Kompas.com - 31/01/2017, 17:02 WIB
Ketua MUI Maaruf Amin hadir menjadi saksi di persidangan ke-8 perkara dugaan penodaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang digelar Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara di Gedung Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta Selatan. Selasa (31/1/2017). Agenda sidang kedelapan ini adalah mendengar keterangan lima saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU). POOL / SINDO / ISRA TRIANSYAHKetua MUI Maaruf Amin hadir menjadi saksi di persidangan ke-8 perkara dugaan penodaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang digelar Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara di Gedung Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta Selatan. Selasa (31/1/2017). Agenda sidang kedelapan ini adalah mendengar keterangan lima saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU).
|
EditorIndra Akuntono


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin bersaksi pada persidangan kasus dugaan penodaan agama sekitar tujuh jam, yakni mulai pukul 09.00-16.00, Selasa (31/1/2017).

Jaksa penuntut umum (JPU) meminta majelis hakim mempertimbangkan usia dan kesehatan Ma'ruf. Adapun Ma'ruf diketahui berusia 74 tahun.

"Saudara saksi, ini persidangan panjang, mau rehat atau ishoma (istirahat, shalat, dan makan) masih sanggup dilanjutkan?" tanya Ketua Majelis Hakim Dwiarso Budi Santiarto kepada Ma'ruf dalam persidangan di Auditorium Kementerian Pertanian, Ragunan, Jakarta Selatan, Selasa (31/1/2017).

Ma'ruf mengatakan, dirinya masih ada acara selain memberi kesaksian pada persidangan kasus dugaan penodaan agama.

Majelis hakim kemudian mengingatkan kepada tim kuasa hukum terdakwa Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok untuk tidak bertanya terlalu banyak, mengingat Ma'ruf merupakan saksi pertama dan masih ada empat saksi lain yang akan bersaksi pada persidangan hari ini.

"Penasihat hukum diberikan kebebasan, tetapi mungkin mengingat juga karena saksi masih ada acara. Masih ada saksi yang lain juga," kata Dwiarso kepada kuasa hukum Ahok.

(Baca: Pengacara Ahok Cecar Ma'ruf Amin Terkait Tim Kajian MUI)

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dalam persidangan tersebut, kuasa hukum Ahok yang terdiri dari puluhan pengacara itu menanyakan beberapa hal kepada Ma'ruf, mulai dari penerbitan pendapat dan sikap keagamaan MUI, tafsiran Surat Al Maidah ayat 51, tim kajian MUI, pertemuan Ma'ruf dengan calon gubernur-wakil gubernur DKI Jakarta Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni, hingga telepon dari Presiden keenam Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono.

Selain Ma'ruf, ada empat saksi yang akan bersaksi, yakni dua saksi fakta warga Kepulauan Seribu, Komisioner KPU DKI Jakarta Dahliah Umar, dan saksi pelapor Ibnu Baskoro.

Adapun Ahok didakwa melakukan penodaan agama karena mengutip Surat Al Maidah ayat 51 saat kunjungan kerja ke Kepulauan Seribu. JPU mendakwa Ahok dengan dakwaan alternatif antara Pasal 156 huruf a KUHP atau Pasal 156 KUHP.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satpol PP Gadungan Rekrut Anggota, Para Korban Diberi Seragam yang Dibeli di Pasar Senen

Satpol PP Gadungan Rekrut Anggota, Para Korban Diberi Seragam yang Dibeli di Pasar Senen

Megapolitan
UPDATE 29 Juli: Tambah 3.845 Kasus Covid-19 di Jakarta, 11.440 Pasien Sembuh

UPDATE 29 Juli: Tambah 3.845 Kasus Covid-19 di Jakarta, 11.440 Pasien Sembuh

Megapolitan
Selidiki Pungli Bansos di Tangerang, Polisi: Ada Warga Baru Terima PKH padahal Terdaftar sejak 2017

Selidiki Pungli Bansos di Tangerang, Polisi: Ada Warga Baru Terima PKH padahal Terdaftar sejak 2017

Megapolitan
Pemkab Bekasi Perintahkan Desa Percepat Penyaluran BLT Rp 300.000

Pemkab Bekasi Perintahkan Desa Percepat Penyaluran BLT Rp 300.000

Megapolitan
Tanya Jawab Seputar Bansos Beras di Jakarta

Tanya Jawab Seputar Bansos Beras di Jakarta

Megapolitan
Satpol PP Gadungan yang Tipu 9 Orang Modus Perekrutan Ilegal Raup Rp 60 Juta

Satpol PP Gadungan yang Tipu 9 Orang Modus Perekrutan Ilegal Raup Rp 60 Juta

Megapolitan
Sempat Mengaku Jadi Korban Pungli ke Mensos Risma, Warga Tangerang Kini Sebut Tidak Ada Oknum

Sempat Mengaku Jadi Korban Pungli ke Mensos Risma, Warga Tangerang Kini Sebut Tidak Ada Oknum

Megapolitan
Pemkab Bekasi Salurkan Rp 111 Miliar BLT Dana Desa, Tiap Penerima Dapat Rp 300.000

Pemkab Bekasi Salurkan Rp 111 Miliar BLT Dana Desa, Tiap Penerima Dapat Rp 300.000

Megapolitan
Ini Lokasi Vaksinasi Dosis 2 AstraZeneca dan Sinovac di  Penjaringan

Ini Lokasi Vaksinasi Dosis 2 AstraZeneca dan Sinovac di Penjaringan

Megapolitan
Polisi Gelar Pra-rekonstruksi Kasus Lansia Bunuh Istri di Jagakarsa, 16 Adegan Diperagakan

Polisi Gelar Pra-rekonstruksi Kasus Lansia Bunuh Istri di Jagakarsa, 16 Adegan Diperagakan

Megapolitan
Warga Meninggal hingga Berkecukupan Masih Terima Bansos di Kota Bekasi, Ini Penyebabnya

Warga Meninggal hingga Berkecukupan Masih Terima Bansos di Kota Bekasi, Ini Penyebabnya

Megapolitan
Satpol PP Gadungan Juga Tipu Bibinya hingga Terlibat Proses Rekrutmen Ilegal

Satpol PP Gadungan Juga Tipu Bibinya hingga Terlibat Proses Rekrutmen Ilegal

Megapolitan
Warga Utan Panjang yang Belum Disuntik Vaksin Covid-19 Tak Bisa Ambil Bansos

Warga Utan Panjang yang Belum Disuntik Vaksin Covid-19 Tak Bisa Ambil Bansos

Megapolitan
Korban Penipuan Satpol PP Gadungan Diberi SK Pengangkatan Palsu

Korban Penipuan Satpol PP Gadungan Diberi SK Pengangkatan Palsu

Megapolitan
Revisi Perda Covid-19 Masih Dibahas DPRD, Wagub DKI Harap Segera Disahkan

Revisi Perda Covid-19 Masih Dibahas DPRD, Wagub DKI Harap Segera Disahkan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X