Lawan KPK, ACTA Ajukan Praperadilan soal Kasus Lahan Sumber Waras

Kompas.com - 01/02/2017, 15:30 WIB
Ketua Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) Ibnu Wahyudi serta sejumlah rekannya saat mendaftarkan gugatan praperadilan kasus pengadaan lahan Sumber Waras melawan KPK ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (1/2/2017). Alsadad RudiKetua Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) Ibnu Wahyudi serta sejumlah rekannya saat mendaftarkan gugatan praperadilan kasus pengadaan lahan Sumber Waras melawan KPK ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (1/2/2017).
Penulis Alsadad Rudi
|
EditorEgidius Patnistik

JAKARTA, KOMPAS.com - Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) mendaftarkan gugatan praperadilan melawan KPK ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (1/2/2017), terkait kasus pembelian lahan Sumber Waras oleh Pemprov DKI Jakarta. Ketua ACTA, Ibnu Wahyudi, dengan didampingi sembilan rekannya, mendaftarkan gugatan tersebut.

Ibnu menilai hasil audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan, yang diserahkan kepada KPK tanggal 7 Desember 2015, menyebutkan terjadi sejumlah penyimpangan dalam proses pembelian lahan RS Sumber Waras oleh Pemerintah Provinsi DKI. Penyimpangan itu dinilainya terjadi dalam tahap perencanaan, penganggaran, pembentukan tim, penetuan harga dan penyerahan hasil.

"Perlu dicatat dan digarisbawahi bahwa hingga detik ini hasil audit BPK tidak pernah dibatalkan dan tidak pernah juga diralat," kata Ibnu usai menerima salinan pengajuan gugatan.

Menurut Ibnu, audit BPK bersifat valid dan tidak diragukan keabsahannya. Ibnu menyatakan berdasarkan Pasal 8 ayat 4 Undang-undnag Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, audit dari lembaga tersebut harus dijadikan dasar penyidikan oleh pejabat penyidik yang berwenang.

Selain itu, Ibnu menyatakan BPK adalah lembaga audit negara yang keberadaannya diatur secara tegas dalam Pasal 23 e UUD 1945.

"Jadi menurut kami sudah menjadi kewajiban hukum bagi KPK untuk menindaklanjuti temuan BPK," ucap Ibnu.

Juni lalu, KPK menyatakan tidak menemukan adanya tindak pidana dalam kasus pembelian lahan milik RS Sumber Waras. Hal itulah yang menjadi alasan KPK tidak meningkatkan proses hukum ke tahap penyidikan.

"Penyidik kami tidak menemukan perbuatan melawan hukum," kata Ketua KPK Agus Rahardjo di sela-sela rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (14/6/2016).

Di sisi lain, BPK sebelumnya menyebut adanya perbedaan harga lahan yang mengindikasikan kerugian negara Rp 191 miliar.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

 Seribu Alasan Pengendara Motor yang Naik JPO Dekat Sudinhub Jakut...

Seribu Alasan Pengendara Motor yang Naik JPO Dekat Sudinhub Jakut...

Megapolitan
CPNS Pemprov DKI, Dua Formasi Ini Masih Belum Ada Pelamar

CPNS Pemprov DKI, Dua Formasi Ini Masih Belum Ada Pelamar

Megapolitan
Hingga 20 November 2019, 18.876 Orang Daftar CPNS Pemprov DKI

Hingga 20 November 2019, 18.876 Orang Daftar CPNS Pemprov DKI

Megapolitan
Polisi Tetapkan Seorang Tersangka Bentrok FBR dan PP

Polisi Tetapkan Seorang Tersangka Bentrok FBR dan PP

Megapolitan
Jelang Kampanye Pilkades, Kapolresta Tangerang Ancam Bakal Proses Hukum Pelaku Kampanye Hitam

Jelang Kampanye Pilkades, Kapolresta Tangerang Ancam Bakal Proses Hukum Pelaku Kampanye Hitam

Megapolitan
Nunung kepada Majelis Hakim: Saya Sangat Salah dan Menyesali Perbuatan

Nunung kepada Majelis Hakim: Saya Sangat Salah dan Menyesali Perbuatan

Megapolitan
Mikrotrans Jak Lingko 80 Layani Rute Rawa Buaya sampai Rawa Kompeni

Mikrotrans Jak Lingko 80 Layani Rute Rawa Buaya sampai Rawa Kompeni

Megapolitan
Bobol Showroom Motor, Dua Pencuri Ditangkap Polisi

Bobol Showroom Motor, Dua Pencuri Ditangkap Polisi

Megapolitan
Tahun 2019 Sisa 40 Hari, PAD Kota Bekasi Masih Minus Rp 1 Triliun

Tahun 2019 Sisa 40 Hari, PAD Kota Bekasi Masih Minus Rp 1 Triliun

Megapolitan
Setu Sawangan akan Dinormalisasi, Pedagang Pasrah Warungnya Digusur

Setu Sawangan akan Dinormalisasi, Pedagang Pasrah Warungnya Digusur

Megapolitan
Agar Tak Dilintasi Motor, Pejalan Kaki Saran Pasang Penghalang di JPO Dekat Sudinhub Jakut

Agar Tak Dilintasi Motor, Pejalan Kaki Saran Pasang Penghalang di JPO Dekat Sudinhub Jakut

Megapolitan
Wali Kota Bekasi Lebih Dulu Berhitung Sebelum Siapkan APAR di Sekolah-sekolah

Wali Kota Bekasi Lebih Dulu Berhitung Sebelum Siapkan APAR di Sekolah-sekolah

Megapolitan
Kata Walkot Jaktim, Tebing Jalan DI Panjaitan yang Rawan Longsor Kewenangan Pemerintah Pusat

Kata Walkot Jaktim, Tebing Jalan DI Panjaitan yang Rawan Longsor Kewenangan Pemerintah Pusat

Megapolitan
Badan Pembentukan Perda: 52 Raperda yang Diusulkan Terlalu Banyak

Badan Pembentukan Perda: 52 Raperda yang Diusulkan Terlalu Banyak

Megapolitan
Pemkot Tangerang Luncurkan Aplikasi Gampang Ngurus Berkas

Pemkot Tangerang Luncurkan Aplikasi Gampang Ngurus Berkas

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X