Netralitas PNS dan Klaim soal 7 Kepala Dinas Siap Menangkan Agus-Sylvi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kabar mengejutkan diungkapkan Wakil Sekretaris DPW Partai Kebangkitan Bangsa DKI Jakarta, Ahmad Muslim, yang mengklaim ada tujuh kepala dinas Pemprov DKI Jakarta siap memenangkan pasangan calon gubernur-wakil gubernur, Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni, pada Pilkada DKI Jakarta 2017.

"Ada tujuh kepala dinas Pemprov DKI yang menghadap ketua DPW PKB DKI (Hasbiallah Ilyas) untuk memenangkan Agus-Sylvi," kata Ahmad saat dihubungi Kompas.com, Kamis (26/1/2017).

(Baca: PKB DKI: Ada 7 Kepala Dinas di Pemprov DKI Siap Menangkan Agus-Sylvi)

Pernyataan Ahmad mengejutkan karena aparat sipil negara seperti PNS tidak boleh terlibat dalam politik.

Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Sumarsono sering mengingatkan agar PNS bersikap netral pada Pilkada DKI 2017. Bukan hanya PNS, mereka yang berstatus pekerja harian lepas (PHL) Pemprov DKI Jakarta juga dituntut netral.

Sumarsono diketahui pernah memberi skors kepada PHL yang terbukti ikut kampanye salah satu pasangan calon.

Kewajiban untuk netral diperkuat lewat surat edaran Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah. Dalam surat edaran yang diterbitkan pada Mei 2016, ada empat poin yang ditekankan Saefullah.

Pertama, PNS diminta menggunakan hak pilih dengan sebaik-baiknya sesuai ketentuan perundang-undangan, pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diminta melakukan pembinaan kepada seluruh PNS/CPNS di lingkungan instansinya masing-masing.

Pada poin ketiga, Saefullah menyatakan bentuk netralitas ditunjukkan dengan cara tidak terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung pasangan cagub dan cawagub; tidak menggunakan fasilitas jabatan untuk kegiatan kampanye mendukung pasangan cagub dan cawagub; tidak membuat keputusan dan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon; serta tidak menggunakan anggaran daerah untuk mendukung salah satu pasangan calon.

Pada poin terakhir, Saefullah menyatakan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin sesuai yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS.

Dalam surat edarannya, Saefullah menyebut ketentuan yang diaturnya itu mengacu pada pasal 87 ayat 4 huruf C UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; pasal 4 angka 15 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS; Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tertanggal 4 Agustus 2015 tentang netralitas PNS; dan Surat Edaran Menteri PAN-RB tertanggal 22 Juli 2015 tentang netralitas dan larangan penggunaan aset pemerintah dalam Pilkada Serentak 2015.

Dinilai hanya klaim dan propaganda

Sumarsono tidak percaya informasi ada tujuh kepala dinas di DKI Jakarta yang berpihak pada salah satu pasangan cagub-cawagub. Menurut dia, informasi itu hanya klaim sepihak dari PKB DKI Jakarta.

"Mau 8, 10, mau 30 kadis yang siap (memenangkan), itu saya kira masing-masing boleh klaim, silakan. Tetapi, saya tegaskan kadis dan jajaran SKPD se-Provinsi DKI netral," ujar Sumarsono.

Dia bahkan menilai klaim tersebut sekadar propaganda atau seperti pedagang yang sedang mempromosi produknya.

"Itu kan biasa, claiming. Sama dengan market share sebuah produk itu terbaik, terbesar, kecap ini nomor satu, enggak ada kecap nomor dua. Itu kan bahasa propaganda, bahasa dalam dunia politik," ujar Sumarsono.

Sampai saat ini, kata Sumarsono, belum ada laporan dari Badan Pengawas Pemiliu (Bawaslu) DKI Jakarta terkait pejabatnya yang melakukan pelanggaran. Sumarsono menegaskan akan memberikan sanksi tegas jika ada kepala dinas yang terbukti berpolitik.

(Baca: Klaim PKB 7 Kadis DKI Dukung Agus-Sylviana Dinilai Hanya Propaganda)

Pasti terbongkar

Saefullah juga bingung ketika mendengar kabar ada kepala dinas yang siap memenangkan Agus-Sylvi. Saefullah mengatakan, dia sama sekali belum mendengar kabar tersebut dan berterima kasih jika ada yang memberi informasi kepadanya mengenai identitas tujuh kepala dinas yang dimaksud.

Saefullah yakin identitas mereka akan terungkap jika benar-benar mengampanyekan pasangan Agus-Sylviana.

"Jakarta ini kan bisa dilihat dari semua sisi. Siapa berbuat pasti ketahuan. Diinfokan saja ke kami kalau memang ada PNS yang terlibat (mendukung) salah satu paslon," ujar Saefullah.

Dia mengingatkan kembali kepada PNS DKI untuk tetap netral. Mereka tidak boleh terlibat dalam kegiatan politik semua pasangan cagub dan cawagub dalam Pilkada DKI 2017.

"Saya mengingatkan kepada semua PNS DKI, jangan terlibat politik praktis, apalagi ikut-ikut kampanye! Stop!" ujar Saefullah.

Saefullah mengatakan, PNS DKI memang masih memiliki hak politik untuk memilih gubernur dan wakil gubernur. Dia meminta PNS memanfaatkan hari pemungutan suara untuk memberikan suaranya dan bukan dengan mengikuti kampanye.

"Sudahlah, biarkan rakyat yang menentukan pilihannya. Hak-hak PNS tidak dicabut, maka silakan gunakan dengan datang ke TPS. Jangan malah ajak-ajak kampanye, itu dilarang," ungkap Saefullah.