Netralitas PNS dan Klaim soal 7 Kepala Dinas Siap Menangkan Agus-Sylvi

"Itu kan biasa, claiming. Sama dengan market share sebuah produk itu terbaik, terbesar, kecap ini nomor satu, enggak ada kecap nomor dua. Itu kan bahasa propaganda, bahasa dalam dunia politik," ujar Sumarsono.

Sampai saat ini, kata Sumarsono, belum ada laporan dari Badan Pengawas Pemiliu (Bawaslu) DKI Jakarta terkait pejabatnya yang melakukan pelanggaran. Sumarsono menegaskan akan memberikan sanksi tegas jika ada kepala dinas yang terbukti berpolitik.

(Baca: Klaim PKB 7 Kadis DKI Dukung Agus-Sylviana Dinilai Hanya Propaganda)

Pasti terbongkar

Saefullah juga bingung ketika mendengar kabar ada kepala dinas yang siap memenangkan Agus-Sylvi. Saefullah mengatakan, dia sama sekali belum mendengar kabar tersebut dan berterima kasih jika ada yang memberi informasi kepadanya mengenai identitas tujuh kepala dinas yang dimaksud.

Saefullah yakin identitas mereka akan terungkap jika benar-benar mengampanyekan pasangan Agus-Sylviana.

"Jakarta ini kan bisa dilihat dari semua sisi. Siapa berbuat pasti ketahuan. Diinfokan saja ke kami kalau memang ada PNS yang terlibat (mendukung) salah satu paslon," ujar Saefullah.

Dia mengingatkan kembali kepada PNS DKI untuk tetap netral. Mereka tidak boleh terlibat dalam kegiatan politik semua pasangan cagub dan cawagub dalam Pilkada DKI 2017.

"Saya mengingatkan kepada semua PNS DKI, jangan terlibat politik praktis, apalagi ikut-ikut kampanye! Stop!" ujar Saefullah.

Saefullah mengatakan, PNS DKI memang masih memiliki hak politik untuk memilih gubernur dan wakil gubernur. Dia meminta PNS memanfaatkan hari pemungutan suara untuk memberikan suaranya dan bukan dengan mengikuti kampanye.

"Sudahlah, biarkan rakyat yang menentukan pilihannya. Hak-hak PNS tidak dicabut, maka silakan gunakan dengan datang ke TPS. Jangan malah ajak-ajak kampanye, itu dilarang," ungkap Saefullah.