Ketua MUI Akui Ada Desakan untuk Nyatakan Sikap Terkait Pidato Ahok

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin menjadi saksi yang pertama menyampaikan keterangannya dalam sidang kasus dugaan penodaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, Selasa (31/1/2017).

Kepada Ma'ruf, Ketua Majelis Hakim Dwiarso Budi Santiarto bertanya dari mana ia mengetahui perkembangan kasus dugaan penodaan agama.

"Dari pemberitaan media cetak dan televisi," kata Ma'ruf, dalam sidang yang berlangsung di Kementerian Pertanian, Ragunan, Jakarta Selatan.

(Baca juga: Kuasa Hukum: Ahok Belum Ditetapkan sebagai Cagub Saat ke Kepulauan Seribu)

Selain itu, Ma'ruf mengaku ada permintaan lisan dan tertulis, serta desakan kepada MUI dari berbagai forum untuk menyatakan sikap terkait kasus itu.

Setelah didesak, MUI membentuk tim yang terdiri dari empat komisi, yaitu komisi fatwa, komisi pengkajian, komisi hukum dan perundang-undangan, serta komisi informasi dan komunikasi. Tim itu kemudian melakukan pembahasan dan penelitian.

"Hasilnya dilaporkan kepada pengurus harian. Laporannya intinya bagaimana hasil bahasan dengan melakukan penelitian investigasi pembahasan dan menyimpulkan bahwa pernyataan Pak Basuki mengandung penghinaan terhadap Al-Quran dan ulama," kata Ma'ruf.

Hingga pukul 09.37, majelis hakim masih mencecar Ma'ruf. Selain Ma'ruf, ada empat saksi yang akan menyampaikan keterangan.

Dua di antaranya adalah warga Kepulauan Seribu. Saksi lainnya yaitu Komisioner KPU DKI Jakarta Dahliah Umar dan saksi pelapor, Ibnu Baskoro.

(Baca juga: Kuasa Hukum Ahok Gali Motif Keluarnya Fatwa MUI)

Adapun Ahok didakwa melakukan penodaan agama karena mengutip surat Al-Maidah ayat 51 saat kunjungan kerja ke Kepulauan Seribu.

JPU mendakwa Ahok dengan dakwaan alternatif antara Pasal 156 huruf a KUHP atau Pasal 156 KUHP.