Sejumlah Kejanggalan Kesaksian Ketua MUI Menurut Kuasa Hukum Ahok

Kompas.com - 01/02/2017, 06:40 WIB
Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjalani sidang lanjutan kasus dugaan penodaan agama di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa (31/1/2017). Sidang kedelapan tersebut masih mengagendakan mendengarkan keterangan lima saksi dari pihak Jaksa Penuntut Umum. POOL / SINDO / ISRA TRIANSYAHGubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjalani sidang lanjutan kasus dugaan penodaan agama di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa (31/1/2017). Sidang kedelapan tersebut masih mengagendakan mendengarkan keterangan lima saksi dari pihak Jaksa Penuntut Umum.
Penulis Jessi Carina
|
EditorIcha Rastika

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim kuasa hukum Basuki Tjahaja Purnama menilai, banyak kejanggalan atas kesaksian Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia ( MUI) Ma'ruf Amin dalam persidangan kasus dugaan penodaan agama, Selasa (31/1/2017).

"Dari yang dijelaskan Ketua MUI, banyak yang janggal," ujar tim kuasa hukum Basuki, Humphrey Djemat, usai persidangan di Kementrian Pertanian, Ragunan, Selasa.

Humphrey pun sudah merangkum kejanggalan-kejanggalan tersebut. Ma'ruf merupakan salah satu saksi yang diperiksa dalam persidangan kemarin.

Selain Ma'ruf, Komisioner KPU DKI Dahlia Umar dan saksi pelapor Ibnu Baskoro juga diperiksa sebagai saksi.

Laporan masyarakat sebelum video viral

Hal pertama yang janggal terkait mekanisme MUI dalam menindaklanjuti laporan masyarakat.

Dalam sidang, Ma'ruf mengatakan, MUI menerima banyak laporan dari masyarakat terkait pidato Basuki atau Ahok di Kepulauan Seribu.

Laporan itu, kata Ma'ruf, sudah mulai masuk sejak 28 September 2016. Sementara itu, kunjungan Ahok ke Kepulauan Seribu adalah 27 September 2016.

"Kemudian dia mengatakan sejak tanggal 1 Oktober sudah ada instruksi untuk melakukan investigasi dan penelitian. Ini sangat kami ragukan," ujar Humphrey.

Sebab, video Ahok di Kepulauan Seribu baru viral pada 5 Oktober. Humphrey menilai tidak mungkin ada warga yang melapor ke MUI sebelum video tersebut viral.

"Tidak mungkin juga langsung ada laporan sesaat setelah Pak Ahok pidato," ujar Humphrey.

(Baca juga: Kejanggalan-kejanggalan Fatwa MUI Menurut Kuasa Hukum Ahok)

Dia juga tidak terima jika Ma'ruf menyebut warga Kepulauan Seribu ikut melapor. Humphrey mengaku tahu warga pulau tidak akan melakukan itu kepada Ahok.

MUI mengeluarkan keputusan pendapat dan sikap keagamaan untuk menyikapi kasus dugaan penodaan agama.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

IDI: Depok Harus Ikut Jakarta Perpanjang PSBB sampai 4 Juni

IDI: Depok Harus Ikut Jakarta Perpanjang PSBB sampai 4 Juni

Megapolitan
5 Polisi Gadungan yang Peras Pemuda di Bintaro Sempat Todongkan Senjata ke Anggota Buser

5 Polisi Gadungan yang Peras Pemuda di Bintaro Sempat Todongkan Senjata ke Anggota Buser

Megapolitan
Puluhan Kendaraan dari Luar Jakarta Dipaksa Putar Balik Saat Hendak Masuk Jaksel

Puluhan Kendaraan dari Luar Jakarta Dipaksa Putar Balik Saat Hendak Masuk Jaksel

Megapolitan
Lucinta Luna Tidak Didampingi Kuasa Hukum Saat Sidang Perdana

Lucinta Luna Tidak Didampingi Kuasa Hukum Saat Sidang Perdana

Megapolitan
Sambut New Normal, Wali Kota Tangerang Minta Mal Punya Alat Monitor Jumlah Pengunjung

Sambut New Normal, Wali Kota Tangerang Minta Mal Punya Alat Monitor Jumlah Pengunjung

Megapolitan
Lion Air Group Hentikan Penerbangan hingga 31 Mei, Ini Penjelasannya

Lion Air Group Hentikan Penerbangan hingga 31 Mei, Ini Penjelasannya

Megapolitan
Skenario New Normal Sekolah di Kota Tangerang: Satu Meja Satu Siswa, Kelas Bertambah

Skenario New Normal Sekolah di Kota Tangerang: Satu Meja Satu Siswa, Kelas Bertambah

Megapolitan
Syahrini Laporkan Pemilik Akun Medsos, Diduga Terkait Pornografi dan Pencemaran Nama Baik

Syahrini Laporkan Pemilik Akun Medsos, Diduga Terkait Pornografi dan Pencemaran Nama Baik

Megapolitan
5 Polisi Gadungan yang Peras Pemuda di Bintaro Sudah Lima Kali Beraksi di Tangsel dan Jakarta

5 Polisi Gadungan yang Peras Pemuda di Bintaro Sudah Lima Kali Beraksi di Tangsel dan Jakarta

Megapolitan
Bertambah 137 Orang, Kurva Kasus Positif Covid-19 Jakarta Kembali Naik Setelah 4 Hari Turun

Bertambah 137 Orang, Kurva Kasus Positif Covid-19 Jakarta Kembali Naik Setelah 4 Hari Turun

Megapolitan
Ini Kronologi Diketahuinya Satu Keluarga di Bekasi Terinfeksi Covid-19

Ini Kronologi Diketahuinya Satu Keluarga di Bekasi Terinfeksi Covid-19

Megapolitan
5 Aktivis Papua yang Kibarkan Bendera Bintang Kejora Bebas Setelah Jalani Vonis 9 Bulan Penjara

5 Aktivis Papua yang Kibarkan Bendera Bintang Kejora Bebas Setelah Jalani Vonis 9 Bulan Penjara

Megapolitan
5 Polisi Gadungan Peras Pemuda di Bintaro, Selipkan Bubuk Tawas Dianggap Sabu

5 Polisi Gadungan Peras Pemuda di Bintaro, Selipkan Bubuk Tawas Dianggap Sabu

Megapolitan
Taufik Dukung Penerapan New Normal Jakarta dengan Pengawasan Ketat

Taufik Dukung Penerapan New Normal Jakarta dengan Pengawasan Ketat

Megapolitan
Mobil Suzuki Swift Terbakar di Dekat Gerbang Tol Halim, Sopir Selamat

Mobil Suzuki Swift Terbakar di Dekat Gerbang Tol Halim, Sopir Selamat

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X