Lawan KPK, ACTA Ajukan Praperadilan soal Kasus Lahan Sumber Waras

Kompas.com - 01/02/2017, 15:30 WIB
Ketua Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) Ibnu Wahyudi serta sejumlah rekannya saat mendaftarkan gugatan praperadilan kasus pengadaan lahan Sumber Waras melawan KPK ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (1/2/2017). Alsadad RudiKetua Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) Ibnu Wahyudi serta sejumlah rekannya saat mendaftarkan gugatan praperadilan kasus pengadaan lahan Sumber Waras melawan KPK ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (1/2/2017).
Penulis Alsadad Rudi
|
EditorEgidius Patnistik

JAKARTA, KOMPAS.com - Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) mendaftarkan gugatan praperadilan melawan KPK ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (1/2/2017), terkait kasus pembelian lahan Sumber Waras oleh Pemprov DKI Jakarta. Ketua ACTA, Ibnu Wahyudi, dengan didampingi sembilan rekannya, mendaftarkan gugatan tersebut.

Ibnu menilai hasil audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan, yang diserahkan kepada KPK tanggal 7 Desember 2015, menyebutkan terjadi sejumlah penyimpangan dalam proses pembelian lahan RS Sumber Waras oleh Pemerintah Provinsi DKI. Penyimpangan itu dinilainya terjadi dalam tahap perencanaan, penganggaran, pembentukan tim, penetuan harga dan penyerahan hasil.

"Perlu dicatat dan digarisbawahi bahwa hingga detik ini hasil audit BPK tidak pernah dibatalkan dan tidak pernah juga diralat," kata Ibnu usai menerima salinan pengajuan gugatan.

Menurut Ibnu, audit BPK bersifat valid dan tidak diragukan keabsahannya. Ibnu menyatakan berdasarkan Pasal 8 ayat 4 Undang-undnag Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, audit dari lembaga tersebut harus dijadikan dasar penyidikan oleh pejabat penyidik yang berwenang.

Selain itu, Ibnu menyatakan BPK adalah lembaga audit negara yang keberadaannya diatur secara tegas dalam Pasal 23 e UUD 1945.

"Jadi menurut kami sudah menjadi kewajiban hukum bagi KPK untuk menindaklanjuti temuan BPK," ucap Ibnu.

Juni lalu, KPK menyatakan tidak menemukan adanya tindak pidana dalam kasus pembelian lahan milik RS Sumber Waras. Hal itulah yang menjadi alasan KPK tidak meningkatkan proses hukum ke tahap penyidikan.

"Penyidik kami tidak menemukan perbuatan melawan hukum," kata Ketua KPK Agus Rahardjo di sela-sela rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (14/6/2016).

Di sisi lain, BPK sebelumnya menyebut adanya perbedaan harga lahan yang mengindikasikan kerugian negara Rp 191 miliar.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 31 Oktober: Tambah 585, Kasus Covid-19 di DKI Jadi 105.597

UPDATE 31 Oktober: Tambah 585, Kasus Covid-19 di DKI Jadi 105.597

Megapolitan
Seorang Pria Tewas akibat Terbawa Arus Deras Saat Mencuci Pakaian di Ciliwung

Seorang Pria Tewas akibat Terbawa Arus Deras Saat Mencuci Pakaian di Ciliwung

Megapolitan
Polisi Duga Ada Urusan Percintaan di Balik Hilangnya Rizky

Polisi Duga Ada Urusan Percintaan di Balik Hilangnya Rizky

Megapolitan
Seorang Perempuan bersama Dua Anaknya Terjebak di Lift Selama 1,5 Jam

Seorang Perempuan bersama Dua Anaknya Terjebak di Lift Selama 1,5 Jam

Megapolitan
Jakarta Terpilih sebagai Kota Terbaik dalam Kemajuan Transportasi

Jakarta Terpilih sebagai Kota Terbaik dalam Kemajuan Transportasi

Megapolitan
UPDATE 31 Oktober: 80 Pasien Covid-19 di Kabupaten Bekasi Masih Dirawat di Rumah Sakit

UPDATE 31 Oktober: 80 Pasien Covid-19 di Kabupaten Bekasi Masih Dirawat di Rumah Sakit

Megapolitan
Tabrak Trailer dari Belakang, Pengendara Motor Patah Tulang dari Hidung sampai Paha

Tabrak Trailer dari Belakang, Pengendara Motor Patah Tulang dari Hidung sampai Paha

Megapolitan
UPDATE 31 Oktober: Kumulatif Kasus Terkonfirmasi Covid-19 di Tangsel Kini 1.823

UPDATE 31 Oktober: Kumulatif Kasus Terkonfirmasi Covid-19 di Tangsel Kini 1.823

Megapolitan
Lawan Arus Saat Kendarai Motor, Dua Pemuda Tewas Dihantam Mobil Boks

Lawan Arus Saat Kendarai Motor, Dua Pemuda Tewas Dihantam Mobil Boks

Megapolitan
Polda Metro Jaya Antisipasi Puncak Arus Balik Libur Panjang

Polda Metro Jaya Antisipasi Puncak Arus Balik Libur Panjang

Megapolitan
Progres Revitalisasi Taman Ismail Marzuki Capai 40,85 Persen

Progres Revitalisasi Taman Ismail Marzuki Capai 40,85 Persen

Megapolitan
Turun Rp 24 Triliun, Anggaran Perubahan DKI Jadi Rp 63,23 Triliun

Turun Rp 24 Triliun, Anggaran Perubahan DKI Jadi Rp 63,23 Triliun

Megapolitan
Pemkot Jakarta Selatan Gelar Vaksinasi Rabies Gratis untuk Hewan Peliharaan

Pemkot Jakarta Selatan Gelar Vaksinasi Rabies Gratis untuk Hewan Peliharaan

Megapolitan
UPDATE 31 Oktober: Tambah 21 Orang, Kasus Terkonfirmasi Covid-19 di Kota Tangerang Kini 2.180

UPDATE 31 Oktober: Tambah 21 Orang, Kasus Terkonfirmasi Covid-19 di Kota Tangerang Kini 2.180

Megapolitan
Kronologi Penganiayaan WN Pakistan, Pelaku Mulanya Kesal Diklakson kemudian Menyerang Pakai Senjata Tajam

Kronologi Penganiayaan WN Pakistan, Pelaku Mulanya Kesal Diklakson kemudian Menyerang Pakai Senjata Tajam

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X