Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

MUI Minta Tim Pengacara Ahok Tunjukkan Bukti Komunikasi SBY-Ma'ruf

Kompas.com - 04/02/2017, 10:09 WIB
Nursita Sari

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Hukum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ikhsan Abdullah mengatakan, tim penasihat hukum terdakwa kasus dugaan penodaan agama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bersikap adil dalam persidangan.

Menurut dia, tim pengacara seharusnya menunjukkan bukti di dalam persidangan saat mengatakan ada percakapan antara Ketua MUI KH Ma'ruf Amin dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.

"Kalau memang itu benar adanya dan memiliki bukti, disampaikan juga, fairness. Tampilin dong transkripnya," ujar Ikhsan dalam diskusi bertajuk 'Ngeri-ngeri Sadap' di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (4/2/2017).

Dari bukti tersebut, seharusnya tim penasihat hukum Ahok mengonfirmasi dari mana bukti tersebut didapatkan. Mereka juga harus mengonfirmasi kebenarannya kepada Ma'ruf.

"Dikonfirmasi dari mana data ini diperoleh, itu namanya legal, sah. Kalau yang tadi itu haram, melanggar hukum tindak pidana karena tidak mengonfirmasi bagamana sumbernya," kata dia.

(Baca: MUI Bantah Tudingan Sikap soal Penodaan Agama Diintervensi SBY)

Sementara itu, salah satu penasihat hukum Ahok, Tommy Sihotang, menuturkan, pihaknya tidak akan membuka bukti tersebut sebelum menyampaikan di muka pengadilan.

"Ada bukti bahwa memang tidak etis kalau kami sampaikan sebelum sampaikan ke majelis hakim," tutur Tommy dalam kesempatan yang sama.

Tim pengacara Ahok merasa tidak pernah menyebutkan bahwa bukti yang dimiliki berupa rekaman atau transkrip percakapan. Bisa saja, menurut tim pengacara, bukti itu berupa kesaksian.

 

"Jadi, jangan mengambil kesimpulan sendiri. Memang kita bilang rekaman? Kan tidak ada. Kenapa dibilang rekaman?" kata Humprey Djemat, pengacara Ahok.

Tim pengacara tidak akan mengungkap wujud bukti yang dimiliki selain di pengadilan nantinya.

SBY sebelumnya sudah memberikan penjelasan mengenai komunikasi antara dia dan Ma'ruf Amin pada 7 Oktober tersebut.

(Baca: SBY Bicara soal Fakta Percakapan dengan Ma'ruf Amin pada 7 Oktober)

Saat itu, pasangan Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni yang diusung Partai Demokrat dijadwalkan menemui Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

Menurut SBY, percakapan dia dengan Ma'ruf Amin memang ada. Namun, percakapan itu tidak terkait tugas Ma'ruf sebagai Ketua MUI. Saat bertemu pasangan Agus-Sylvi, posisi Ma'ruf sebagai Rois Aam PBNU.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KTP 8,3 Juta Warga Jakarta Bakal Diganti Bertahap Saat Status DKJ Berlaku

KTP 8,3 Juta Warga Jakarta Bakal Diganti Bertahap Saat Status DKJ Berlaku

Megapolitan
Jasad Perempuan Dalam Koper di Bekasi Alami Luka di Kepala, Hidung dan Bibir

Jasad Perempuan Dalam Koper di Bekasi Alami Luka di Kepala, Hidung dan Bibir

Megapolitan
Dukcapil DKI: Penonaktifan NIK Warga Jakarta Bisa Tekan Angka Golput di Pilkada

Dukcapil DKI: Penonaktifan NIK Warga Jakarta Bisa Tekan Angka Golput di Pilkada

Megapolitan
Polisi: Mayat Dalam Koper di Cikarang Bekasi Seorang Perempuan Paruh Baya Asal Bandung

Polisi: Mayat Dalam Koper di Cikarang Bekasi Seorang Perempuan Paruh Baya Asal Bandung

Megapolitan
Pembunuh Wanita di Pulau Pari Curi Ponsel Korban dan Langsung Kabur ke Sumbar

Pembunuh Wanita di Pulau Pari Curi Ponsel Korban dan Langsung Kabur ke Sumbar

Megapolitan
Keluarga Ajukan Rehabilitasi, Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen di BNN Jaksel

Keluarga Ajukan Rehabilitasi, Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen di BNN Jaksel

Megapolitan
Warga Duga Ada Praktik Jual Beli Rusunawa Muara Baru Seharga Rp 50 Juta oleh Oknum Pengelola

Warga Duga Ada Praktik Jual Beli Rusunawa Muara Baru Seharga Rp 50 Juta oleh Oknum Pengelola

Megapolitan
Pemprov DKI: Restorasi Rumah Dinas Gubernur Masih Tahap Perencanaan

Pemprov DKI: Restorasi Rumah Dinas Gubernur Masih Tahap Perencanaan

Megapolitan
Harga Bawang Merah Melonjak, Pedagang Keluhkan Pembelinya Berkurang

Harga Bawang Merah Melonjak, Pedagang Keluhkan Pembelinya Berkurang

Megapolitan
NIK Ratusan Ribu Warga Jakarta yang Tinggal di Daerah Lain Terancam Dinonaktifkan

NIK Ratusan Ribu Warga Jakarta yang Tinggal di Daerah Lain Terancam Dinonaktifkan

Megapolitan
Wakil Ketua DPRD Niat Bertarung di Pilkada Kota Bogor: Syahwat Itu Memang Sudah Ada...

Wakil Ketua DPRD Niat Bertarung di Pilkada Kota Bogor: Syahwat Itu Memang Sudah Ada...

Megapolitan
Saksi Sebut Hujan Tak Begitu Deras Saat Petir Sambar 2 Anggota TNI di Cilangkap

Saksi Sebut Hujan Tak Begitu Deras Saat Petir Sambar 2 Anggota TNI di Cilangkap

Megapolitan
PAN Sebut Warga Depok Jenuh dengan PKS, Imam Budi: Bagaimana Landasan Ilmiahnya?

PAN Sebut Warga Depok Jenuh dengan PKS, Imam Budi: Bagaimana Landasan Ilmiahnya?

Megapolitan
Ketika Kajari Jaksel Lelang Rubicon Mario Dandy, Saksi Bisu Kasus Penganiayaan D di Jaksel

Ketika Kajari Jaksel Lelang Rubicon Mario Dandy, Saksi Bisu Kasus Penganiayaan D di Jaksel

Megapolitan
Warga Jakarta yang NIK-nya Dinonaktifkan Tak Bisa Pakai BPJS Kesehatan

Warga Jakarta yang NIK-nya Dinonaktifkan Tak Bisa Pakai BPJS Kesehatan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com