Kompas.com - 02/02/2017, 22:32 WIB
Calon gubernur DKI Jakarta nomor pemilihan satu Agus Harimurti Yudhoyono saat mendatangi permukinan warga di Kelurahan Cikini, Senen, Jakarta Pusat, Kamis (2/2/2017). Alsadad RudiCalon gubernur DKI Jakarta nomor pemilihan satu Agus Harimurti Yudhoyono saat mendatangi permukinan warga di Kelurahan Cikini, Senen, Jakarta Pusat, Kamis (2/2/2017).
Penulis Alsadad Rudi
|
EditorFidel Ali

JAKARTA, KOMPAS.com — Calon gubernur DKI Jakarta nomor pemilihan satu, Agus Harimurti Yudhoyono, heran dengan pihak yang mempermasalahkan pertemuannya dengan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin.

"Saya heran siapa yang permasalahkan, kenapa dipermasalahkan juga. Yang jelas saya sebagai warga negara punya segala hak untuk bertemu dengan siapa pun," kata Agus di kawasan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (2/2/2017).

Agus diketahui memang sempat mendatangi Ma'ruf di kantor PBNU pada 7 Oktober 2016. Menurut Agus, pertemuannya saat itu merupakan bagian dari sosialisasi pada masa-masa awal pencalonannya.

Agus menyebut saat itu hanya meminta nasihat dan doa restu dari para tokoh agama yang dinilainya akan dapat memberikan wejangan yang baik kepadanya.

"Dengan nasihat itu, saya meyakini itu akan melengkapi semangat saya untuk membawa perubahan bagi seluruh warga DKI," kata Agus.

Pihak yang mempermasalahkan pertemuan Agus dan Ma'ruf adalah terdakwa kasus penodaan agama, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, beserta tim kuasa hukumnya. Dalam lanjutan persidangan kasus penodaan agama Selasa (31/1/2017), Ahok sempat mengancam akan memproses hukum Ma'ruf.

Menurut Ahok, Ma'ruf yang hadir sebagai saksi dari jaksa penuntut umum itu menutupi latar belakangnya yang pernah menjadi Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). (Baca: MUI Anggap Sikap Ahok dan Tim Advokasi Tak Santun terhadap Ma'ruf Amin)

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ahok mengatakan, pengacaranya memiliki bukti tentang adanya pembicaraan telepon antara SBY dan Ma'ruf. Pembicaraan membahas mengenai dua hal, yakni permintaan agar Ma'ruf menerima kedatangan Agus di kantor PBNU.

Yang kedua ialah permintaan agar MUI menerbitkan fatwa terkait ucapan Ahok dalam kunjungan kerjanya sebagai Gubernur DKI ke Kepulauan Seribu pada 27 September 2016. Namun, Ma'ruf membantah.

Pada kesempatan terpisah, SBY mengatakan, percakapan itu tidak ada kaitannya dengan kasus Ahok. Belakangan, Ahok menyatakan permintaan maaf kepada Ma'ruf Amin. Dia juga menegaskan tidak akan melaporkan Ma'ruf Amin. Terkait permohonan maaf Ahok, Ma'ruf mengaku sudah memaafkan.

Kompas TV Ketua MUI Jadi Saksi, Ini yang Didalami Pengacara Ahok
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejaksaan Masih Cari Alat Bukti untuk Tetapkan Tersangka Korupsi Damkar Depok, Siapkan 8 Jaksa

Kejaksaan Masih Cari Alat Bukti untuk Tetapkan Tersangka Korupsi Damkar Depok, Siapkan 8 Jaksa

Megapolitan
Proses Lelang Belum Selesai, Revitalisasi Tugu Pamulang Mundur dari Rencana Awal

Proses Lelang Belum Selesai, Revitalisasi Tugu Pamulang Mundur dari Rencana Awal

Megapolitan
Polisi Periksa 5 Saksi untuk Ungkap Penyebab Kecelakaan Bus Transjakarta yang Tewaskan 2 Orang

Polisi Periksa 5 Saksi untuk Ungkap Penyebab Kecelakaan Bus Transjakarta yang Tewaskan 2 Orang

Megapolitan
Dikeluhkan Ambil Foto Perumahan Tanpa Izin, Google Minta Maaf dan Hapus Pemetaan Perumahannya

Dikeluhkan Ambil Foto Perumahan Tanpa Izin, Google Minta Maaf dan Hapus Pemetaan Perumahannya

Megapolitan
Mobil Keluar Jalur dan Terbalik di Puri Kembangan, Pengemudi Luka-luka

Mobil Keluar Jalur dan Terbalik di Puri Kembangan, Pengemudi Luka-luka

Megapolitan
Ini Lokasi Bengkel Uji Emisi di Jakarta Utara

Ini Lokasi Bengkel Uji Emisi di Jakarta Utara

Megapolitan
Kasus Dugaan Pengeroyokan yang Tewaskan Warga, Istri Korban Kecewa RS di Salemba Berbohong

Kasus Dugaan Pengeroyokan yang Tewaskan Warga, Istri Korban Kecewa RS di Salemba Berbohong

Megapolitan
Harga Minyak Goreng Naik, Pedagang dan Pemegang KJP Bisa Dapat Lebih Murah di Mini DC

Harga Minyak Goreng Naik, Pedagang dan Pemegang KJP Bisa Dapat Lebih Murah di Mini DC

Megapolitan
UPDATE 27 Oktober: Tambah 5 Kasus di Kota Tangerang, 23 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE 27 Oktober: Tambah 5 Kasus di Kota Tangerang, 23 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Pemkot Depok Kucurkan 'Uang Lelah' Rp 85 Juta untuk Atlet yang Berlaga di PON Papua

Pemkot Depok Kucurkan "Uang Lelah" Rp 85 Juta untuk Atlet yang Berlaga di PON Papua

Megapolitan
UPDATE 27 Oktober: 8 Pasien Covid-19 di Depok Selesai Isolasi, 1 Orang Wafat

UPDATE 27 Oktober: 8 Pasien Covid-19 di Depok Selesai Isolasi, 1 Orang Wafat

Megapolitan
Kelurahan Duri Kepa Tak Kembalikan Pinjaman Rp 264,5 Juta, Warga Cibodas Lapor Polisi

Kelurahan Duri Kepa Tak Kembalikan Pinjaman Rp 264,5 Juta, Warga Cibodas Lapor Polisi

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG: Jakarta Waspada Banjir Lagi

Prakiraan Cuaca BMKG: Jakarta Waspada Banjir Lagi

Megapolitan
Ingat, Sanksi Tilang Pelanggar Ganjil Genap di 13 Kawasan di Jakarta Berlaku Mulai Hari Ini

Ingat, Sanksi Tilang Pelanggar Ganjil Genap di 13 Kawasan di Jakarta Berlaku Mulai Hari Ini

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Dua Jambret Tewas Ditabrak Mobil Korbannya di Tebet | Buruh Minta UMP Jakarta Naik Jadi Rp 5,3 Juta

[POPULER JABODETABEK] Dua Jambret Tewas Ditabrak Mobil Korbannya di Tebet | Buruh Minta UMP Jakarta Naik Jadi Rp 5,3 Juta

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.