Pemprov DKI Tegaskan Surat Bermeterai 27 PHL Jatinegara Bukan Kontrak

Kompas.com - 25/01/2017, 07:19 WIB
PHL dari Kecamatan Jatinegara mendatangi Balai Kota untuk mengadu kepada Plt Gubernur DKI Jakarta Sumarsono terkait tidak diperpanjangngnya kontrak mereka, Kamis (19/1/2017) Kompas.com/David Oliver PurbaPHL dari Kecamatan Jatinegara mendatangi Balai Kota untuk mengadu kepada Plt Gubernur DKI Jakarta Sumarsono terkait tidak diperpanjangngnya kontrak mereka, Kamis (19/1/2017)
Penulis Jessi Carina
|
EditorIndra Akuntono


JAKARTA, KOMPAS.com —
Wakil Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Ali Maulana mengakui pekerja harian lepas (PHL) diminta menandatangani sebuah surat bermeterai. Dalam surat tersebut tertulis nominal gaji yang akan mereka terima jika lolos seleksi periode kerja berikutnya.

"Kan mereka mau kontrak nih mau kerja, masa enggak tahu gajinya. Jadi, itu pemberitahuan kesanggupan gaji untuk mereka adalah sekian," ujar Ali kepada Kompas.com, Selasa (24/1/2017).

Namun, kata Ali, surat yang ditandatangani itu bukanlah surat kontrak. Gaji tersebut juga merupakan gaji yang akan mereka terima jika mereka lulus dalam seleksi penerimaan PHL.

Ali yakin para PHL mengetahui mekanisme tersebut. Sebab, mekanisme itu sudah digunakan setiap tahun.

"Jadi, bukan kontrak. Enggak semua yang pakai meterai itu kontrak, surat pernyataan juga pakai meterai. Mana mungkin kontrak, orang belum lulus masa kontrak," ujar Ali.

(Baca: PHL Jatinegara yang Diputus Kontraknya Bisa Jadi Pengganti)

Surat bermeterai itu sempat menimbulkan harapan kosong terhadap 27 PHL di Jatinegara yang kini diputus kontraknya. Mereka sempat berbahagia karena akan mendapatkan gaji sebesar Rp 4 juta.

Namun, gaji sebesar itu tidak akan mereka dapatkan karena tidak diterima bekerja kembali. Meski demikian, Ali mengatakan, mereka bisa kembali bekerja jika PHL yang dikontrak tahun ini tidak memuaskan.

"Kalau pegawai baru enggak cocok ya bisa diganti dan prioritasnya adalah mereka," ujar Ali.

Sebab, 27 PHL yang diputus kontrak itu memiliki nilai yang bagus, yaitu 90. Adapun standar nilai agar PHL bisa diterima adalah 70. Meski mendapatkan nilai 90, mereka tidak bisa diterima karena masih ada PHL yang memiliki nilai lebih tinggi.

Ali juga mengatakan jumlah PHL baru yang diterima Dinas Lingkungan Hidup untuk seluruh Jakarta pada 2017 sekitar 10.000 orang. Dari jumlah itu, hanya sekitar 400 orang yang merupakan PHL baru dan sisanya adalah PHL lama.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BMKG: Jakarta Diprediksi Hujan dengan Intensitas Bervariasi

BMKG: Jakarta Diprediksi Hujan dengan Intensitas Bervariasi

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Muncul King of The King di Tangerang | Alasan Batalnya Donny Saragih Jadi Bos Transjakarta

[POPULER JABODETABEK] Muncul King of The King di Tangerang | Alasan Batalnya Donny Saragih Jadi Bos Transjakarta

Megapolitan
Polisi Tangkap Komplotan yang Peras Korbannya dengan Menuduh Curi Motor, Satu Orang Buron

Polisi Tangkap Komplotan yang Peras Korbannya dengan Menuduh Curi Motor, Satu Orang Buron

Megapolitan
Terpidana Jadi Dirut Transjakarta, Ketua DPRD DKI Sindir Uji Kelayakan Pemprov DKI

Terpidana Jadi Dirut Transjakarta, Ketua DPRD DKI Sindir Uji Kelayakan Pemprov DKI

Megapolitan
Terpeleset ke Waduk Giri Kencana, Bocah di Cilangkap Tewas Tenggelam

Terpeleset ke Waduk Giri Kencana, Bocah di Cilangkap Tewas Tenggelam

Megapolitan
Perempuan Muda Mau Lompat dari Atas JPO Antasari, Warga Ramai-ramai Menggagalkan

Perempuan Muda Mau Lompat dari Atas JPO Antasari, Warga Ramai-ramai Menggagalkan

Megapolitan
Hakim Tolak Eksepsi Enam Aktivis Papua

Hakim Tolak Eksepsi Enam Aktivis Papua

Megapolitan
Pakar: Beraksi Depan Bocah, Ekshibisionis Bisa Ditangkap Tanpa Laporan

Pakar: Beraksi Depan Bocah, Ekshibisionis Bisa Ditangkap Tanpa Laporan

Megapolitan
Muncul 'Raja' Baru King of The King, Klaim Kuasai Rp 60.000 T dan Akan Lantik Presiden di Dunia

Muncul 'Raja' Baru King of The King, Klaim Kuasai Rp 60.000 T dan Akan Lantik Presiden di Dunia

Megapolitan
Polemik Pengangkatan Dirut Transjakarta, Fraksi PSI Ingatkan Tim Seleksi Harus Independen

Polemik Pengangkatan Dirut Transjakarta, Fraksi PSI Ingatkan Tim Seleksi Harus Independen

Megapolitan
Bajing Loncat di Cilincing Incar Truk-Truk dari Luar Kota

Bajing Loncat di Cilincing Incar Truk-Truk dari Luar Kota

Megapolitan
Belum Punya Ruang Isolasi, RSU Tangsel Bakal Rujuk Pasien Suspect Virus Corona

Belum Punya Ruang Isolasi, RSU Tangsel Bakal Rujuk Pasien Suspect Virus Corona

Megapolitan
Ditinggal Meliput, Mobil TVOne Dibobol Maling di Duren Sawit

Ditinggal Meliput, Mobil TVOne Dibobol Maling di Duren Sawit

Megapolitan
Ketua DPRD DKI: Monas Bukan Milik Jakarta Sendiri, tapi Enggak Ada Koordinasinya

Ketua DPRD DKI: Monas Bukan Milik Jakarta Sendiri, tapi Enggak Ada Koordinasinya

Megapolitan
Divonis 1 Tahun, Habil Marati: Pasti Banding, Ini Persoalan Harga Diri Men...

Divonis 1 Tahun, Habil Marati: Pasti Banding, Ini Persoalan Harga Diri Men...

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X