DKI Bahas Usulan Revisi UU Kekhususan bersama DPRD dan Akademisi

Kompas.com - 07/02/2017, 18:45 WIB
Tugu Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Kamis (17/7/2014). Monumen peringatan setinggi 132 meter ini didirikan pada 1951 dan diresmikan pada 1961. Setiap hari libur, Monas kerap dikunjungi banyak wisatawan. KOMPAS IMAGES/RODERICK ADRIAN MOZESTugu Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Kamis (17/7/2014). Monumen peringatan setinggi 132 meter ini didirikan pada 1951 dan diresmikan pada 1961. Setiap hari libur, Monas kerap dikunjungi banyak wisatawan.
|
EditorIndra Akuntono


JAKARTA, KOMPAS.com —
Pemprov DKI Jakarta tengah menggodok usulan revisi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.

Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah menjelaskan, usulan revisi UU tersebut dibahas bersama satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov DKI, DPRD DKI Jakarta, dan akademisi dari beberapa perguruan tinggi.

Saefullah menambahkan, pembahasan itu diharapkan akan memunculkan banyak usulan guna mempertegas kewenangan antara pemerintah pusat dan Pemprov DKI sebagai ibu kota negara.

Pembahasan usulan revisi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 akan berlangsung selama dua hari.


"Ini masih proses. Kami juga belum tahu apa saja yang akan dipertajam, tetapi ini kan daerah khsusus. Kekhususannya itu yang mau dicari apakah dari segi kelembagaan, budaya, kemudian dari tata ruang atau sumber-sumber keuangan," ujar Saefullah di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (7/2/2017).

(Baca: Apa yang Akan Diubah dalam Revisi UU Kekhususan DKI?)

Saefullah mengatakan, pihaknya juga akan mengundang DPRD DKI Jakarta, Rabu (8/2/2017), guna meminta masukan terkait usulan revisi UU itu. Setelah rancangan revisi diselesaikan, pihaknya juga harus menyerahkan draf revisi ke DPR RI untuk dibahas.

"Meski ini jadi drafnya, masih bola lambung, masih di DPR yang bahas detail sama Kemendagri. Kalau misalnya kami diminta ikut terlibat ya kami ikut. Ini karena drafnya, embrionya dari sini," ujar Saefullah.

Asisten Sekretaris Daerah bidang Pemerintahan, Bambang Sugiono, menjelaskan usulan revisi tersebut untuk mengatur kewenangan Pemprov DKI dan pemerintah pusat, di antaranya mengenai kewenangan pengelolaan terminal.

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono sebelumnya menilai, revisi UU Kekhususan diperlukan guna mempertegas kewenangan antara Pemprov DKI dan pemerintah pusat. Sumarsono menyebut, ide merevisi UU tersebut sudah muncul sejak 2014.

(Baca: Pemprov DKI Minta Masukan Berbagai Pihak dalam Revisi UU Kekhususan DKI)


Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kronologi Tiga Penumpang Ojek Pangkalan Terminal Kalideres Ditembak Tarif Rp 750 Ribu

Kronologi Tiga Penumpang Ojek Pangkalan Terminal Kalideres Ditembak Tarif Rp 750 Ribu

Megapolitan
Hanya Uji Coba, Aspal Sirkuit Formula E di Monas Bakal Dibongkar Lagi

Hanya Uji Coba, Aspal Sirkuit Formula E di Monas Bakal Dibongkar Lagi

Megapolitan
Sandiaga Sebut Kurangnya Sosialisasi Bikin Perpecahan Pandangan Formula E

Sandiaga Sebut Kurangnya Sosialisasi Bikin Perpecahan Pandangan Formula E

Megapolitan
Sebelum Bepergian dengan Ojek Pangkalan, Pastikan Hal Ini agar Tak Menyesal

Sebelum Bepergian dengan Ojek Pangkalan, Pastikan Hal Ini agar Tak Menyesal

Megapolitan
Bakal Sirkuit Balap Formula E di Monas Masuk Tahap Pengaspalan

Bakal Sirkuit Balap Formula E di Monas Masuk Tahap Pengaspalan

Megapolitan
Sandaga Uno Ajak Milenial Bikin Film untuk Majukan Ekonomi Kreatif

Sandaga Uno Ajak Milenial Bikin Film untuk Majukan Ekonomi Kreatif

Megapolitan
Tarif Ojek Malam Mahal, Pengemudi yang Beroperasi Siang Sepi Penumpang

Tarif Ojek Malam Mahal, Pengemudi yang Beroperasi Siang Sepi Penumpang

Megapolitan
Fraksi Demokrat Ajukan Diri untuk Jadi Ketua Panitia Pemilihan Wagub DKI

Fraksi Demokrat Ajukan Diri untuk Jadi Ketua Panitia Pemilihan Wagub DKI

Megapolitan
Awas, Begini Cara Tukang Ojek Malam Ucapkan Tarif untuk Kelabui Penumpang

Awas, Begini Cara Tukang Ojek Malam Ucapkan Tarif untuk Kelabui Penumpang

Megapolitan
Bank Sampah Kampung Koran, Menyemai Kader Penyelamat Lingkungan Mulai dari Kampung-kampung

Bank Sampah Kampung Koran, Menyemai Kader Penyelamat Lingkungan Mulai dari Kampung-kampung

Megapolitan
Bank Sampah Kampung Koran Mampu Reduksi 35 Ton Sampah DKI Jakarta

Bank Sampah Kampung Koran Mampu Reduksi 35 Ton Sampah DKI Jakarta

Megapolitan
Voting Tertutup Bikin PKS Yakin Dukungan Fraksi Bakal Beralih ke Cawagub DKI Nurmansjah

Voting Tertutup Bikin PKS Yakin Dukungan Fraksi Bakal Beralih ke Cawagub DKI Nurmansjah

Megapolitan
Bahas Modal Riza Patria Jadi Wagub, Fraksi Gerindra: Ingat, 2012 Dia Pernah Maju Pilkada DKI

Bahas Modal Riza Patria Jadi Wagub, Fraksi Gerindra: Ingat, 2012 Dia Pernah Maju Pilkada DKI

Megapolitan
Modus Ojek Pangkalan Kelabui Penumpang di Terminal Kalideres, Tarif Rp 200.000 Disebut 20

Modus Ojek Pangkalan Kelabui Penumpang di Terminal Kalideres, Tarif Rp 200.000 Disebut 20

Megapolitan
 Fraksi PKS: Nurmansjah 12 Tahun Jadi Auditor, 10 Tahun Anggota Dewan, Pas dengan Anies

Fraksi PKS: Nurmansjah 12 Tahun Jadi Auditor, 10 Tahun Anggota Dewan, Pas dengan Anies

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X