Uang Operasional Diusulkan Naik, Ini Tanggapan RT/RW

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengajukan usulan kenaikan dana operasional RT/RW ke DPRD DKI Jakarta. Dana operasional RT rencananya diusulkan naik Rp 1,5 juta dari semula Rp 975.000.

Sedangkan dana operasional RW diusulkan naik Rp 2 juta dari semula Rp 1,2 juta. Bagaimana tanggapan para RT dan RW terkait hal ini Ketua RW 03 Cipinang Melayu, Jakarta Timur, Muchtar Usman menyambut baik rencana tersebut.

"Saya mendukung rencana kenaikan dana operasional RT/RW ini," kata Muchtar, kepada Kompas.com, Kamis (2/2/2017).

Muchtar bercerita, sejumlah kegiatan di wilayahnya memang butuh dana operasional. Sebut saja uang keamanan untuk wilayah, uang kebersihan atau sampah, konsumsi untuk kegiatan kerja bakti, fotokopi atau biaya alat tulis kantor (ATK) dan lainnya.

Selama ini dana operasional Rp 1,2 juta pertriwulan yang diterima Muchtar digunakan untuk itu. Namun, kadang harus nombok lantaran ada biaya-biaya lain yang mesti dikeluarkan.

"Banyak misalnya untuk kegiatan mendesak kalau ada tawuran atau banjir. Atau fotokopi kertas, dan konsumsi untuk kerja bakti," ujar Muchtar.

Menurut dia, memang ada iuran dari tiap RT yang disetor untuk RW. Muchtar yang membawahi 14 RT menerima Rp 20.000 dari tiap RT perbulan. Nilai ini juga dinilai belum ideal. Sementara itu, Ketua RW 07 Rawajati, Jakarta Selatan, Sari Budi Handayani, juga berpendapat senada.

"Kalau dinaikin ya kita senang banget," ujar Sari. (Baca: DPRD DKI Setuju Dana Operasional RT/RW Dinaikkan)

Menurut dia, para RW sekarang dituntut untuk melakukan rapat-rapat. "Rapat-rapat segala macam kadang kita tanggung sendiri," ujar Sari.

Bahkan, khusus di wilayahnya, ada biaya untuk membayar guru ngaji yang dikeluarkan dari dana operasional RW. Ia juga punya staf. Untuk stafnya kadang perlu biaya transport. Biaya lain seperti fotokopi, ATK, nge-print, juga menggunakan dana operasional Rp 1,2 juta yang pertriwulan atau tiga bulan sekali ia terima. Namun, kadang jumlah itu belum cukup.

"Terus sekarang semua serba digital, untuk paket data internet juga kita sendiri. Sebenarnya dinaikan Rp 2 juta juga minim, itu kita terima tiga bulan sekali," ujar Sari.

Ketua RT 03 RW 07 Kelurahan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Rifai mengatakan, juga mendukung usulan kenaikan dana operasional tersebut. Namun, Rifai enggan menyebut berapa idealnya dana operasional yang dibutuhkan.

"Kita kan kerja sosial. Kalau saya dinaikan jadi Rp 1,5 juta, cukup enggak cukup. Kalau dibilang kurang ya kurang banyak. Tapi kan relatif, untuk tiap-tiap RT beda-beda kebutuhannya. Kalau saya, berapa pun yang saya bisa gunakan, yang penting efektif saja," ujar Rifai. (Baca: Kenaikan Dana Operasional RT/RW Diusulkan Setelah Sumarsono Keliling Jakarta)

Kepala Biro Tata Pemerintahan (Tapem) DKI Jakarta, Premi Lasari mengatakan, usulan kenaikan ini bermula dari silaturahmi Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono kepada RT/RW. Kemudian usulan tersebut disampaikan kepada DPRD.

"Dari hasil pertemuan dengan RT/RW banyak masukan, salah satunya mengusulkan adanya kenaikan uang operasional penyelenggaraan tugas RT/RW. Itu yang kami sampaikan ke DPRD," kata Premi, di Gedung DPRD DKI Jakarta, seperti dikutip dari Beritajakarta.com, Kamis (2/2/2017).

Nilai kenaikan dana operasional RT dan RW ini menurutnya masih akan dibahas bersama Komisi A DPRD. Premi menambahkan, dana operasional RT/RW ini terakhir mengalami kenaikan pada 2013 silam.