MUI Minta Pengawasan KY dan Kejagung Lebih Intensif pada Sidang Ahok

Kompas.com - 02/02/2017, 12:10 WIB
Kedua dari kanan, Wakil Ketua MUI Zainud Tauhid saat memberikan konferensi pers di MUI, Jakarta Pusat, Kamis (2/2/2017). Kahfi Dirga CahyaKedua dari kanan, Wakil Ketua MUI Zainud Tauhid saat memberikan konferensi pers di MUI, Jakarta Pusat, Kamis (2/2/2017).
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan sikap terkait tindakan tim advokasi dan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok kepada Ketua MUI KH Ma'ruf Amin dalam sidang penodaan agama di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Kamis (2/2/2017).

Sikap pertama Dewan Pimpinan MUI adalah menyesalkan tidak diindahkan nilai-nilai etika dan kehormatan lembaga peradilan dalam persidangan perkara Ahok.

"Menyesalkan sikap terdakwa kepada Ma'ruf Amin yang telah memberikan keterangan dalam persidangan perkara a quo (Ahok) yang cenderung menekan dan melecehkan kebenaran keterangan saksi dengan sikap yang arogan dan tidak santun serta tidak mengindahkan nilai-nilai kehormatan lembaga peradilan," kata Wakil Ketua MUI Zainut Tauhid di Gedung MUI, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Kamis (2/2/2017).

MUI meminta kepada Komisi Yudisial RI untuk menegakkan kode etik lembaga peradilan dalam pemeriksaan perkara Ahok. Permintaan serupa juga untuk Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung.

"Meminta MA dan Kejagung untuk lebih mengintensifkan pemantauan dan pengawasan proses persidangan a quo (Ahok) sehingga seluruh persidangan berjalan sesuai peraturan perundang-undangan dan etika persidangan," kata Zainut.

Dalam persidangan kasus penodaan agama, Selasa (31/1/2017), Ahok sempat mengancam akan memproses hukum Ma'ruf.

Menurut Ahok, Ma'ruf yang hadir sebagai saksi dari jaksa penuntut umum itu menutupi latar belakangnya yang pernah menjadi Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selain itu, kata Ahok, pengacaranya memiliki bukti tentang adanya telepon dari SBY kepada Ma'ruf agar Ma'ruf bertemu dengan Agus-Sylviana. Namun, Ma'ruf membantah adanya telepon itu.

Perihal adanya percakapan pada 7 Oktober 2016 itu juga sudah dibenarkan dan dijelaskan oleh SBY selaku Ketua Umum Partai Demokrat. SBY mengatakan, percakapan itu tidak ada kaitannya dengan kasus Ahok.

Belakangan, Ahok menyatakan permintaan maaf kepada Ma'ruf Amin. Dia juga menegaskan tidak akan melaporkan Ma'ruf Amin. Terkait permohonan maaf Ahok, Ma'ruf mengaku sudah memaafkan.

"Namanya orang sudah minta maaf masa tidak dimaafkan," kata Ma'ruf, Rabu (1/2/2017).

Ma'ruf yang juga Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ini mengimbau kepada semua kader PBNU di seluruh Tanah Air untuk juga memaafkan Ahok. Menurut dia, kader PBNU harus tenang dan bisa menahan diri.

"Kami enggak ada yang musuh-musuhan," ucap Ma'ruf.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pasien Covid-19 Kabupaten Bekasi Kini 1.609 Orang

Pasien Covid-19 Kabupaten Bekasi Kini 1.609 Orang

Megapolitan
Langgar Ganjil Genap, Petugas Putar Balik 2.000 Kendaraan di Kota Bogor

Langgar Ganjil Genap, Petugas Putar Balik 2.000 Kendaraan di Kota Bogor

Megapolitan
Ada Nobar Euro 2020 di Pamulang, Wali Kota Tangsel Kerahkan Anggota untuk Razia

Ada Nobar Euro 2020 di Pamulang, Wali Kota Tangsel Kerahkan Anggota untuk Razia

Megapolitan
Depok Buka Vaksinasi Covid-19 untuk Warga Usia 18 Tahun ke Atas

Depok Buka Vaksinasi Covid-19 untuk Warga Usia 18 Tahun ke Atas

Megapolitan
37 Balita Positif Covid-19 di Depok Hari Ini, Sama dengan Lansia

37 Balita Positif Covid-19 di Depok Hari Ini, Sama dengan Lansia

Megapolitan
Depok Catat 543 Kasus Baru Covid-19, Terbanyak Kedua Sepanjang Sejarah

Depok Catat 543 Kasus Baru Covid-19, Terbanyak Kedua Sepanjang Sejarah

Megapolitan
Rekor Lagi, 4.895 Kasus Baru Covid-19 di Jakarta Hari Ini

Rekor Lagi, 4.895 Kasus Baru Covid-19 di Jakarta Hari Ini

Megapolitan
Covid-19 di Bekasi Naik Hampir 90 Persen, Wali Kota: Bukan Meningkat, tapi Melonjak Vertikal!

Covid-19 di Bekasi Naik Hampir 90 Persen, Wali Kota: Bukan Meningkat, tapi Melonjak Vertikal!

Megapolitan
Palak Pedagang Dimsum, 2 Pria yang Mengaku Jawara di Serpong Ditangkap

Palak Pedagang Dimsum, 2 Pria yang Mengaku Jawara di Serpong Ditangkap

Megapolitan
Masih Banyak Warga yang Enggan Disuntik Vaksin Covid-19, Apa Alasan Mereka?

Masih Banyak Warga yang Enggan Disuntik Vaksin Covid-19, Apa Alasan Mereka?

Megapolitan
138 Pasien Covid-19 Jalani Isolasi di Graha Wisata Ragunan, Kapasitas Ruangan Tersedia Tinggal 6 Kamar

138 Pasien Covid-19 Jalani Isolasi di Graha Wisata Ragunan, Kapasitas Ruangan Tersedia Tinggal 6 Kamar

Megapolitan
Warga Ber-KTP Non DKI Terpapar Covid-19 di Jakarta, Ini Cara untuk Mendapatkan Perawatan

Warga Ber-KTP Non DKI Terpapar Covid-19 di Jakarta, Ini Cara untuk Mendapatkan Perawatan

Megapolitan
13 Tahun MRT Jakarta: Transformasi dan Kolaborasi

13 Tahun MRT Jakarta: Transformasi dan Kolaborasi

Megapolitan
Para Pesepeda Tolak Wacana Pembongkaran Jalur Sepeda Sudirman-Thamrin

Para Pesepeda Tolak Wacana Pembongkaran Jalur Sepeda Sudirman-Thamrin

Megapolitan
RS Mulai Penuh, Anies: Hindari Bepergian yang Tidak Perlu, Nanti Menyesal

RS Mulai Penuh, Anies: Hindari Bepergian yang Tidak Perlu, Nanti Menyesal

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X