Soal Dugaan Kadis Dukung Agus-Sylvi, Bawaslu Diminta Periksa Wakil Sekretaris PKB DKI

Kompas.com - 30/01/2017, 06:56 WIB
Calon gubernur DKI Jakarta 2017, Agus Harimurti Yudhoyono memaparkan visi misi saat debat kedua calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta 2017 yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta di Hotel Bidakara, Jakarta, Jumat (27/1/2017). Temanya membahas reformasi birokrasi serta pelayanan publik dan penataan kawasan perkotaan. KOMPAS.com / GARRY ANDREW LOTULUNGCalon gubernur DKI Jakarta 2017, Agus Harimurti Yudhoyono memaparkan visi misi saat debat kedua calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta 2017 yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta di Hotel Bidakara, Jakarta, Jumat (27/1/2017). Temanya membahas reformasi birokrasi serta pelayanan publik dan penataan kawasan perkotaan.
Penulis Jessi Carina
|
EditorIcha Rastika

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim bidang hukum dan advokasi Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat meminta Badan Pengawas Pemilu DKI Jakarta untuk memeriksa Wakil sekretaris DPW PKB DKI Ahmad Muslim.

Hal itu untuk menelusuri identitas 7 kepala dinas yang disebut Muslim siap untuk memenangkan pasangan calon gubernur, Agus Yudhoyono-Sylviana Murni.

"Saksi yang kita ajukan adalah wakil sekretaris PKB DKI yang melontarkan itu. Kita minta dia diperiksa, apakah bisa dipertanggungjawabkan ucapannya," ujar anggota tim bidang hukum dan advokasi Basuki-Djarot, Lambok Gurning, Minggu (29/1/2017).

(Baca juga: Tim Ahok-Djarot Laporkan Dugaan 7 Kepala Dinas Dukung Agus-Sylvi)

Lambok melaporkan dugaan keberpihakan 7 kepala dinas kepada Bawaslu DKI pada Jumat (27/1/2017).

Dia berharap, identitas 7 kepala dinas itu bisa terungkap setelah ditelusuri Bawaslu. Lambok mengatakan, identitas PNS DKI ini sangat penting.

Dia khawatir keberpihakan ini akan membuat kebijakan Pemprov DKI menjadi subyektif.

Apalagi, kata Lambok, pernyataan dari perwakilan PKB DKI itu memberi kesan bahwa kepala dinas tidak sekadar mendukung, tetapi juga siap memenangkan pasangan Agus-Sylvi.

Menurut dia, itu artinya para kepala dinas bersedia terlibat aktif dalam proses kampanye dan strategi pemenangan Agus-Sylvi.

"Kami minta untuk diselediki agar diungkap. Kalau ada keterlibatan dari ASN (aparatur sipil negara) tentunya Bawaslu punya tanggung jawab untuk menertibkan," ujar Lambok.

Sebelumnya, Wakil Sekretaris DPW PKB DKI Jakarta Ahmad Muslim mengatakan, ada tujuh kepala dinas di Pemprov DKI Jakarta yang siap memenangkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni, pada Pilkada DKI Jakarta 2017.

"Ada tujuh kepala dinas Pemprov DKI yang menghadap ketua DPW PKB DKI (Hasbiallah Ilyas) untuk memenangkan Agus-Sylvi," kata dia.

(Baca juga: PKB DKI: Ada 7 Kepala Dinas di Pemprov DKI Siap Menangkan Agus-Sylvi)

Muslim menyebut tujuh pejabat Pemprov DKI Jakarta itu tak ingin disebutkan namanya ke publik.

Mereka, kata dia, mengaku mendukung Agus-Sylvi karena tak ingin Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok kembali menjadi gubernur.

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KRL Padat, Masih Ada Penumpang yang Belum Gunakan Masker

KRL Padat, Masih Ada Penumpang yang Belum Gunakan Masker

Megapolitan
Tak Ada Siaran Langsung, Masyarakat Tak Bisa Saksikan Pemilihan Wagub DKI

Tak Ada Siaran Langsung, Masyarakat Tak Bisa Saksikan Pemilihan Wagub DKI

Megapolitan
Pandemi Covid-19, Wali Kota Minta Restoran dan Rumah Makan di Depok Tak Layani Makan di Tempat

Pandemi Covid-19, Wali Kota Minta Restoran dan Rumah Makan di Depok Tak Layani Makan di Tempat

Megapolitan
1.151 Pasien Positif Covid-19 di Jakarta, Ini 14 Kelurahan dengan Kasus Terbanyak

1.151 Pasien Positif Covid-19 di Jakarta, Ini 14 Kelurahan dengan Kasus Terbanyak

Megapolitan
Pemkot Klaim Kampung Siaga Covid-19 Sudah Jangkau 80 Persen Wilayah Depok

Pemkot Klaim Kampung Siaga Covid-19 Sudah Jangkau 80 Persen Wilayah Depok

Megapolitan
Begini Mekanisme Pemilihan Wagub DKI di Tengah Pandemi Covid-19

Begini Mekanisme Pemilihan Wagub DKI di Tengah Pandemi Covid-19

Megapolitan
Polisi Tindak Warga Berkerumun meski Belum Ditetapkan PSBB, Ini Penjelasan Kepolisian

Polisi Tindak Warga Berkerumun meski Belum Ditetapkan PSBB, Ini Penjelasan Kepolisian

Megapolitan
11 Pasar Tradisional Kota Bekasi Segera Terapkan Sistem Jual Beli Online

11 Pasar Tradisional Kota Bekasi Segera Terapkan Sistem Jual Beli Online

Megapolitan
Gedung Bekas Rumah Sakit Akan Dijadikan Ruang Isolasi Kasus Covid-19, Warga Kedaung Pamulang Menolak

Gedung Bekas Rumah Sakit Akan Dijadikan Ruang Isolasi Kasus Covid-19, Warga Kedaung Pamulang Menolak

Megapolitan
1.151 Pasien Positif Covid-19 Tersebar di 202 Kelurahan, Ini Rinciannya

1.151 Pasien Positif Covid-19 Tersebar di 202 Kelurahan, Ini Rinciannya

Megapolitan
[UPDATE] Covid-19 di Jakarta: 1.151 Positif, 64 Sembuh, 123 Meninggal

[UPDATE] Covid-19 di Jakarta: 1.151 Positif, 64 Sembuh, 123 Meninggal

Megapolitan
Kisah Kevin, Jadi Petugas Misa Live Streaming untuk Pelayanan Umat yang Berada di Rumah

Kisah Kevin, Jadi Petugas Misa Live Streaming untuk Pelayanan Umat yang Berada di Rumah

Megapolitan
Di Tengah Pandemi Corona, Pemilihan Wagub DKI Tetap Dilaksanakan Siang Ini

Di Tengah Pandemi Corona, Pemilihan Wagub DKI Tetap Dilaksanakan Siang Ini

Megapolitan
Awas, Lupa Pakai Masker Bakal Dilarang Naik MRT

Awas, Lupa Pakai Masker Bakal Dilarang Naik MRT

Megapolitan
Pemkot Bekasi Akan Tangkap Masyarakat yang Nekat Nongkrong di Luar Rumah

Pemkot Bekasi Akan Tangkap Masyarakat yang Nekat Nongkrong di Luar Rumah

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X