Pilkada Bekasi, Mendulang Suara Minim Terobosan

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bekasi sebentar lagi digelar. Poster, spanduk, dan baliho yang menyertakan gambar pasangan calon tampak terpasang di jalanan utama hingga di pelosok permukiman. Namun, sebagian besar warga Kabupaten Bekasi justru tak terlihat antusias menyambut perhelatan demokrasi lima tahunan itu.

Sejumlah warga bahkan pesimistis akan figur calon pemimpin mereka pada periode mendatang. Yusup (34), warga Desa Jayasakti, Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, misalnya, tak ingin melambungkan harapan terlalu tinggi dengan calon pemimpin yang menjadi peserta pilkada kali ini.

"Jalan di Muara Gembong sampai saat ini masih rusak parah. Padahal, jalanan di Kabupaten Karawang yang letaknya berdekatan sudah bagus," kata Yusup, Senin (30/1).

Setiap kali hujan deras mengguyur, warga Muara Gembong harus selalu waswas dilanda banjir. Jika tidak banjir, jalan dipastikan berlumpur dan susah dilewati kendaraan karena sebagian besar belum diaspal.

Selain soal infrastruktur, Muara Gembong, yang terletak di pesisir utara Bekasi, juga dibelit persoalan lain, seperti minimnya fasilitas pendidikan, kesehatan, dan jeratan kemiskinan. "Di sini (Muara Gembong) banyak anak yang putus sekolah karena miskin," ujar Yusup.

Walau demikian, ia memastikan akan tetap menggunakan hak pilihnya. "Ya, semoga tetap ada yang berubah," katanya.

Berbeda dengan Tumpal (51), warga Tambun Utara, yang memastikan tak akan ikut mencoblos pada 15 Februari. Dia mengaku "jengah" dengan janji-janji para pasangan calon peserta Pilkada Bekasi.

Tumpal menilai, selama ini tak ada perubahan yang berarti di Bekasi meski sudah terjadi beberapa kali pergantian bupati. "Jalan masih banyak yang rusak. Masyarakat kecil juga tetap susah kalau mau berobat dan sekolah," ujar Tumpal, yang bekerja sebagai tukang ojek, saat ditemui di Pasar Tambun.

Sutrisno (49), pedagang makanan di depan Pasar Induk Cibitung, mengaku akan tetap mencoblos dalam pilkada kali ini meski tak mengetahui figur dan program para pasangan calon. Dia berharap pemimpin terpilih mau mengatasi persoalan buruknya drainase, kemacetan, dan perbaikan infrastruktur.

Selama ini, warga menilai pasangan calon gemar menebar janji saat kampanye dengan pendekatan dan isi program yang tak jauh berbeda dengan pilkada sebelumnya. Metode mendulang suara yang dilakukan para pasangan calon minim terobosan. "Program-program para calon tak jauh beda dengan pilkada lalu. Belum lagi nanti pasti ada money politic (politik uang)," ujar Yusup.

Dua minggu menjelang hari pemungutan suara, Pilkada Bekasi masih jauh dari ingar-bingar pesta demokrasi. Beberapa warga Bekasi justru lebih fasih membicarakan Pilkada DKI.

 Kampanye

Pilkada Bekasi diikuti lima pasangan calon, yakni Meilina Kartika Kadir-Abdul Kholik (diusung PDI-P, PKB, PBB, dan PPP), Sa'duddin-Ahmad Dhani (diusung PKS, Gerindra, dan Demokrat), Obon Tabroni-Bambang Sumaryono (jalur perseorangan), Iin Farihin-KH Mahmud (perseorangan), dan Neneng Hasanah Yasin-Eka Supria Atmaja (diusung Partai Golkar, PAN, Hanura, dan Nasdem).

Informasi terkait kampanye yang dilakukan para pasangan calon dalam Pilkada Bekasi kali ini terbilang minim. Hanya beberapa pasangan calon yang menginformasikan jadwal tatap muka dengan warga.

Sebagian pasangan calon masih menggunakan pendekatan lama untuk menarik massa, yakni mengandalkan popularitas. Sa'duddin-Ahmad Dhani, misalnya, berkampanye dengan menyertakan istri Ahmad Dhani, Mulan, dan tiga anaknya.

Calon petahana, Neneng Hasanah Yasin, bahkan nyaris tidak terdengar geliat kampanyenya. Kendati demikian, tim pemenangan Neneng-Eka yakin menang tanpa harus bersusah payah dalam kampanye.

Ketua KPU Kabupaten Bekasi Idham Holik menyatakan, KPU tidak bisa mengintervensi program dan bentuk kampanye para pasangan calon. Namun, dia mengimbau agar kampanye pasangan calon tetap mengedepankan program yang berlandaskan rencana pembangunan jangka menengah daerah.

Mengikis ketimpangan

Pakar tata kota dari Universitas Trisakti, Yayat Supriyatna, menilai, masalah utama yang menjadi tantangan bagi calon bupati dan wakil bupati Bekasi dalam lima tahun mendatang adalah mengikis ketimpangan antara kawasan urban yang ditopang industri dan daerah perdesaan yang masih bersandar pada pertanian.

Selain itu, calon pemimpin di Kabupaten Bekasi semestinya juga menaruh perhatian pada masifnya alih fungsi lahan produktif menjadi permukiman ataupun industri dan urbanisasi.

"Lapangan kerja di Bekasi kebanyakan diambil oleh pendatang yang membuat masyarakat asli semakin termarjinalkan. Tugas pemimpin baru salah satunya adalah mendorong indeks pembangunan manusia menjadi lebih optimal," ujar Yayat.

(HARRY SUSILO)

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 31 Januari 2017, di halaman 26 dengan judul "Mendulang Suara Minim Terobosan".