Kompas.com - 31/01/2017, 14:17 WIB
Ketua MUI Maaruf Amin hadir menjadi saksi di persidangan ke-8 perkara dugaan penodaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang digelar Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara di Gedung Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta Selatan. Selasa (31/1/2017). Agenda sidang kedelapan ini adalah mendengar keterangan lima saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU). POOL / SINDO / ISRA TRIANSYAHKetua MUI Maaruf Amin hadir menjadi saksi di persidangan ke-8 perkara dugaan penodaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang digelar Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara di Gedung Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta Selatan. Selasa (31/1/2017). Agenda sidang kedelapan ini adalah mendengar keterangan lima saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU).
|
EditorEgidius Patnistik

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berencana menyoroti latar belakang politik Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ma'ruf Amin. Anggota tim kuasa hukum Ahok, Sirra Prayuna mengatakan, akan mempertanyakan hal ini dalam persidangan kasus dugaan penodaan agama oleh Ahok pada Selasa (31/1/2017) ini.

"Kalau kami lihat profilnya Pak Ma'ruf Amin ini kan juga politisi, dia pernah (jadi anggota) di PPP (Partai Persatuan Pembangunan), Dewan Syuro PKB (Partai Kebangkitan Bangsa), kemudian rehat sebentar. Soal profil ini tentu akan kami pertanyakan," kata Sirra, di Auditorium Kementerian Pertanian, Ragunan, Jakarta Selatan.

Ia berharap, Ma'ruf memberi kesaksian dengan objektif. Sirra mengatakan, banyak foto antara pengurus MUI dengan pesaing Ahok pada Pilkada DKI Jakarta 2017 yang tersebar di media sosial.

"Ini yang akan kami dalami sebagai motif MUI melahirkan sebuah sikap keagamaan dengan cepat," kata Sirra.

Saat ini, persidangan masih diskors untuk makan siang. Kuasa hukum berencana menanyakan hal itu pada kesaksian lanjutan Ma'ruf.

Dalam kesaksian Ma'ruf, dia lebih banyak menjelaskan mengenai terbitnya pendapat dan sikap keagamaan MUI yang menyatakan Ahok telah menghina Al-Quran dan ulama.

"Apakah MUI itu telah mengeluarkan keputusan atau fatwa tentang surat Al-Maidah yang menyatakan haram hukumnya masyarakat dipimpin dari golongan Non Muslim, itu yang saya sebut sebagai proses jumping conculation, kesimpulan yang melompat. Harus ditetapkan dulu dalam suatu fatwa," kata Sirra.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



Video Rekomendasi

25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tak Ada Perubahan, Ini Aturan Lengkap Perpanjangan PPKM Level 4 di Jakarta

Tak Ada Perubahan, Ini Aturan Lengkap Perpanjangan PPKM Level 4 di Jakarta

Megapolitan
Desakan agar Kejaksaan Segera Ungkap Dugaan Korupsi di Dinas Damkar Depok Menguat

Desakan agar Kejaksaan Segera Ungkap Dugaan Korupsi di Dinas Damkar Depok Menguat

Megapolitan
UPDATE: Kasus Baru Covid-19 di Depok Kembali Tembus 1.000

UPDATE: Kasus Baru Covid-19 di Depok Kembali Tembus 1.000

Megapolitan
UPDATE: Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Tambah 248, Pasien Aktif Ada 4.493 Orang

UPDATE: Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Tambah 248, Pasien Aktif Ada 4.493 Orang

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Pengendara Sedan Halangi Ambulans di Pamulang | PPKM Diperpanjang, Jakarta Masih Berstatus Level 4

[POPULER JABODETABEK] Pengendara Sedan Halangi Ambulans di Pamulang | PPKM Diperpanjang, Jakarta Masih Berstatus Level 4

Megapolitan
BMKG: Sebagian Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, dan Tangerang Hujan Hari Ini

BMKG: Sebagian Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, dan Tangerang Hujan Hari Ini

Megapolitan
PAUD di Cipayung Gelar Belajar Tatap Muka Saat PPKM karena Desakan Orangtua Murid

PAUD di Cipayung Gelar Belajar Tatap Muka Saat PPKM karena Desakan Orangtua Murid

Megapolitan
Vaksinasi Anak di Bekasi Dimulai, Peserta Wajib Bawa Formulir Persetujuan Orang Tua

Vaksinasi Anak di Bekasi Dimulai, Peserta Wajib Bawa Formulir Persetujuan Orang Tua

Megapolitan
PPN Sewa Toko Dihapus, Hippindo Minta PPh Final Sewa Juga Dibebaskan

PPN Sewa Toko Dihapus, Hippindo Minta PPh Final Sewa Juga Dibebaskan

Megapolitan
Guru Dikerahkan Jadi Tenaga Administrasi dalam Vaksinasi Siswa di Jakarta Barat

Guru Dikerahkan Jadi Tenaga Administrasi dalam Vaksinasi Siswa di Jakarta Barat

Megapolitan
Anies Kirim Surat soal BST Telat Cair karena Data Dobel Kemensos, Ini Respons Risma

Anies Kirim Surat soal BST Telat Cair karena Data Dobel Kemensos, Ini Respons Risma

Megapolitan
Terima 47 Aduan soal Pungli, Wali Kota Tangerang: Yang Potong Bansos Kami Tindak

Terima 47 Aduan soal Pungli, Wali Kota Tangerang: Yang Potong Bansos Kami Tindak

Megapolitan
Pemprov DKI Tegaskan Mal Masih Tutup Selama PPKM Level 4 Kecuali untuk Layanan Online

Pemprov DKI Tegaskan Mal Masih Tutup Selama PPKM Level 4 Kecuali untuk Layanan Online

Megapolitan
Volume Kendaraan di 3 Gerbang Tol Arah Jakarta Turun Saat PPKM Level 4

Volume Kendaraan di 3 Gerbang Tol Arah Jakarta Turun Saat PPKM Level 4

Megapolitan
UPDATE 3 Agustus: Kabupaten Bekasi Catat 295 Kasus Baru Covid-19

UPDATE 3 Agustus: Kabupaten Bekasi Catat 295 Kasus Baru Covid-19

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X