Kompas.com - 08/02/2017, 09:59 WIB
Penulis Alsadad Rudi
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) mencatat, saat ini jumlah perjalanan dengan kendaraan di wilayah Jabodetabek setiap harinya mencapai 40,5 juta perjalanan. Namun, dari jumlah tersebut, hanya 15 persen yang merupakan perjalanan dengan menggunakan angkutan umum.

Terlalu banyaknya pengguna kendaraan pribadi disebut telah menyebabkan meningkatnya volume kendaraan di jalan yang berimbas pada kemacetan dan lamanya waktu tempuh.

Pengamat perkotaan Yayat Supriyatna menilai, sudah saatnya pemerintah mengambil kebijakan yang bisa mendorong warga pengguna kendaraan pribadi beralih ke angkutan umum.

Misalnya dengan menaikkan tarif parkir, tarif tol, dan mempercepat penerapan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP). Dengan cara ini, ia yakin pengguna kendaraan pribadi akan merasa "disiksa".

"Di kota-kota di negara maju, pengguna kendaraan pribadi juga disiksa dengan tarif mahal. Baik tolnya, parkirnya, ERP-nya," kata Yayat dalam diskusi "Angkutan Permukiman Solusi Mengurai Kemacetan" di Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (7/2/2017).

Menurut Yayat, penerapan tarif parkir, tol, dan ERP harus diimbangi dengan menaikkan subsidi sebesar mungkin untuk angkutan umum.

Ia memuji langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang kini sudah memperluas layanan transjakarta ke daerah-daerah sekitar dengan tarif hanya Rp 3.500.

"Kalau DKI nanti ada ERP, saya yakin selesai itu (masalah kemacetan). Tinggal berani enggak sekali masuk ERP nanti Rp 100.000, Rp 50.000. Bandingkan dengan transjakarta yang hanya Rp 3.500," ujar Yayat.

Yayat menilai, tarif menjadi kekuatan yang bisa mengubah perilaku masyarakat. Namun, untuk bisa mewujudkan hal itu, Yayat menilai perlu ada dukungan dari pemerintah pusat.

"Jadi kalau parkirnya dimahalin, tapi ada subsidi angkutan umum, pasti mereka mikir. Kalau saya jadi Gubernur DKI, saya tinggikan ERP, tapi saya gratiskan angkutan umum," ujar Yayat.

Kompas TV Ini Sejumlah Fakta Penyebab Kemacetan di Jakarta
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Keluh Kesah Penumpang Transjakarta Akibat Kebijakan 'Tap In-Tap out': Antrean Panjang hingga Saldo Terpotong 2 Kali

Keluh Kesah Penumpang Transjakarta Akibat Kebijakan "Tap In-Tap out": Antrean Panjang hingga Saldo Terpotong 2 Kali

Megapolitan
Shalat Gaib untuk Korban Kanjuruhan, Kapolres Tangerang Ingatkan Jajaran Hindari Kesalahan Saat Tugas

Shalat Gaib untuk Korban Kanjuruhan, Kapolres Tangerang Ingatkan Jajaran Hindari Kesalahan Saat Tugas

Megapolitan
Komnas Perempuan Minta Baim dan Paula Bikin Konten Pencegahan KDRT Alih-alih Video 'Prank'

Komnas Perempuan Minta Baim dan Paula Bikin Konten Pencegahan KDRT Alih-alih Video "Prank"

Megapolitan
Polisi Ringkus Empat Begal Pedagang Mi Ayam di Apartemen Kawasan Cikarang Utara

Polisi Ringkus Empat Begal Pedagang Mi Ayam di Apartemen Kawasan Cikarang Utara

Megapolitan
Pembangunan Halte Bundaran HI Berlanjut, Sejarawan: Saya Mendesak Disetop

Pembangunan Halte Bundaran HI Berlanjut, Sejarawan: Saya Mendesak Disetop

Megapolitan
Penumpang Transjakarta Protes Saldo Terpotong 2 Kali gara-gara 'Tap In-Tap Out'

Penumpang Transjakarta Protes Saldo Terpotong 2 Kali gara-gara "Tap In-Tap Out"

Megapolitan
Korban KDRT Jangan Takut Lapor Polisi, Berikut Langkahnya

Korban KDRT Jangan Takut Lapor Polisi, Berikut Langkahnya

Megapolitan
BKD Tak Berikan Sanksi Wakil Ketua DPRD Depok yang Suruh Sopir Truk Push Up dan Berguling di Jalan

BKD Tak Berikan Sanksi Wakil Ketua DPRD Depok yang Suruh Sopir Truk Push Up dan Berguling di Jalan

Megapolitan
Dipanggil Badan Kehormatan, Wakil Ketua DPRD Depok Minta Maaf Suruh Sopir Truk 'Push Up'

Dipanggil Badan Kehormatan, Wakil Ketua DPRD Depok Minta Maaf Suruh Sopir Truk "Push Up"

Megapolitan
Banjir Termasuk Tujuh Isu Strategis di Tangsel, Pemkot Bakal Intervensi Tata Ruang

Banjir Termasuk Tujuh Isu Strategis di Tangsel, Pemkot Bakal Intervensi Tata Ruang

Megapolitan
Terus Berulang, Banjir di Tol BSD Disebabkan Penyempitan Kali Cibenda

Terus Berulang, Banjir di Tol BSD Disebabkan Penyempitan Kali Cibenda

Megapolitan
Laporkan Mamat Alkatiri Gegara Kena 'Roasting', Hillary Brigitta Bantah Antikritik

Laporkan Mamat Alkatiri Gegara Kena "Roasting", Hillary Brigitta Bantah Antikritik

Megapolitan
Anies: RT di Jakarta Ada 30.000, yang Kena Banjir 30, 'It's Not Even One Percent'

Anies: RT di Jakarta Ada 30.000, yang Kena Banjir 30, "It's Not Even One Percent"

Megapolitan
Imbas Harga Naik, Pedagang Kurangi Stok Beras agar Tidak Rugi

Imbas Harga Naik, Pedagang Kurangi Stok Beras agar Tidak Rugi

Megapolitan
Kecam Konten 'Prank' Baim dan Paula, Komnas Perempuan: KDRT jadi Candaan, Tak Empati ke Korban

Kecam Konten "Prank" Baim dan Paula, Komnas Perempuan: KDRT jadi Candaan, Tak Empati ke Korban

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.