Kompas.com - 31/01/2017, 14:55 WIB
Ketua MUI Maaruf Amin hadir menjadi saksi di persidangan ke-8 perkara dugaan penodaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang digelar Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara di Gedung Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta Selatan. Selasa (31/1/2017). Agenda sidang kedelapan ini adalah mendengar keterangan lima saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU). POOL / SINDO / ISRA TRIANSYAHKetua MUI Maaruf Amin hadir menjadi saksi di persidangan ke-8 perkara dugaan penodaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang digelar Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara di Gedung Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta Selatan. Selasa (31/1/2017). Agenda sidang kedelapan ini adalah mendengar keterangan lima saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU).
|
EditorIndra Akuntono


JAKARTA, KOMPAS.com -
Kuasa hukum Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mencecar saksi kasus dugaan penodaan agama, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin. Menurut anggota tim kuasa hukum Ahok, ada kejanggalan antara waktu viral video Ahok dengan pengakuan Ma'ruf terkait tim kajian MUI.

"Tanggal 27 September terdakwa pidato di Kepulauan Seribu, tanggal 28 September video diunggah oleh akun Pemprov DKI di Youtube. Kemudian tanggal 1 Oktober, tim kajian saksi sudah tahu dan bekerja?" tanya seorang anggota tim kuasa hukum Ahok kepada Ma'ruf, dalam persidangan kasus dugaan penodaan agama, di Auditorium Kementerian Pertanian, Ragunan, Jakarta Selatan, Selasa (31/1/2017).

(Baca: Pengacara Ahok Akan Soroti Latar Belakang Politik Ketua MUI)

Kuasa hukum Ahok mempertanyakan sikap MUI yang sudah bergerak sebelum video Ahok menjadi viral di media sosial. Menurut pihak Ahok, video versi pendek pidato Ahok viral di media sosial pada 5-6 Oktober 2016. Kemudian beberapa pihak melaporkan Ahok ke kepolisian pada 7 Oktober 2016.

Menjawab hal itu, Ma'ruf membenarkannya. Dia menyebut, banyak laporan yang datang padanya dan kemudian MUI membentuk tim yang terdiri dari 4 komisi dan mulai melakukan kajian lapangan pada 1-5 Oktober 2016.

"Berarti dalam hal ini, MUI punya tim kajian yang secara tidak langsung mencari-cari kesalahan terdakwa?" tanya kuasa hukum Ahok kepada Ma'ruf.

Ma'ruf membantah MUI mencari-cari kesalahan Ahok. Dia menyebut sudah banyak pemberitaan mengenai pernyataan Ahok yang diduga menodai agama.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selain itu, kata Ma'ruf, ada dua versi video, yakni video versi panjang milik Pemprov DKI Jakarta dan video versi pendek. Meski demikian, Ma'ruf mengaku tidak menonton video Ahok tersebut.

"Isunya berkembang sudah ramai, makanya MUI menugaskan penelitian lapangan ke Kepulauan Seribu. Tanggal 1-5 Oktober, tim mendalami laporan masyarakat," kata Ma'ruf.

(Baca: Ketua MUI Dapat Laporan Warga Kepulauan Seribu Marah karena Ucapan Ahok)

Hingga pukul 14.26 WIB, kuasa hukum Ahok masih mencecar Ma'ruf. Selain Ma'ruf, ada empat saksi yang akan bersaksi. Seperti dua saksi fakta yang merupakan warga Kepulauan Seribu, Komisioner KPU DKI Jakarta Dahliah Umar, dan saksi pelapor Ibnu Baskoro.

Adapun Ahok didakwa melakukan penodaan agama karena mengutip surat Al-Maidah ayat 51 saat kunjungan kerja ke Kepulauan Seribu. Jaksa penuntut umum mendakwa Ahok dengan dakwaan alternatif antara Pasal 156 huruf a KUHP atau Pasal 156 KUHP.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Update 28 Juli: Kasus Baru Covid-19 di Tangsel Bertambah 606

Update 28 Juli: Kasus Baru Covid-19 di Tangsel Bertambah 606

Megapolitan
Pemkot Bogor Kejar Target Vaksinasi Covid-19 Sebanyak 15.000 Orang per Hari

Pemkot Bogor Kejar Target Vaksinasi Covid-19 Sebanyak 15.000 Orang per Hari

Megapolitan
Plasma Konvalesen Keruh, Sejumlah Penyintas Covid-19 di Kota Tangerang Gagal Jadi Donor

Plasma Konvalesen Keruh, Sejumlah Penyintas Covid-19 di Kota Tangerang Gagal Jadi Donor

Megapolitan
Kendaraan Dinas Terminal Pulogebang Disulap Jadi Angkutan Jenazah dan Pasien Covid-19

Kendaraan Dinas Terminal Pulogebang Disulap Jadi Angkutan Jenazah dan Pasien Covid-19

Megapolitan
Pemkot Bekasi Belum Bisa Gelar Vaksinasi Covid-19 untuk Siswa SMA, Ini Alasannya

Pemkot Bekasi Belum Bisa Gelar Vaksinasi Covid-19 untuk Siswa SMA, Ini Alasannya

Megapolitan
Tersisa 120.000 Dosis Vaksin Sinovac, Pemkot Bekasi Akan Gunakan untuk Vaksinasi Anak

Tersisa 120.000 Dosis Vaksin Sinovac, Pemkot Bekasi Akan Gunakan untuk Vaksinasi Anak

Megapolitan
Krematorium Cilincing Sudah Kremasi 75 Jenazah Pasien Covid-19

Krematorium Cilincing Sudah Kremasi 75 Jenazah Pasien Covid-19

Megapolitan
Kejati Tetapkan Tersangka Korupsi BUMD DKI di Era Ahok, Kerugian Capai Rp 5 Miliar

Kejati Tetapkan Tersangka Korupsi BUMD DKI di Era Ahok, Kerugian Capai Rp 5 Miliar

Megapolitan
Keterisian Tempat Tidur RS di Kota Bogor Capai 65 Persen, Bima Arya Klaim Penanganan Kasus Covid-19 Tunjukkan Tren Positif

Keterisian Tempat Tidur RS di Kota Bogor Capai 65 Persen, Bima Arya Klaim Penanganan Kasus Covid-19 Tunjukkan Tren Positif

Megapolitan
14 Karyawan Transjakarta Meninggal akibat Covid-19, 625 Orang Terpapar Virus Corona

14 Karyawan Transjakarta Meninggal akibat Covid-19, 625 Orang Terpapar Virus Corona

Megapolitan
Vaksinasi Drive Thru Dosis Kedua oleh YCAB di Kebon Jeruk Segera Dimulai, Catat Cara Daftarnya

Vaksinasi Drive Thru Dosis Kedua oleh YCAB di Kebon Jeruk Segera Dimulai, Catat Cara Daftarnya

Megapolitan
Pemprov DKI Salurkan Bansos Beras kepada 1 Juta KK Mulai Kamis Besok

Pemprov DKI Salurkan Bansos Beras kepada 1 Juta KK Mulai Kamis Besok

Megapolitan
TransJakarta Gencarkan Integrasi Antar Moda dari Transportasi Berbasis Jalan, Rel, hingga Air

TransJakarta Gencarkan Integrasi Antar Moda dari Transportasi Berbasis Jalan, Rel, hingga Air

Megapolitan
Aturan Pengunjung Restoran Wajib Sudah Vaksin Covid-19, PHRI: Semakin Mati Kita!

Aturan Pengunjung Restoran Wajib Sudah Vaksin Covid-19, PHRI: Semakin Mati Kita!

Megapolitan
Vaksinasi Covid-19 di Kecamatan Kembangan Capai 45,7 Persen

Vaksinasi Covid-19 di Kecamatan Kembangan Capai 45,7 Persen

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X