DKI Bahas Usulan Revisi UU Kekhususan bersama DPRD dan Akademisi

Kompas.com - 07/02/2017, 18:45 WIB
Tugu Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Kamis (17/7/2014). Monumen peringatan setinggi 132 meter ini didirikan pada 1951 dan diresmikan pada 1961. Setiap hari libur, Monas kerap dikunjungi banyak wisatawan. KOMPAS IMAGES/RODERICK ADRIAN MOZESTugu Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Kamis (17/7/2014). Monumen peringatan setinggi 132 meter ini didirikan pada 1951 dan diresmikan pada 1961. Setiap hari libur, Monas kerap dikunjungi banyak wisatawan.
|
EditorIndra Akuntono


JAKARTA, KOMPAS.com —
Pemprov DKI Jakarta tengah menggodok usulan revisi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.

Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah menjelaskan, usulan revisi UU tersebut dibahas bersama satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov DKI, DPRD DKI Jakarta, dan akademisi dari beberapa perguruan tinggi.

Saefullah menambahkan, pembahasan itu diharapkan akan memunculkan banyak usulan guna mempertegas kewenangan antara pemerintah pusat dan Pemprov DKI sebagai ibu kota negara.

Pembahasan usulan revisi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 akan berlangsung selama dua hari.


"Ini masih proses. Kami juga belum tahu apa saja yang akan dipertajam, tetapi ini kan daerah khsusus. Kekhususannya itu yang mau dicari apakah dari segi kelembagaan, budaya, kemudian dari tata ruang atau sumber-sumber keuangan," ujar Saefullah di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (7/2/2017).

(Baca: Apa yang Akan Diubah dalam Revisi UU Kekhususan DKI?)

Saefullah mengatakan, pihaknya juga akan mengundang DPRD DKI Jakarta, Rabu (8/2/2017), guna meminta masukan terkait usulan revisi UU itu. Setelah rancangan revisi diselesaikan, pihaknya juga harus menyerahkan draf revisi ke DPR RI untuk dibahas.

"Meski ini jadi drafnya, masih bola lambung, masih di DPR yang bahas detail sama Kemendagri. Kalau misalnya kami diminta ikut terlibat ya kami ikut. Ini karena drafnya, embrionya dari sini," ujar Saefullah.

Asisten Sekretaris Daerah bidang Pemerintahan, Bambang Sugiono, menjelaskan usulan revisi tersebut untuk mengatur kewenangan Pemprov DKI dan pemerintah pusat, di antaranya mengenai kewenangan pengelolaan terminal.

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono sebelumnya menilai, revisi UU Kekhususan diperlukan guna mempertegas kewenangan antara Pemprov DKI dan pemerintah pusat. Sumarsono menyebut, ide merevisi UU tersebut sudah muncul sejak 2014.

(Baca: Pemprov DKI Minta Masukan Berbagai Pihak dalam Revisi UU Kekhususan DKI)


Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sopir Bus Tak Tahu 4 Keranjang Buah Dalam Busnya Berisi Ganja

Sopir Bus Tak Tahu 4 Keranjang Buah Dalam Busnya Berisi Ganja

Megapolitan
Gerebek Pool Truk di Bambu Apus, BNN Temukan Karung Berisi Ganja

Gerebek Pool Truk di Bambu Apus, BNN Temukan Karung Berisi Ganja

Megapolitan
Batan Serahkan Barang Bukti Terkait Temuan Radiasi Nuklir di Batan Indah

Batan Serahkan Barang Bukti Terkait Temuan Radiasi Nuklir di Batan Indah

Megapolitan
Harga Masker Melonjak, Dinkes DKI: Orang Sehat Tak Perlu Pakai

Harga Masker Melonjak, Dinkes DKI: Orang Sehat Tak Perlu Pakai

Megapolitan
Sebelum Rumah Dilempar Batu, Ketua PA 212 Klaim Terima Teror Virtual

Sebelum Rumah Dilempar Batu, Ketua PA 212 Klaim Terima Teror Virtual

Megapolitan
Wanita yang Gugurkan Kandungan di Klinik Paseban Umumnya Berusia di Bawah 24 Tahun

Wanita yang Gugurkan Kandungan di Klinik Paseban Umumnya Berusia di Bawah 24 Tahun

Megapolitan
Satgas Antimafia Bola Jilid III Dalami Dugaan Keterkaitan Judi Online dengan Pengaturan Skor

Satgas Antimafia Bola Jilid III Dalami Dugaan Keterkaitan Judi Online dengan Pengaturan Skor

Megapolitan
DPRD Sepakat Voting Tertutup Wagub DKI, tetapi Proses Pemilihan Bisa Disaksikan Publik

DPRD Sepakat Voting Tertutup Wagub DKI, tetapi Proses Pemilihan Bisa Disaksikan Publik

Megapolitan
Harga Bawang Putih Masih Tinggi, Pemkot Tangerang Mengadu ke Pemprov Banten

Harga Bawang Putih Masih Tinggi, Pemkot Tangerang Mengadu ke Pemprov Banten

Megapolitan
Rumah Dilempar Batu, Ketua PA 212 Curigai Dua Hal Ini

Rumah Dilempar Batu, Ketua PA 212 Curigai Dua Hal Ini

Megapolitan
Sepekan Setelah Kejadian, Kasus Penembakan Rutan Kelas 1 Cipinang Belum Juga Terungkap

Sepekan Setelah Kejadian, Kasus Penembakan Rutan Kelas 1 Cipinang Belum Juga Terungkap

Megapolitan
Beredar Video Kucing Dipukuli Sampai Mati di Bekasi, Animal Defender Akan Lapor Polisi

Beredar Video Kucing Dipukuli Sampai Mati di Bekasi, Animal Defender Akan Lapor Polisi

Megapolitan
Warga Binaan Dilatih Jadi Peracik Kopi

Warga Binaan Dilatih Jadi Peracik Kopi

Megapolitan
Airin Bakal Rapat dengan Menristek Bahas Radiasi Nuklir di Batan Indah

Airin Bakal Rapat dengan Menristek Bahas Radiasi Nuklir di Batan Indah

Megapolitan
Berbeda dengan Gerindra, PKS Usulkan Voting Tertutup untuk Pemilihan Wagub DKI

Berbeda dengan Gerindra, PKS Usulkan Voting Tertutup untuk Pemilihan Wagub DKI

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X