JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua RT 004 RW 008, Kety Hutagalung, membantah ada warganya yang bernama Saidi.
Adapun Saidi merupakan salah satu nama yang terdapat dalam gambar tiga e-KTP dengan nama berbeda, tetapi fotonya sama. Gambar tiga e-KTP ini beredar di media sosial.
"Enggak ada nama itu," kata Kety kepada Kompas.com, di rumahnya, di Jalan Tawakal Ujung Raya, Tomang, Jakarta Barat, Minggu (5/2/2017).
Kety mengaku dihampiri pihak berwajib setelah masalah terkait gambar e-KTP ini beredar luas.
Pada Sabtu (4/2/2017) kemarin, dia mengaku kedatangan aparat yang menanyakan keberadaan Saidi.
Aparat itu bertanya mengenai Saidi dan alamatnya seperti yang tertera pada salah satu e-KTP, yakni Jalan Tawakal Ujung Nomor 7, RT 004/008.
Kemudian, Kety mengantar aparat itu untuk mendatangi sebuah rumah di Jalan Tawakal Ujung Raya Nomor 7.
"Saya antarkan ke sana, wisma perpustakaan. Terus bapak-bapaknya foto-foto rumahnya ya. Saya bilang, yang tempati rumah ini (Jalan Tawakal Ujung Raya nomor 7) itu orang Jawa, bukan KTP sini," kata Kety.
(Baca juga: Menyusuri Alamat Saidi, Nama dalam Salah Satu E-KTP dengan Foto Sama)
Selain rumah itu, ada rumah di Jalan Tawakal Ujung Raya nomor 7A, yang ditempati oleh warga bernama Wijaya. Menurut Kety, rumah bernomor 7A itu sudah lama tak ditempati.
Ada pula rumah di Jalan Tawakal Ujung Raya nomor 7 B. Namun, tuan rumah tersebut bernama Edi, bukan Saidi.
Kety mengatakan, nama jalan yang ada di RT 004/008 adalah Jalan Tawakal Ujung Raya, bukan Jalan Tawakal Ujung seperti yang tertera dalam e-KTP tersebut. Adapun Jalan Tawakal Ujung berada di RT 016/007.
"Jalan Tawakal Ujung di sebelah, sudah beda RT dan RW. Kalau di sini namanya Jalan Tawakal Ujung Raya, RT-nya saya. Dari kemarin, pada nanyain ke saya, mana saya lagi kurang enak badan," kata Kety.
Ia juga memberi data warganya kepada aparat yang mendatanginya. Kety berharap, oknum tak bertanggung jawab tersebut segera ditangkap.
Kata KPU DKI
Terkait gambar e-KTP dengan nama berbeda tetapi fotonya sama ini, pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta membantah adanya identitas ganda pemilih.