Panwaslu Cari Dalang Penyebar "Black Campaign" terhadap Anies-Sandi

Kompas.com - 09/02/2017, 14:43 WIB
Brosur berisi black campaign terhadap pasangan cagub-cawagub nomor pemilihan tiga DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Foto diambil Kamis (9/2/2017). Nursita SariBrosur berisi black campaign terhadap pasangan cagub-cawagub nomor pemilihan tiga DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Foto diambil Kamis (9/2/2017).
Penulis Nursita Sari
|
EditorIndra Akuntono


JAKARTA, KOMPAS.com -
Ketua Panwaslu Jakarta Timur Sahrozi menuturkan, pihaknya bersama tim sentra penegakan hukum terpadu (gakkumdu) akan menelusuri dalang yang menggunakan jasa penyebaran brosur berisi black campaign terhadap pasangan cagub-cawagub DKI Jakarta nomor pemilihan tiga, Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

Tim sentra gakkumdu terdiri dari panwaslu, polisi, dan jaksa. Sahrozi menuturkan, tim sentra gakkumdu mulai menggali informasi dari empat penyebar brosur yang diamankan pada Rabu (8/2/2017) dan pemilik jasa penyebaran brosur sahabatbrosur.com berinisial ED.

"Kami coba gali dari ED, telurusi siapa orang ini (pemesan penyebaran brosur)," ujar Sahrozi kepada kepada Kompas.com, di Kantor Panwaslu Jakarta Timur, Jalan Jatinegara Timur, Kamis (9/2/2017).

(Baca: Brosur "Black Campaign" terhadap Anies-Sandi Berjumlah 60.000 Eksemplar)

Panwaslu telah meminta keterangan dari keempat penyebar brosur, yakni Fauzan, Noval, Hamid, dan Roy, pada Rabu (8/2/2017).

Sementara ED diminta memberikan keterangan Kamis. Dari informasi sementara yang disampaikan ED, Panwaslu Jakarta Timur mengetahui pemesan brosur bernama Doni. Namun, nomor ponsel yang bersangkutan tidak dapat dihubungi sejak kamis malam.

"Ada nomor kontaknya tapi dihubungi enggak nyambung. Informasi bahwa si pemesan untuk menyebar ini tidak ketemu langsung," kata dia.

Sahrozi menuturkan, black campaign merupakan salah satu hal yang dilarang dilakukan dalam kampanye sesuai Pasal 69 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada. Orang yang terbukti melanggar aturan kampanye akan dikenakan sanksi pidana pemilu.

"Di ranah pilkada dia bisa kena Pasal 187 ayat 2. Kami lagi dalami," ucap Sahrozi.

Dalam Pasal 187 ayat 2 UU itu disebutkan, setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan kampanye, salah satunya black campaign, dipidana dengan hukuman 3-18 bulan penjara dan/atau denda Rp 600.000 - Rp 6 juta.

Selain pidana pemilu, orang yang melakukan black campaign juga bisa dikenakan sanksi pidana umum.

"Kalau pidana umum bisa Pasal 310 soal penghinaan atau fitnah," tutur dia.

(Baca: Elektabilitas Naik Berdasarkan Survei Litbang "Kompas", Ini Kata Anies)

Panwaslu Jakarta Timur melalui Panwascam Matraman sebelumnya mengamankan empat orang yang menyebarkan brosur berisi black campaign terhadap Anies-Sandi di Pisangan Baru Timur, Matraman, Jakarta Timur, Rabu (8/2/2017).

Brosur tersebut berisi black campaign tentang tokoh-tokoh di balik Anies-Sandi dan kebohongan mereka.

Baca tentang
Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemprov DKI dan Komisi Pengarah Diduga Malaadministrasi soal Izin Revitalisasi Monas dan Lokasi Formula E

Pemprov DKI dan Komisi Pengarah Diduga Malaadministrasi soal Izin Revitalisasi Monas dan Lokasi Formula E

Megapolitan
Ojol Demo di Depan DPR, Calon Penumpang Sulit Temukan Ojek Online di Jakarta

Ojol Demo di Depan DPR, Calon Penumpang Sulit Temukan Ojek Online di Jakarta

Megapolitan
Tersangka Pelaku Skimming ATM di Jakarta Utara Incar Pelancong

Tersangka Pelaku Skimming ATM di Jakarta Utara Incar Pelancong

Megapolitan
Hari Kedua Penangguhan Umrah, 2.665 Calon Jemaah Batal Berangkat

Hari Kedua Penangguhan Umrah, 2.665 Calon Jemaah Batal Berangkat

Megapolitan
Penimbunan dan Produksi Masker Ilegal di Cakung Manfaatkan Isu Corona, Omzet Rp 250 Juta Per Hari

Penimbunan dan Produksi Masker Ilegal di Cakung Manfaatkan Isu Corona, Omzet Rp 250 Juta Per Hari

Megapolitan
Wali Kota Bekasi Sebut Saluran Air Tol Japek yang Tertutup Proyek KCIC Jadi Penyebab Banjir

Wali Kota Bekasi Sebut Saluran Air Tol Japek yang Tertutup Proyek KCIC Jadi Penyebab Banjir

Megapolitan
Penjelasan Batan Soal Kesamaan Nama Pemilik Radioaktif Caesium-137 di Batan Indah dengan Penjual Jasa Dekontaminasi Online

Penjelasan Batan Soal Kesamaan Nama Pemilik Radioaktif Caesium-137 di Batan Indah dengan Penjual Jasa Dekontaminasi Online

Megapolitan
Pelaku Skimming ATM di Jakarta Utara Mengaku sebagai Warga Brunei dan Kapten Kapal

Pelaku Skimming ATM di Jakarta Utara Mengaku sebagai Warga Brunei dan Kapten Kapal

Megapolitan
Sekda DKI Minta Banjir Dinikmati, Politisi PDI-P: Rumah Dia Harus Kebanjiran Dulu

Sekda DKI Minta Banjir Dinikmati, Politisi PDI-P: Rumah Dia Harus Kebanjiran Dulu

Megapolitan
Pemkot Bekasi Akan Evaluasi Izin Pendirian Apartemen hingga Gudang

Pemkot Bekasi Akan Evaluasi Izin Pendirian Apartemen hingga Gudang

Megapolitan
Nelayan Masih Beraktivitas di Sekitar Pulau Sebaru

Nelayan Masih Beraktivitas di Sekitar Pulau Sebaru

Megapolitan
Polisi Kesulitan Cari Pencuri Kaca Spion Mobil Quraish Shihab

Polisi Kesulitan Cari Pencuri Kaca Spion Mobil Quraish Shihab

Megapolitan
Polisi Gerebek Gudang Penimbunan dan Produksi Masker Ilegal di Cakung

Polisi Gerebek Gudang Penimbunan dan Produksi Masker Ilegal di Cakung

Megapolitan
68 Personel Kopaska Siaga Amankan Perairan Pulau Sebaru

68 Personel Kopaska Siaga Amankan Perairan Pulau Sebaru

Megapolitan
4 Tersangka Kasus Penipuan dan Skimming ATM di Jakarta Utara Ditangkap

4 Tersangka Kasus Penipuan dan Skimming ATM di Jakarta Utara Ditangkap

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X