembangunannya Sempat Terhambat, Jalur DDT Manggarai-Cikarang Diharapkan Rampung 2021

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X