Kuasa Hukum Ahok Cecar Ketua MUI yang Keluarkan Sikap Keagamaan

Kompas.com - 31/01/2017, 11:45 WIB
Majelis Hakim dalam persidangan kasus dugaan penodaan agama atas terdakwa Basuki Tjahaja Purnama, Selasa (30/1/2017). Jessi CarinaMajelis Hakim dalam persidangan kasus dugaan penodaan agama atas terdakwa Basuki Tjahaja Purnama, Selasa (30/1/2017).
Penulis Jessi Carina
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum Basuki Tjahaja Purnama, Humphrey Djemat, mendalami motif Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Keputusan Pendapat dan Sikap Keagamaan terhadap ucapan Basuki.

Padahal, kata Humphrey, MUI tingkat Provinsi DKI Jakarta sudah lebih dulu mengeluarkan surat teguran untuk Basuki atau Ahok.

Hal itu ditanyakan kepada Ketua Umum MUI Ma'ruf Amin dalam persidangan kasus dugaan penodaan agama.

"Jelaskan bagaimana Anda bisa keluarkan satu sikap keagamaan, sedangkan ada teguran yang isinya menegur," tanya Humphrey di Kementrian Pertanian, Ragunan, Selasa (30/1/2017).

Humphrey membacakan satu per satu isi surat teguran MUI DKI Jakarta kepada Ahok. Inti dari teguran itu adalah meminta Ahok menarik kata-katanya terkait Al-Maidah ayat 51 dan tidak boleh mengulangi lagi. Selain itu, Ahok juga diminta fokus pada tugasnya sebagai gubernur.

Humphrey mempertanyakan perbedaan sikap MUI pusat dan MUI DKI. Apalagi, MUI DKI sudah lebih dulu mengeluarkan surat teguran.

Ma'ruf menjawab, tidak masalah MUI tingkat pusat mengeluarkan sikap keagamaan meski MUI DKI telah mengeluarkan surat teguran.

"Secara substansi, tidak ada pertentangan antara teguran MUI DKI dan pendapat keagamaan. Hanya produknya yang beda. Justru teguran yang dilakukan MUI DKI menjadi masukan substansinya dan jadi salah satunya sikap keagamaan," ujar Ma'ruf.

Ma'ruf juga mengatakan, surat teguran belum cukup meredam masyarakat. Humphrey juga mempertanyakan sikap keagamaan MUI pusat yang justru memasukan unsur sanksi terhadap Ahok. MUI meminta kepolisian untuk mengusut kasus dugaan penodaan agama ini.

Ma'ruf mengatakan hal itu tidak dilarang selama tidak melanggar hukum. Menurut dia, MUI justru sedang mengawal proses hukum.

"Selama tidak melanggar hukum, justru kami mengawal bahwa prosesnya dilakukan sesuai prosedur hukum di Indonesia," ujar Ma'ruf.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kelurahan Ancol Imbau Warga Antisipasi Banjir Rob, Aliran Listrik Dimatikan

Kelurahan Ancol Imbau Warga Antisipasi Banjir Rob, Aliran Listrik Dimatikan

Megapolitan
Kasus 219 Kg Ganja dari Aceh, Jaksa Tuntut 3 Terdakwa Hukuman Mati

Kasus 219 Kg Ganja dari Aceh, Jaksa Tuntut 3 Terdakwa Hukuman Mati

Megapolitan
Bertambah 7 Kasus, Total 382 Pasien Covid-19 di Kota Tangerang

Bertambah 7 Kasus, Total 382 Pasien Covid-19 di Kota Tangerang

Megapolitan
Rekonstruksi Suami Lansia Bunuh Istri di Tangerang, Berawal dari Minum Miras Bareng

Rekonstruksi Suami Lansia Bunuh Istri di Tangerang, Berawal dari Minum Miras Bareng

Megapolitan
APBD Kota Bekasi 2020 Diperkirakan Anjlok 50 Persen

APBD Kota Bekasi 2020 Diperkirakan Anjlok 50 Persen

Megapolitan
Mulai 8 Juni, 50 Persen PNS Pemprov DKI Bakal Mulai Kerja di Kantor

Mulai 8 Juni, 50 Persen PNS Pemprov DKI Bakal Mulai Kerja di Kantor

Megapolitan
Kerugian Ekologis Akibat Perdagangan Ilegal 153 Reptil di Bandara Soetta Sangat Besar

Kerugian Ekologis Akibat Perdagangan Ilegal 153 Reptil di Bandara Soetta Sangat Besar

Megapolitan
Kurangi Bau Sampah, Damkar Tangsel Semprotkan Bahan Kimia ke TPA Cipeucang

Kurangi Bau Sampah, Damkar Tangsel Semprotkan Bahan Kimia ke TPA Cipeucang

Megapolitan
Masuk PSBB Proporsional, 16 RW di Kota Bekasi Masuk Zona Merah Covid-19, Berikut Daftarnya

Masuk PSBB Proporsional, 16 RW di Kota Bekasi Masuk Zona Merah Covid-19, Berikut Daftarnya

Megapolitan
Banjir Rob di Sunda Kelapa, 1.089 Keluarga Terdampak

Banjir Rob di Sunda Kelapa, 1.089 Keluarga Terdampak

Megapolitan
Kecamatan Senen Rencanakan Rapid Test Kampung di 6 Kelurahan

Kecamatan Senen Rencanakan Rapid Test Kampung di 6 Kelurahan

Megapolitan
PSBB Bogor, Aktivasi Mal Tunggu Perubahan Status Level Kewaspadaan

PSBB Bogor, Aktivasi Mal Tunggu Perubahan Status Level Kewaspadaan

Megapolitan
Rumah Karaoke di Bekasi Boleh Beroperasi asal Karyawannya Rapid Test

Rumah Karaoke di Bekasi Boleh Beroperasi asal Karyawannya Rapid Test

Megapolitan
Rentetan Perampokan, Polisi Minta Minimarket Dijaga Sekuriti

Rentetan Perampokan, Polisi Minta Minimarket Dijaga Sekuriti

Megapolitan
4 RT Zona Merah Covid-19 di Kelurahan Kramat Gunakan Sistem Satu Pintu

4 RT Zona Merah Covid-19 di Kelurahan Kramat Gunakan Sistem Satu Pintu

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X