JAKARTA, KOMPAS.com - Calon gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menganggap wajar jika Jakarta Angka Partisipasi Murni (APM)-nya melebihi angka APM nasional. Sebab, Jakarta merupakan Ibu Kota negara Indonesia.
"Ini Jakarta, 60 persen lebih perekonomian Indonesia di Jakarta dan bicara APM tadi di atas nasional, ya enggak perlu bangga. Wong Ibu Kota," ujar Anies saat debat kandidat di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Jumat (27/1/2017).
Namun, Anies mempermasalahkan APM di Jakarta Utara lebih rendah ketimbang di Biak. Padahal di Jakarta Utara merupakan tempat tinggal dari cagub nomor pemilihan dua, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.
Untuk itu, Anies mempermasalahkan mengenai pasangan petahana yang membutuhkan waktu satu periode lagi untuk meningkatkan APM tersebut. Menurut Anies, urusan pendidikan merupakan urusan paling mendasar bagi warga.
Tak hanya itu, Anies juga menyinggung mengenai masih banyak warga Jakarta yang belum menerima Kartu Jakarta Pintar (KJP).
"Bagaimana kita menitipkan Jakarta lima tahun lagi pada anda (Ahok-Djarot), ketika mengurusi ini saja tidak beres. Ini mendasar bagi semua keluarga di Jakarta. Memastikan anaknya bisa sekolah itu paling mendasar," kata Anies.
Agar penyebaran kartu itu dapat dirasakan oleh semua warga Jakarta, Anies akan memberi kewenangan bagi RT/RW untuk memberikannya kepada warga yang berhak. Sebab, RT/RW-lah yang menurut dia paling mengetahui permasalahan di lingkungannya masing-masing.
Sebelumnya, calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor pemilihan dua, Djarot Saiful Hidayat mengatakan membutuhkan waktu lima tahun lagi untuk meningkatkan APM di Jakarta.
"Kami butuhkan waktu, lima tahun tidak cukup. Lima tahun kita akan tunjukkan bahwa anak-anak DKI betul betul unggul sampai dengan perguruan tinggi negeri, bukan hanya tingkat SMA," kata Djarot.