Kompas.com - 27/01/2017, 22:35 WIB
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon gubernur DKI Jakarta nomor pemilih satu Agus Harimurti Yudhoyono mempertanyakan sejumlah kebijakan diskresi yang diambil calon gubernur petahana DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Agus mencontohkan salah satu diskresi terkait koefisien lahan bangunan (KLB). Dia menyebut dalam diskresi KLB itu jika ada pengembang membangun sebuah gedung dan melebihi KLB yang ditentukan, maka hal itu masuk ke dalam kompensasi dan bisa digunakan tanpa melalui kas negara.

Agus menanyakan apakah kebijakan yang dilakukan Ahok bertentangan dengan upaya pembangunan birokrasi yang akuntabel.

"Ini saya bertanya apakah prinsip seperti ini bertentangan dengan upaya membangun birokrasi yang akuntabel dan tentunya bertanggung jawab. Tolong dijelaskan sehingga bisa jelas semuanya di sini," kata Agus dalam debat kedua di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Jumat (27/1/2016).

Ahok mengatakan paham mengenai Undang-undang diskresi karena Ahok merupakan mantan anggota DPR RI Komisi II yang ikut serta dalam membuat Undang-undang itu.

Ahok menjelaskan, di Jakarta terdapat peraturan daerah yang isinya jika sebuah kawasan dilintasi transportasi massal berbasis rel, maka KLB diizinkan untuk ditinggikan.

"Kalau tidak maka dia tidak boleh naikkan. Anda mau teriak mau bayar Rp 1 triliun pun tidak bisa karena ada perda yang mengatur," ujar Ahok.

Ahok menjelaskan, tidak ada peraturan yang mengizinkan dalam Undang-undang administrasi menerima uang tunai ke dalam APBD. Untuk itu, Ahok menggunakan kontribusi tambahan dengan dasar perjanjian kerja sama.

Ahok mengatakan telah menerima Rp 3,8 triliun kontribusi tambahan berbentuk komitmen. Komitmen yang dimaksud ialah membangun infrastruktur.

Ahok mencontohkan pembangunan kawasan Semanggi. Pembangunan Semanggi senilai Rp 400 miliar, kata Ahok merupakan kontribusi pihak yang hendak menaikkan bangunan di sekitar Semanggi.

Adapun kawasan Semanggi bisa ditinggikan karena dilewati MRT. Pencatatan kontribusi dilakukan menggunakan perusahaan penilai.

"Jadi ini sangat jelas tetap berdasarkan good governance dan transparansi marena itu moto kami, BTP," ujar Ahok.

Menanggapi pernyataan Ahok, calon wakil gubernur DKI pasangan Agus, Sylviana Murni mengatakan, berdasarkan Undang-Undang Keuangan Negara Nomor 17 Tahun 2013 Pasal 3 dan Ayat 6, penerimaan daerah dan alokasi anggaran daerah harus masuk ke dalam APBD yang disepakati bersama antara gubernur dan DPRD DKI. Adapun Sylviana menyoroti hubungan Ahok dan DPRD DKI yang dinilai tidak harmonis.

"Ini namanya pembangunan non-budgeter artinya ini sudah tidak boleh lagi dalam Undang-undang dan harus dipertanggungjawabkan dan DPRD harus mengetahu hal ini bukan one man show," ujar Sylviana.

Ahok lalu menilai apa yang disampaikan Sylviana merupakan hal berbeda.

"Kalau itu ada masalah pasti sudah ada temuan kenap tidak ada temuan karena memang ini boleh. Yang enggak boleh sumbangan kami terima uang tidak ada dasarnya," ujar Ahok.

"Kebetulan saya jadi bupati dan anggota DPRD, saya kuasai sekali UU Keuangan daerah berbasis kinerja. Mungkin Bu Sylvi salah satu yang kurang mempelajari UU berbasis kinerja tadi," ujar Ahok.

Kompas TV AHY: Ketimpangan Meningkat, Daya Beli Menurun
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pria Pakai Atribut Polisi Tusuk Ibu dan Anak di Bekasi, Awalnya Cari Suami Korban

Pria Pakai Atribut Polisi Tusuk Ibu dan Anak di Bekasi, Awalnya Cari Suami Korban

Megapolitan
Polda Metro Bakal Periksa Roy Suryo sebagai Terlapor Dugaan Penistaan Agama Pekan Depan

Polda Metro Bakal Periksa Roy Suryo sebagai Terlapor Dugaan Penistaan Agama Pekan Depan

Megapolitan
Besok Peletakan Batu Pertama Revitalisasi Permukiman Korban Kebakaran Pasar Gembrong, Anies Dijadwalkan Hadir

Besok Peletakan Batu Pertama Revitalisasi Permukiman Korban Kebakaran Pasar Gembrong, Anies Dijadwalkan Hadir

Megapolitan
Nama Jalan di Jakarta Diganti, Dukcapil Jakbar Sambangi Rumah Lansia untuk Layani Perubahan Data Dokumen Kependudukan

Nama Jalan di Jakarta Diganti, Dukcapil Jakbar Sambangi Rumah Lansia untuk Layani Perubahan Data Dokumen Kependudukan

Megapolitan
Penjelasan Kuasa Hukum 2 Pria Bernama Muhammad soal Tuntutan Ganti Rugi Rp 100 Miliar kepada Pengelola Holywings

Penjelasan Kuasa Hukum 2 Pria Bernama Muhammad soal Tuntutan Ganti Rugi Rp 100 Miliar kepada Pengelola Holywings

Megapolitan
Saat Warga Keturunan Tionghoa di Jakarta Bahu-membahu Bangun Kembali Gapura yang Diruntuhkan di Era Jepang...

Saat Warga Keturunan Tionghoa di Jakarta Bahu-membahu Bangun Kembali Gapura yang Diruntuhkan di Era Jepang...

Megapolitan
Pukul dan Gigit Polisi di Kampung Melayu, Wanita Pelanggar Lalu Lintas Ini Jalani Tes Narkoba

Pukul dan Gigit Polisi di Kampung Melayu, Wanita Pelanggar Lalu Lintas Ini Jalani Tes Narkoba

Megapolitan
Ketua DPRD DKI Temukan Helipad Ilegal di Pulau Panjang, Ini Penjelasan Bupati Kepulauan Seribu

Ketua DPRD DKI Temukan Helipad Ilegal di Pulau Panjang, Ini Penjelasan Bupati Kepulauan Seribu

Megapolitan
Akun Twitternya Resmi Disita Polda Metro Jaya sebagai Alat Bukti, Roy Suryo Malah Sebut Hoaks

Akun Twitternya Resmi Disita Polda Metro Jaya sebagai Alat Bukti, Roy Suryo Malah Sebut Hoaks

Megapolitan
Diperiksa 3 Jam, Roy Suryo Beberkan Indentitas Pengunggah Pertama Meme Patung Sang Buddha

Diperiksa 3 Jam, Roy Suryo Beberkan Indentitas Pengunggah Pertama Meme Patung Sang Buddha

Megapolitan
FHI Kota Tangsel Harap Pemerintah Daerah Beri Solusi atas Penghapusan Tenaga Honorer

FHI Kota Tangsel Harap Pemerintah Daerah Beri Solusi atas Penghapusan Tenaga Honorer

Megapolitan
Polisi: Pembunuh Pria yang Jasadnya Ditemukan di Kali Pesanggrahan Ambil Uang Korban untuk Disumbangkan ke Masjid

Polisi: Pembunuh Pria yang Jasadnya Ditemukan di Kali Pesanggrahan Ambil Uang Korban untuk Disumbangkan ke Masjid

Megapolitan
Polda Metro Jaya Selidiki 3 Laporan Pencabulan Belasan Santriwati di Pondok Pesantren Beji Depok

Polda Metro Jaya Selidiki 3 Laporan Pencabulan Belasan Santriwati di Pondok Pesantren Beji Depok

Megapolitan
DPRD DKI Bakal Panggil Pencetus Nama 22 Jalan di Jakarta yang Diubah

DPRD DKI Bakal Panggil Pencetus Nama 22 Jalan di Jakarta yang Diubah

Megapolitan
Rehabilitasi Narkoba Rawat Jalan, DJ Joice Terus Dipantau BNNK

Rehabilitasi Narkoba Rawat Jalan, DJ Joice Terus Dipantau BNNK

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.