Lurah Diminta Awasi Pengurus RT/RW yang Tidak Netral dalam Pilkada DKI

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono meminta seluruh lurah yang ada di Jakarta Timur mengawasi setiap pengurus RT/RW yang ada di wilayahnya untuk menjaga netralitas jelang Pilkada DKI 2017.

Sumarsono mengatakan, beberapa waktu yang lalu sempat ada kelompok pengurus RT/RW yang mendeklarasikan diri mendukung salah satu pasangan calon gubernur-calon wakil gubernur DKI Jakarta.

Harusnya, lanjut dia, pengurus RT/RW tak boleh membawa embel-embel jabatan yang diembannya untuk mempengaruhi warga lain mendukung salah salah satu pasangan calon.

"Lalu soal RT/RW keberadaannya juga harus netral, tidak boleh mengatakan saya RT/Rw meminta mendukung calon nomor sekian. Kemarin ada yang mau deklarasi, ini yang nggak boleh. Spanduk yang mengatakan mendukung A,B,C, stop cukup," ujar Sumarsono di Kantor Wali Kota Jakarta Timur, Jumat (3/2/2017).

Meski demikian, Sumarsono mengatakan tidak ada larangan bagi RT/RW sebagai individu untuk mendukung salah satu pasangan calon. Ini karena banyak ditemukan pengurus RT/RW yang berlatar simpatisan dari salah satu partai pendukung salah satu pasangan calon.

Namun Sumarsono meyakinkan bahwa Pemda DKI akan langsung memberikan sanksi berupa pencabutan surat keputusan pengukuhan menjadi pengurus RT/RW jika terbukti melanggar aturan itu.

"Yang boleh dia sebagai pribadi, nggak boleh atas nama RT/RW memberikan dukungan pasangan calon. Karena RT RW itu adalah instrumen pemerintahan," ujar Sumarsono. (Baca: Dana Operasional RT/RW Akan Naik, Sekda DKI Ingatkan Itu Bukan Gaji)

"Kalau melanggar, nanti kami ada bukti-bukti, langsung kami copot juga boleh. Tapi lebih karena mereka tokoh masyarakat, konsepnya adalah etika aja. Kode etik saja yang kita berlakukan," kata Sumarsono menambahkan.