Panwaslu Cari Dalang Penyebar "Black Campaign" terhadap Anies-Sandi

Kompas.com - 09/02/2017, 14:43 WIB
Brosur berisi black campaign terhadap pasangan cagub-cawagub nomor pemilihan tiga DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Foto diambil Kamis (9/2/2017). Nursita SariBrosur berisi black campaign terhadap pasangan cagub-cawagub nomor pemilihan tiga DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Foto diambil Kamis (9/2/2017).
Penulis Nursita Sari
|
EditorIndra Akuntono


JAKARTA, KOMPAS.com -
Ketua Panwaslu Jakarta Timur Sahrozi menuturkan, pihaknya bersama tim sentra penegakan hukum terpadu (gakkumdu) akan menelusuri dalang yang menggunakan jasa penyebaran brosur berisi black campaign terhadap pasangan cagub-cawagub DKI Jakarta nomor pemilihan tiga, Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

Tim sentra gakkumdu terdiri dari panwaslu, polisi, dan jaksa. Sahrozi menuturkan, tim sentra gakkumdu mulai menggali informasi dari empat penyebar brosur yang diamankan pada Rabu (8/2/2017) dan pemilik jasa penyebaran brosur sahabatbrosur.com berinisial ED.

"Kami coba gali dari ED, telurusi siapa orang ini (pemesan penyebaran brosur)," ujar Sahrozi kepada kepada Kompas.com, di Kantor Panwaslu Jakarta Timur, Jalan Jatinegara Timur, Kamis (9/2/2017).

(Baca: Brosur "Black Campaign" terhadap Anies-Sandi Berjumlah 60.000 Eksemplar)

Panwaslu telah meminta keterangan dari keempat penyebar brosur, yakni Fauzan, Noval, Hamid, dan Roy, pada Rabu (8/2/2017).

Sementara ED diminta memberikan keterangan Kamis. Dari informasi sementara yang disampaikan ED, Panwaslu Jakarta Timur mengetahui pemesan brosur bernama Doni. Namun, nomor ponsel yang bersangkutan tidak dapat dihubungi sejak kamis malam.

"Ada nomor kontaknya tapi dihubungi enggak nyambung. Informasi bahwa si pemesan untuk menyebar ini tidak ketemu langsung," kata dia.

Sahrozi menuturkan, black campaign merupakan salah satu hal yang dilarang dilakukan dalam kampanye sesuai Pasal 69 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada. Orang yang terbukti melanggar aturan kampanye akan dikenakan sanksi pidana pemilu.

"Di ranah pilkada dia bisa kena Pasal 187 ayat 2. Kami lagi dalami," ucap Sahrozi.

Dalam Pasal 187 ayat 2 UU itu disebutkan, setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan kampanye, salah satunya black campaign, dipidana dengan hukuman 3-18 bulan penjara dan/atau denda Rp 600.000 - Rp 6 juta.

Halaman:
Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Alat PCR Rusak, Sampel Swab Pasien Covid-19 di Tangsel Dikirim ke Laboratorium Lain

Alat PCR Rusak, Sampel Swab Pasien Covid-19 di Tangsel Dikirim ke Laboratorium Lain

Megapolitan
Alat PCR Rusak, Labkesda Tangsel Tak Terima Sampel Terkait Covid-19 Mulai Hari Ini

Alat PCR Rusak, Labkesda Tangsel Tak Terima Sampel Terkait Covid-19 Mulai Hari Ini

Megapolitan
Satgas Covid-19 IDI: Menambah RS Covid-19 Tidak Menyelesaikan Masalah

Satgas Covid-19 IDI: Menambah RS Covid-19 Tidak Menyelesaikan Masalah

Megapolitan
Kisah Penyintas Bom Thamrin: Berjuang Setelah Kehilangan Pekerjaan dan Masih Trauma

Kisah Penyintas Bom Thamrin: Berjuang Setelah Kehilangan Pekerjaan dan Masih Trauma

Megapolitan
Pedagang Daging Sapi Mogok Massal, Los di Pasar Kranji Bekasi Kosong

Pedagang Daging Sapi Mogok Massal, Los di Pasar Kranji Bekasi Kosong

Megapolitan
Jawaban Basarnas Soal Heboh Tanda SOS di Pulau Laki

Jawaban Basarnas Soal Heboh Tanda SOS di Pulau Laki

Megapolitan
Pasien Covid-19 yang Dirujuk ke RSPI Sulianti Saroso Harus Siapkan Dokumen Ini

Pasien Covid-19 yang Dirujuk ke RSPI Sulianti Saroso Harus Siapkan Dokumen Ini

Megapolitan
Aksi Pelecehan Seksual di Kompleks Perumahan Isa Bajaj, Ada yang Pamer Alat Vital hingga Begal Payudara

Aksi Pelecehan Seksual di Kompleks Perumahan Isa Bajaj, Ada yang Pamer Alat Vital hingga Begal Payudara

Megapolitan
Ruang Perawatan Pasien Covid-19 di RS Fatmawati Hampir 100 Persen Terisi

Ruang Perawatan Pasien Covid-19 di RS Fatmawati Hampir 100 Persen Terisi

Megapolitan
Kasus Covid-19 di Jakarta Barat Melonjak Dua Kali Lipat 2 Pekan Terakhir

Kasus Covid-19 di Jakarta Barat Melonjak Dua Kali Lipat 2 Pekan Terakhir

Megapolitan
Menanti Gebrakan Pemerintah Pusat di Tengah Kolapsnya RS Covid-19 di Jabodetabek

Menanti Gebrakan Pemerintah Pusat di Tengah Kolapsnya RS Covid-19 di Jabodetabek

Megapolitan
Pasien Antre, RSPI Sulianti Saroso Tambah Ruang Perawatan Pasien Covid-19

Pasien Antre, RSPI Sulianti Saroso Tambah Ruang Perawatan Pasien Covid-19

Megapolitan
Update 20 Januari: RS Wisma Atlet Rawat 4.651 Pasien Covid-19

Update 20 Januari: RS Wisma Atlet Rawat 4.651 Pasien Covid-19

Megapolitan
Kasus Covid-19 Terus Meningkat, RS di Kota Bogor Kekurangan Ventilator

Kasus Covid-19 Terus Meningkat, RS di Kota Bogor Kekurangan Ventilator

Megapolitan
Hari Ini, John Kei Bacakan Nota Keberatan atas Dakwaan Pembunuhan Berencana

Hari Ini, John Kei Bacakan Nota Keberatan atas Dakwaan Pembunuhan Berencana

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X