Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Blusukan" yang Tak Diaku Ahok sebagai Kampanye

Kompas.com - 07/02/2017, 11:23 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Selama masa kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017, kegiatan calon gubernur nomor pemilihan dua DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok kerap tak diketahui.

Bahkan, petugas panitia pengawas lapangan (PPL) Kecamatan beberapa kali tak mengetahui kegiatan Ahok. Padahal, kegiatan kampanye harus diberitahukan kepada kepolisian dengan tembusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta.

Tak hanya petugas Panwascam yang tak mengetahui, warga setempat juga kerap terkejut dengan kedatangan Ahok.

Ahok menyebut kegiatannya itu bukan termasuk kampanye, melainkan blusukan seperti yang sebelumnya dilakukan oleh Presiden Joko Widodo saat menjabat Gubernur DKI Jakarta.

"Dia mau turun langsung, cek kalau ada warga yang komplain banjir segala macam. Setelah mendengar aduan warga, dia minta ajudan atau stafnya mencatat," kata Juru Bicara Tim Pemenangan Ahok-Djarot, Raja Juli Antoni, kepada wartawan, Selasa (7/2/2017).

Dia mengakui ada beberapa kegiatan blusukan Ahok yang tak dilaporkan. Sebab, kata dia, blusukan Ahok itu tidak termasuk kampanye. Meskipun saat blusukan, Ahok menggunakan kemeja kotak-kotak. Kemudian berfoto dengan mengacungkan dua jari, serta membagi-bagikan buku "A Man Called Ahok" dan "7 Dalil Umat Islam DKI dalam Memilih Gubernur".

Selama blusukan, Ahok kerap berkomunikasi dengan warga. Dia menyosialisasikan berbagai program Pemprov DKI Jakarta, seperti pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), vaksin untuk anak-anak, Kartu Jakarta Pintar (KJP), transjakarta gratis, dan lain-lain.

"Kalau kampanye kan sudah sediain panggung, kontak RT/RW. Kalau yang ini kan lihat hasil pembangunan, melihat apa adanya, enggak direkayasa," kata pria yang akrab disapa Toni tersebut.

Dia mengatakan, blusukan ini sekaligus untuk memetakan masalah dan daerah yang masih terendam banjir. Dalam menentukan lokasi blusukan, kata Toni, tim pemenangan memberi masukan.

Selain itu, staf pribadi Ahok yang telah lama mengikutinya juga memberi masukan lokasi blusukan. Di sisi lain, dia mengakui, kegiatan blusukan ini juga kerap membuat relawan di lapangan bertanya-tanya.

"Relawan tanya, kok (Ahok blusukan) enggak dikasih tahu. Karena ini memang enggak kampanye," kata Toni.

Adapun definisi kampanye berdasarkan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2016 tentang Kampanye adalah kegiatan menawarkan visi misi atau informasi lain dari pasangan calon gubernur-wakil gubernur yang bertujuan mengenalkan dan meyakinkan pemilih.

Sebelumnya, kegiatan blusukan Ahok yang tak berizin seperti saat blusukan di Semper Barat Jakarta Utara, Lubang Buaya Jakarta Timur, dan Kalideres Jakarta Barat.

Kompas TV Ahok Sindir Komentar AHY Soal Kasus Sylviana Murni
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Dua Anggota TNI yang Tersambar Petir di Cilangkap Sedang Berteduh di Bawah Pohon

Dua Anggota TNI yang Tersambar Petir di Cilangkap Sedang Berteduh di Bawah Pohon

Megapolitan
Imam Budi Hartono dan Partai Golkar Jalin Komunikasi Intens untuk Pilkada Depok 2024

Imam Budi Hartono dan Partai Golkar Jalin Komunikasi Intens untuk Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Baru 2 Bulan Indekos di Bekasi

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Baru 2 Bulan Indekos di Bekasi

Megapolitan
Dua Anggota TNI Tersambar Petir di Cilangkap, Satu Orang Meninggal Dunia

Dua Anggota TNI Tersambar Petir di Cilangkap, Satu Orang Meninggal Dunia

Megapolitan
Pasien DBD Meningkat, PMI Jakbar Minta Masyarakat Gencar Jadi Donor Darah

Pasien DBD Meningkat, PMI Jakbar Minta Masyarakat Gencar Jadi Donor Darah

Megapolitan
Sembilan Tahun Tempati Rusunawa Muara Baru, Warga Berharap Bisa Jadi Hak Milik

Sembilan Tahun Tempati Rusunawa Muara Baru, Warga Berharap Bisa Jadi Hak Milik

Megapolitan
Fraksi PSI: Pembatasan Kendaraan di UU DKJ Tak Cukup untuk Atasi Kemacetan

Fraksi PSI: Pembatasan Kendaraan di UU DKJ Tak Cukup untuk Atasi Kemacetan

Megapolitan
Polisi Pesta Narkoba di Depok, Pengamat: Harus Dipecat Tidak Hormat

Polisi Pesta Narkoba di Depok, Pengamat: Harus Dipecat Tidak Hormat

Megapolitan
Belajar dari Kasus Tiktoker Galihloss: Buatlah Konten Berdasarkan Aturan dan Etika

Belajar dari Kasus Tiktoker Galihloss: Buatlah Konten Berdasarkan Aturan dan Etika

Megapolitan
Cari Calon Wakil Wali Kota, Imam Budi Hartono Sebut Sudah Kantongi 6 Nama

Cari Calon Wakil Wali Kota, Imam Budi Hartono Sebut Sudah Kantongi 6 Nama

Megapolitan
Sepakat Koalisi di Pilkada Bogor, Gerindra-PKB Siap Kawal Program Prabowo-Gibran

Sepakat Koalisi di Pilkada Bogor, Gerindra-PKB Siap Kawal Program Prabowo-Gibran

Megapolitan
Foto Presiden-Wapres Prabowo-Gibran Mulai Dijual, Harganya Rp 250.000

Foto Presiden-Wapres Prabowo-Gibran Mulai Dijual, Harganya Rp 250.000

Megapolitan
Pemprov DKI Diingatkan Jangan Asal 'Fogging' buat Atasi DBD di Jakarta

Pemprov DKI Diingatkan Jangan Asal "Fogging" buat Atasi DBD di Jakarta

Megapolitan
April Puncak Kasus DBD, 14 Pasien Masih Dirawat di RSUD Tamansari

April Puncak Kasus DBD, 14 Pasien Masih Dirawat di RSUD Tamansari

Megapolitan
Bakal Diusung Jadi Cawalkot Depok, Imam Budi Hartono Harap PKS Bisa Menang Kelima Kalinya

Bakal Diusung Jadi Cawalkot Depok, Imam Budi Hartono Harap PKS Bisa Menang Kelima Kalinya

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com