Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politik Sandera dalam Pilkada DKI Jakarta

Kompas.com - 06/02/2017, 11:15 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini
EditorHeru Margianto

Suhu politik jelang pencoblosan untuk Pilkada DKI semakin menghangat. "Perang" di dunia nyata dan dunia maya semakin deras terasa.

Belakangan, "perang" itu semakin diramaikan dengan proses hukum terkait calon yang ikut kontestasi, baik cagub maupun cawagub.

Adalah Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang pertama terkena politik sandera ini. Ahok harus mempertanggungjawabkan pernyataannya yang dianggap menodai agama saat melakukan kunjungan kerja ke Kepulauan Seribu.

Ahok pun dilaporkan sejumlah ormas. Desakan penyelesaian kasus Ahok menjadi rangkaian panjang, beberapa kali aksi dalam jumlah masif digelar untuk mendesak agar kasus Ahok dilanjutkan.

Polisi pun akhirnya melanjutkan dan menjadikan Ahok sebagai tersangka dalam kasus penodaan agama. Selama masa kampanye Desember 2016 - Februari 2017 ini, Ahok harus berhadapan dengan jaksa dan melakukan pembelaannya di meja hijau.

Kemudian, ada Sylviana Murni. Birokrat yang juga calon wakil gubernur dari Agus Harimurti Yudhoyono, dan mantan None Jakarta ini tak lepas dari politik sandera.

Suami Sylvi, Gde Sardjana sempat dipanggil oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait perkara makar. Sardjana disebut-sebut memberikan sejumlah uang kepada tersangka makar, Jamran. Sardjana pun membantahnya.

Tak hanya itu, nama Sylvi pun masuk dalam orang yang perlu dimintai keterangannya oleh pihak kepolisian dalam dua kasus dugaan korupsi. Pertama pembangunan masjid Al Fauz di Kompleks Wali Kota Jakarta Pusat di tahun 2010. Saat itu Sylvi menjabat sebagai Wali Kota dan menganggarkan kegiatan tersebut.

Kemudian, polisi juga membutuhkan keterangan Sylvi dalam kasus dugaan pengelolaan dana bantuan sosial di Kwarda Pramuka tahun 2014-2015. Ketika itu Sylvi menjabat sebagai Ketua Kwarda Pramuka DKI Jakarta. Sylvi pun memenuhi panggilan tersebut dan membantah terlibat.

Belakangan, Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono pun ikut dalam pergolakan politik terkini. Ia beberapa kali berkomentar terkait perpolitikan di tingkat Jakarta.

Langkah politik SBY tidak lepas dari debut politik Agus Harimurti Yudhoyono di Pilkada DKI 2017. Kelompok Cikeas disebut-sebut dalam berbagai aksi dan gerak-gerik politik yang menyerang Ahok.

Di kubu seberang, nama Antasari Azhar yang muncul belakangan juga kerap dikaitkan sebagai "senjata" baru untuk menyerang SBY.

Jika menengok ke belakang, saat Pilpres 2014, publik pernah merasakan politik sandera yang dilakukan oleh dua kubu. Kubu Koalisi Kebangsaan yang memenangkan Joko Widodo sebagai presiden, dan kubu Koalisi Merah Putih yang menguasai parlemen.

Sempat ada tarik menarik dari masing-masing kubu, bahkan pernah ada suatu masa ketika menteri dari kabinet yang disusun Jokowi menolak hadir undangan dari parlemen.

Keadaan itu tidak berlarut-larut. Jokowi paham politik semacam ini tidak sehat. Negara tidak dapat berjalan dengan baik jika ada instabilitas di pemerintahan.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kebakaran Hanguskan Beberapa Rumah di Jalan KS Tubun Slipi

Kebakaran Hanguskan Beberapa Rumah di Jalan KS Tubun Slipi

Megapolitan
Polda Metro Kerahkan 197 Personel Amankan Paskah di Gereja Katedral Jakarta dan GPIB Imanuel

Polda Metro Kerahkan 197 Personel Amankan Paskah di Gereja Katedral Jakarta dan GPIB Imanuel

Megapolitan
Polisi Bakal Periksa Pemilik Truk dan Orangtua Sopir yang Sebabkan Kecelakaan di GT Halim

Polisi Bakal Periksa Pemilik Truk dan Orangtua Sopir yang Sebabkan Kecelakaan di GT Halim

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Tangerang Selatan, 29 Maret 2024

Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Tangerang Selatan, 29 Maret 2024

Megapolitan
Baznas RI Gelar Pesantren Kilat di Kapal Perang, 102 Sekolah Ambil Bagian

Baznas RI Gelar Pesantren Kilat di Kapal Perang, 102 Sekolah Ambil Bagian

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Kota Tangerang, 29 Maret 2024

Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Kota Tangerang, 29 Maret 2024

Megapolitan
Pemprov DKI Siapkan Hunian untuk Polisi dan PNS Polri, Lokasinya di Pondok Kelapa

Pemprov DKI Siapkan Hunian untuk Polisi dan PNS Polri, Lokasinya di Pondok Kelapa

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Bogor, 29 Maret 2024

Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Bogor, 29 Maret 2024

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Bekasi, 29 Maret 2024

Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Bekasi, 29 Maret 2024

Megapolitan
Beli Mobil Bekas Taksi di Bekasi, Warga Cibitung Kena Tipu Rp 40 Juta

Beli Mobil Bekas Taksi di Bekasi, Warga Cibitung Kena Tipu Rp 40 Juta

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Kota Depok, 29 Maret 2024

Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Kota Depok, 29 Maret 2024

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa di DKI Jakarta, 29 Maret 2024

Jadwal Imsak dan Buka Puasa di DKI Jakarta, 29 Maret 2024

Megapolitan
Minta Usut Tuntas Kasus Kematian Akseyna, BEM UI Akan Bersurat ke Rektor UI dan Polres Depok

Minta Usut Tuntas Kasus Kematian Akseyna, BEM UI Akan Bersurat ke Rektor UI dan Polres Depok

Megapolitan
Tanda Duka Cita, Mahasiswa UI Peringati 9 Tahun Kematian Akseyna

Tanda Duka Cita, Mahasiswa UI Peringati 9 Tahun Kematian Akseyna

Megapolitan
500 Siswa SMA Ikut Pesantren Kilat di Kapal Perang KRI Semarang

500 Siswa SMA Ikut Pesantren Kilat di Kapal Perang KRI Semarang

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com