Kejanggalan-kejanggalan Fatwa MUI Menurut Kuasa Hukum Ahok

Kompas.com - 01/02/2017, 05:57 WIB
Ketua MUI Maaruf Amin hadir menjadi saksi di persidangan ke-8 perkara dugaan penodaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang digelar Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara di Gedung Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta Selatan. Selasa (31/1/2017). Agenda sidang kedelapan ini adalah mendengar keterangan lima saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU). POOL / SINDO / ISRA TRIANSYAHKetua MUI Maaruf Amin hadir menjadi saksi di persidangan ke-8 perkara dugaan penodaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang digelar Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara di Gedung Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta Selatan. Selasa (31/1/2017). Agenda sidang kedelapan ini adalah mendengar keterangan lima saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU).
|
EditorIcha Rastika

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim kuasa hukum terdakwa kasus dugaan penodaan agama, Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok), melihat banyak kejanggalan dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia ( MUI) tentang pidato kliennya di Kepuluan Seribu pada 27 Oktober 2016.

Oleh karena itu, dalam persidangan yang berlangsung pada Selasa (31/1/2017), kuasa hukum menanyakan proses keluarnya fatwa tersebut kepada Ketua MUI Ma'ruf Amin yang menjadi saksi.

"Dengan pertanyaan kita ke Ma'aruf Amin kita ingin buka kotak pandora apa yang sebenarnya terjadi hingga sampai MUI itu begitu kuat dan cepat keluarkan pendapat dan sikap keagamaan," ujar kuasa hukum Ahok, Humprey Djemat, seusai persidangan di Gedung Kementerian Pertanian, Selasa malam.

Humprey menambahkan, pada 9 Oktober, MUI DKI Jakarta telah memberikan teguran kepada Ahok mengenai isi pidatonya itu yang dianggap melakukan penodaan agama.

Namun, baru dua hari sejak surat teguran itu dikeluarkan, MUI pusat langsung mengeluarkan sikap keagamaan sebelum melakukan tabayyun atau minta penjelasan ke Ahok.

"Hanya dalam dua hari MUI sudah keluarkan sikap keagamaan yang katanya lebih tinggi dari fatwa. Sifatnya malah menghukum dan ini pertama kali pendapat sikap keagamaan dikeluarkan," ucap dia.

(Baca juga: Ahok Keberatan MUI Tunjuk Rizieq sebagai Ahli )

Humprey juga menyebut adanya komunikasi antara Ma'ruf Amin dengan Presiden keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono.

Menurut dia, ada yang janggal dari keterangan Ma'ruf dalam persidangan. "Kita punya dugaan bahwa ini punya satu perencanaan yang sedemikian rupa yang muncul di pengadilan sedikit demi sedikit," kata Humprey.

Ia mempermasalahkan keterangan dari Ma'ruf yang menyatakan telah melakukan penelitian di Kepulauan Seribu mengenai pidato Ahok itu.

Namun, Ma'ruf tidak menyebutkan identitas warga Kepulauan Seribu yang merasa dirugikan atas pidato Ahok tersebut. 

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dibuka Lagi, Pelayanan SIM di Daan Mogot Dipadati Ratusan Warga

Dibuka Lagi, Pelayanan SIM di Daan Mogot Dipadati Ratusan Warga

Megapolitan
UPDATE 30 Mei: Bertambah 100 Kasus, Total 7.153 Pasien Covid-19 di DKI Jakarta

UPDATE 30 Mei: Bertambah 100 Kasus, Total 7.153 Pasien Covid-19 di DKI Jakarta

Megapolitan
PSBB Berakhir pada 4 Juni, Kabupaten Bekasi Terapkan Adaptasi Kebiasaan Baru

PSBB Berakhir pada 4 Juni, Kabupaten Bekasi Terapkan Adaptasi Kebiasaan Baru

Megapolitan
Pemprov DKI: Banyak Permohonan SIKM untuk ART yang Ditolak

Pemprov DKI: Banyak Permohonan SIKM untuk ART yang Ditolak

Megapolitan
Soal New Normal di Mal, Pengelola Siap Ikuti Aturan Pemerintah

Soal New Normal di Mal, Pengelola Siap Ikuti Aturan Pemerintah

Megapolitan
Kronologi 14 Warga Tambora Jadi ODP Covid-19 hingga Dukungan dari Tetangga

Kronologi 14 Warga Tambora Jadi ODP Covid-19 hingga Dukungan dari Tetangga

Megapolitan
Pengajuan SIKM Membeludak, Pemprov DKI: Banyak Warga yang Kurang Bijak

Pengajuan SIKM Membeludak, Pemprov DKI: Banyak Warga yang Kurang Bijak

Megapolitan
Satpol PP DKI: Kami Tindak 97,8 Persen Laporan Pelanggaran PSBB

Satpol PP DKI: Kami Tindak 97,8 Persen Laporan Pelanggaran PSBB

Megapolitan
Dua Pemuda Berboncengan Motor Tewas Setelah Menabrak Mobil

Dua Pemuda Berboncengan Motor Tewas Setelah Menabrak Mobil

Megapolitan
7 Pemudik Lolos Tanpa SIKM, Dishub Perketat Check Point di Jakarta Selatan

7 Pemudik Lolos Tanpa SIKM, Dishub Perketat Check Point di Jakarta Selatan

Megapolitan
Tunjangan PNS DKI Dipangkas 25 Persen, Mengapa THR TGUPP Tetap Penuh?

Tunjangan PNS DKI Dipangkas 25 Persen, Mengapa THR TGUPP Tetap Penuh?

Megapolitan
Viral Unggahan Warga Jual Paket Bantuan Sembako di Facebook, Ini Penjelasan Penjualnya

Viral Unggahan Warga Jual Paket Bantuan Sembako di Facebook, Ini Penjelasan Penjualnya

Megapolitan
Pengalaman Dirut Baru Transjakarta Sardjono Jhony: Pilot, CEO Merpati, hingga Bos di Angkasa Pura I

Pengalaman Dirut Baru Transjakarta Sardjono Jhony: Pilot, CEO Merpati, hingga Bos di Angkasa Pura I

Megapolitan
Polri Buka Kembali Layanan Pembuatan dan Perpanjangan SIM, STNK, dan BPKB

Polri Buka Kembali Layanan Pembuatan dan Perpanjangan SIM, STNK, dan BPKB

Megapolitan
Belasan Ribu Orang Langgar PSBB di Jakarta, Total Denda Hampir Rp 600 Juta

Belasan Ribu Orang Langgar PSBB di Jakarta, Total Denda Hampir Rp 600 Juta

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X