DKI Bahas Usulan Revisi UU Kekhususan bersama DPRD dan Akademisi

Kompas.com - 07/02/2017, 18:45 WIB
Tugu Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Kamis (17/7/2014). Monumen peringatan setinggi 132 meter ini didirikan pada 1951 dan diresmikan pada 1961. Setiap hari libur, Monas kerap dikunjungi banyak wisatawan. KOMPAS IMAGES/RODERICK ADRIAN MOZESTugu Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Kamis (17/7/2014). Monumen peringatan setinggi 132 meter ini didirikan pada 1951 dan diresmikan pada 1961. Setiap hari libur, Monas kerap dikunjungi banyak wisatawan.
|
EditorIndra Akuntono


JAKARTA, KOMPAS.com —
Pemprov DKI Jakarta tengah menggodok usulan revisi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.

Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah menjelaskan, usulan revisi UU tersebut dibahas bersama satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov DKI, DPRD DKI Jakarta, dan akademisi dari beberapa perguruan tinggi.

Saefullah menambahkan, pembahasan itu diharapkan akan memunculkan banyak usulan guna mempertegas kewenangan antara pemerintah pusat dan Pemprov DKI sebagai ibu kota negara.

Pembahasan usulan revisi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 akan berlangsung selama dua hari.

"Ini masih proses. Kami juga belum tahu apa saja yang akan dipertajam, tetapi ini kan daerah khsusus. Kekhususannya itu yang mau dicari apakah dari segi kelembagaan, budaya, kemudian dari tata ruang atau sumber-sumber keuangan," ujar Saefullah di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (7/2/2017).

(Baca: Apa yang Akan Diubah dalam Revisi UU Kekhususan DKI?)

Saefullah mengatakan, pihaknya juga akan mengundang DPRD DKI Jakarta, Rabu (8/2/2017), guna meminta masukan terkait usulan revisi UU itu. Setelah rancangan revisi diselesaikan, pihaknya juga harus menyerahkan draf revisi ke DPR RI untuk dibahas.

"Meski ini jadi drafnya, masih bola lambung, masih di DPR yang bahas detail sama Kemendagri. Kalau misalnya kami diminta ikut terlibat ya kami ikut. Ini karena drafnya, embrionya dari sini," ujar Saefullah.

Asisten Sekretaris Daerah bidang Pemerintahan, Bambang Sugiono, menjelaskan usulan revisi tersebut untuk mengatur kewenangan Pemprov DKI dan pemerintah pusat, di antaranya mengenai kewenangan pengelolaan terminal.

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono sebelumnya menilai, revisi UU Kekhususan diperlukan guna mempertegas kewenangan antara Pemprov DKI dan pemerintah pusat. Sumarsono menyebut, ide merevisi UU tersebut sudah muncul sejak 2014.

(Baca: Pemprov DKI Minta Masukan Berbagai Pihak dalam Revisi UU Kekhususan DKI)


Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Napi Narkoba yang Kabur dari Lapas Tangerang Dicekal ke Luar Negeri

Napi Narkoba yang Kabur dari Lapas Tangerang Dicekal ke Luar Negeri

Megapolitan
Sungai Cisadane Meluap, 6 Rumah di Bogor Terendam Banjir

Sungai Cisadane Meluap, 6 Rumah di Bogor Terendam Banjir

Megapolitan
Sembuh Setelah Ditabrak Remaja Saat Razia Masker, Satpol PP di Jakpus Kini Bertugas Lagi

Sembuh Setelah Ditabrak Remaja Saat Razia Masker, Satpol PP di Jakpus Kini Bertugas Lagi

Megapolitan
Katulampa Siaga 1, Sejumlah Warga Rawajati Sempat Mengungsi

Katulampa Siaga 1, Sejumlah Warga Rawajati Sempat Mengungsi

Megapolitan
30 Hotel Siap Tampung Pasien Covid-19 Tanpa Gejala di DKI

30 Hotel Siap Tampung Pasien Covid-19 Tanpa Gejala di DKI

Megapolitan
Kasus Covid-19 Meningkat, Tempat Tidur Pasien di RS Wilayah Tangerang Terisi 73 Persen

Kasus Covid-19 Meningkat, Tempat Tidur Pasien di RS Wilayah Tangerang Terisi 73 Persen

Megapolitan
Kronologi Kaburnya Napi dari Lapas Tangerang, Diduga Manfaatkan Proyek Pembangunan Dapur

Kronologi Kaburnya Napi dari Lapas Tangerang, Diduga Manfaatkan Proyek Pembangunan Dapur

Megapolitan
Dinkes Klaim Ada Penurunan Angka Reproduksi Covid-19 di Kota Bekasi, Kini Angkanya 0,88

Dinkes Klaim Ada Penurunan Angka Reproduksi Covid-19 di Kota Bekasi, Kini Angkanya 0,88

Megapolitan
Terendam Sejak Pagi, Genangan di Permukiman Bidara Cina Kini Mulai Surut

Terendam Sejak Pagi, Genangan di Permukiman Bidara Cina Kini Mulai Surut

Megapolitan
Hingga Siang Ini Satu RW di Kembangan Masih Tergenang Banjir

Hingga Siang Ini Satu RW di Kembangan Masih Tergenang Banjir

Megapolitan
Muncul Klaster Baru di Pabrik Epson, Kasus Covid-19 di Kabupaten Bekasi Melonjak

Muncul Klaster Baru di Pabrik Epson, Kasus Covid-19 di Kabupaten Bekasi Melonjak

Megapolitan
Sepekan Penerapan PSBB di Jakarta, Jumlah Kasus Harian Covid-19 Masih di Atas 1.000

Sepekan Penerapan PSBB di Jakarta, Jumlah Kasus Harian Covid-19 Masih di Atas 1.000

Megapolitan
Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Saat Rapid Test di Soekarno-Hatta Telah Dilaporkan ke Polisi

Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Saat Rapid Test di Soekarno-Hatta Telah Dilaporkan ke Polisi

Megapolitan
Banjir di Kampung Melayu Surut, Warga Mulai Bersih-bersih Rumah

Banjir di Kampung Melayu Surut, Warga Mulai Bersih-bersih Rumah

Megapolitan
TNI AU: Ledakan TNT di Halim merupakan Tradisi Penyambutan Prajurit Baru

TNI AU: Ledakan TNT di Halim merupakan Tradisi Penyambutan Prajurit Baru

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X