KPU DKI Akan Laporkan Konten "Hoax" di Media Sosial ke Polda Metro

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta akan melaporkan konten-konten hoax yang beredar di media sosial ke Polda Metro Jaya pada Jumat (3/2/2017) siang.

Komisioner KPU DKI Jakarta, Dahliah Umar mengatakan, Ketua KPU DKI Sumarno yang akan melaporkan langsung konten-konten hoax tersebut.

"Intinya melaporkan konten hoax terkait dengan penyelenggaraan pemilu, ada buktinya," ujar Dahliah saat dihubungi, Jumat.

Dahliah mengatakan, banyak konten tidak benar yang beredar di media sosial terkait dengan penyelenggara pemilu. Konten-konten tersebut dinilai akan menyesatkan dan dapat menimbulkan kecurigaan masyarakat terhadap KPU DKI sebagai penyelenggara pemilu.

"Kami ingin supaya ada pertanggungjawaban dari mereka yang sudah membuat berita tidak benar. Kami ingin itu segera ditindaklanjut supaya tidak ada fitnah terhadap penyelenggara pemilu," kata Dahliah.

KPU DKI Jakarta tidak mengetahui siapa yang membuat konten-konten hoax tersebut. Karena itulah KPU DKI Jakarta melaporkan ke Polda Metro untuk menelusurinya. Dari percakapan Kompas.com dengan Sumarno beberapa hari yang lalu, ia menyebutkan banyak informasi hoax yang disebarkan melalui media massa.

Salah satunya terkait dengan rencana kecurangan KPU DKI Jakarta untuk memenangkan salah satu pasangan calon. Sumarno menegaskan, informasi tersebut tidak benar.

KPU DKI Jakarta tidak pernah melakukan langkah-langkah manipulatif untuk memenangkan salah satu pasangan calon. Sumarno menyatakan KPU DKI Jakarta menyelenggarakan Pilkada DKI 2017 dengan terbuka.

Pada saat penghitungan suara 15 Februari 2017, masyarakat boleh hadir dan mendokumentasikannya melalui foto dan video. Selain itu, KPU DKI Jakarta akan mengunggah formulir C1 hasil penghitungan suara ke laman resmi sistem informasi penghitungan suara (Situng) KPU RI.

"Di situlah kemudian akan tahu misalnya TPS 1 Kelurahan Paseban, Ahok dapat berapa, Anies dapat berapa, Agus dapat berapa, bisa diakses. Nanti semuanya 13.023 TPS itu open data," kata Sumarno, Senin lalu.

Selain itu, Sumarno mengatakan banyak pihak yang mengawasi penyelenggarakan Pilkada DKI Jakarta 2017, mulai dari saksi dari tim pasangan cagub-cawagub, panwaslu, hingga masyarakat. Karena itu, jika ada kecurangan akan mudah dideteksi.