Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sandiaga: Salah, Naikkan UMR sebagai Solusi Kenaikan Harga Bahan Pokok

Kompas.com - 07/02/2017, 20:50 WIB
Kahfi Dirga Cahya

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor pemilihan dua, Sandiaga Uno, mengkritik kebijakan menaikkan upah minimum regional (UMR) sebagai solusi kenaikan harga bahan pokok.

Sandiaga mengemukakan hal itu saat menjawab pertanyaan Jacob, salah satu peserta diskusi yang diselenggarakan Cre8 di Workspace PIK Avenue, Jakarta Utara, Selasa (7/2/2017).

Jacob saat itu menanyakan soal fenomena kenaikan harga bahan pokok setiap tahun.

"Beberapa tahun terakhir selalu naik, bukan cabai saja. Bahan pokok lain juga. Kemudian, solusi permerintah naikkan UMR. Mohon diberikan penjelasan," tanya Jacob.

Sandiaga menjawab bahwa menaikkan UMR sebagai solusi merupakan kebijakan yang keliru.

"Apakah kuncinya menaikkan UMR? Salah besar, percuma. Kayak kita ditempelin wortel di kepala. Kita lari ke mana pun enggak kekejar wortelnya karena ada di atas kepala kita. UMR mau dinaikkan semana pun juga, tetapi biaya hidup naik, enggak akan tercipta kesejahteraan," kata Sandiaga.

Ia mengibaratkan situasi kenaikan harga bahan pokok itu seperti keledai terperosok di lubang yang sama. Sebab, setiap tahun, hal itu terus terjadi tanpa ada solusi konkret.

Soal kenaikan harga bahan pokok seperti cabai, kata Sandiaga, pemerintah kerap beralasan tak bisa memprediksi cuaca. Padahal, kata Sandiaga, ada solusi konkret daripada beralasan tak bisa memprediksi cuaca.

Menurut dia, ada dua solusi konkret, yakni mengamankan pasokan dan memotong rantai distribusi.

"Harus ada terobosan untuk amankan pasokan. Cabai dan daging sapi itu kuncinya adalah perkulakan. Itu belum kebangun," ujar Sandiaga.

Ia mengatakan, Gubernur non-aktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok tengah mencoba membuat sistem perkulakan. Namun, menurut Sandiaga, hal itu belum terwujud.

"Rata-rata pemprov melemparkan (masalah harga bahan pokok) ke pemerintah pusat, ah ini salah pemerintah pusat, padahal itu wadahnya mereka," kata dia.

Daripada menyalahkan pemerintah pusat, Sandiaga memilih untuk menghadirkan solusi konkret.

Solusi kedua adalah menyederhanakan rantai distribusi. Saat ini, kata Sandiaga, ada sembilan lapisan untuk rantai distribusi bahan pokok, dan sistem tersebut tak transparan.

"Kenapa untuk kelompok petani sangat sedikit untuk nilai tambah, sementara yang huge (besar) di tingkat pedagang semi atau pengepul besar? Mereka sampai 20-30 persen," ujar Sandiaga.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanda Duka Cita, Mahasiswa UI Peringati 9 Tahun Kematian Akseyna

Tanda Duka Cita, Mahasiswa UI Peringati 9 Tahun Kematian Akseyna

Megapolitan
500 Siswa SMA Ikut Pesantren Kilat di Kapal Perang KRI Semarang

500 Siswa SMA Ikut Pesantren Kilat di Kapal Perang KRI Semarang

Megapolitan
Soal Peluang Maju Pilkada DKI, Heru Budi: Hari Esok Masih Penuh Misteri

Soal Peluang Maju Pilkada DKI, Heru Budi: Hari Esok Masih Penuh Misteri

Megapolitan
Sopir Truk Akui Kecelakaan di GT Halim karena Dikerjai, Polisi: Omongan Melantur

Sopir Truk Akui Kecelakaan di GT Halim karena Dikerjai, Polisi: Omongan Melantur

Megapolitan
Sebelum Tutup Celah Trotoar Dekat Gedung DPR, Petugas Sudah Pernah Tegur Pelaku Pungli

Sebelum Tutup Celah Trotoar Dekat Gedung DPR, Petugas Sudah Pernah Tegur Pelaku Pungli

Megapolitan
Sudah 1,5 Tahun Kompolnas dan Polisi Belum 'Update' Kasus Kematian Akseyna

Sudah 1,5 Tahun Kompolnas dan Polisi Belum "Update" Kasus Kematian Akseyna

Megapolitan
Ucap Syukur Nelayan Kamal Muara kala Rumahnya Direnovasi Pemprov DKI

Ucap Syukur Nelayan Kamal Muara kala Rumahnya Direnovasi Pemprov DKI

Megapolitan
Rekonstruksi Kasus Penembakan Ditunda sampai Gathan Saleh Sehat

Rekonstruksi Kasus Penembakan Ditunda sampai Gathan Saleh Sehat

Megapolitan
Buntut Pungli Sekelompok Orang, Dinas Bina Marga DKI Tutup Celah Trotoar Dekat Gedung DPR

Buntut Pungli Sekelompok Orang, Dinas Bina Marga DKI Tutup Celah Trotoar Dekat Gedung DPR

Megapolitan
Warga Bogor Tertipu Penjual Mobil Bekas di Bekasi, padahal Sudah Bayar Lunas

Warga Bogor Tertipu Penjual Mobil Bekas di Bekasi, padahal Sudah Bayar Lunas

Megapolitan
Gandeng Swasta, Pemprov DKI Renovasi 10 Rumah Tak Layak Huni di Kamal Muara

Gandeng Swasta, Pemprov DKI Renovasi 10 Rumah Tak Layak Huni di Kamal Muara

Megapolitan
Singgung 'Legal Standing' MAKI, Polda Metro Jaya Sebut SKT sebagai LSM Sudah Tak Berlaku

Singgung "Legal Standing" MAKI, Polda Metro Jaya Sebut SKT sebagai LSM Sudah Tak Berlaku

Megapolitan
Penyidikan Aiman Witjaksono Dihentikan, Polisi: Gugur karena Tak Berkekuatan Hukum

Penyidikan Aiman Witjaksono Dihentikan, Polisi: Gugur karena Tak Berkekuatan Hukum

Megapolitan
Belum Tahan Firli Bahuri, Kapolda Metro Terapkan Prinsip Kehati-hatian

Belum Tahan Firli Bahuri, Kapolda Metro Terapkan Prinsip Kehati-hatian

Megapolitan
Dishub DKI Jaga Trotoar di Jakpus yang Dimanfaatkan Sekelompok Orang Tarik Bayaran Pengendara Motor

Dishub DKI Jaga Trotoar di Jakpus yang Dimanfaatkan Sekelompok Orang Tarik Bayaran Pengendara Motor

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com